DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Strategi dan Kebijakan 3. Penyelenggaraan Penanggulangan TBC 4. Jejaring Kerja dan Kemitraan 5. Kolaborasi TBC HIV 6. TBC Anak 7. Manajemen Terpadu Pengendalian Resistensi Obat 8. Peran Serta Masyarakat 9. Sistem Informasi Dalam Pencatatan dan Pelaporan 10. Sumber Daya 11. Pembiayaan 12. Monitoring dan Evaluasi 13. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Penanggulangan Tuberkulosis; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; a. d. . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); . Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); . Undang-Undang Nomor 43 tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964); 2. 3. 4, 5. 6. . Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang7. penanggulangan tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166}; 10. 11. 12. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755); ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122); MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

i.Daerah adalah Kabupaten Kampar.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
2. 3.Bupati adalah Bupati Kampar. 10. 11. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Bangkinang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah kerja Kabupaten Kampar. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang pada jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Fasilitas Pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif mau pun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan atau masyarakat. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya di wilayah kerjanya. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TBC (Mycobacterium Tuberculosis) yang dapat menyerang paru- 4. 5. 7. 8. paru dan organ lainnya. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Directly Observed Treatment Short-course yang selanjutnya disebut DOTS adalah pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung merupakan strategi rekomendasi World Health Organization (WHO) yang dilaksanakan di pelayanan kesehatan dasar di dunia untuk mendeteksi dan menyembuhkan TBC. Obat Anti Tuberkulosis yang selanjutnya disebut OAT adalah beberapa paduan rejimen obat untuk mengobati penyakit TBC. Tuberkulosis Resisten Obat yang selanjutnya disebut TB RO adalah penyakit TBC yang disebabkan Mycobacterium Tuberkulosis yang sudah mengalami kekebalan terhadap OAT. Tuberkulosis Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disebut TBC HIV adalah Penyakit TBC yang menjadi penyakit penyerta dari penyakit HIV. Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disebut KOPI TB adalah gabungan dari beberapa organisasi profesi yang mempunyai komitmen terlibat dalam upaya penanggulangan tuberculosis di tingkat nasional, provinsi dan di tingkat kabupaten/kota. District-Based Public-Private Mix selanjutnya disebut DPPM adalah Konsep Jejaring Layanan Tuberkulosis di Fasilitas Kesehatan Pemerintah Swasta Berbasis Kabupaten/Kota, yang selanjutnya dapat dikembangkan di tingkat Kecamatan. Sistem Informasi Tuberkulosis yang selanjutnya disebut SITB adalah aplikasi yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan program Tuberkulosis, berbasis website dari Kementerian Kesehatan. Sistem Informasi Treking untuk Transportasi Spesimen selanjutnya disebut SITRUST adalah sistem informasi yang dikembangkan sebagai alat bantu) dalam mendukung pelaksanaan pengiriman specimen atau contoh uji TBC untuk pemeriksaan laboratorium yang berkualitas, yaitu di uji melalui Tes Cepat Molekuler.

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengendalian dan penanggulangan TBC secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya dengan memberikan jaminan agar masyarakat tidakJi tertular.
(2)Tujuan Peraturan Bupati ini meliputi: a. b. Cc. melindungi masyarakat dari penularan TBC; menurunkan angka kesakitan dan kematian TBC; dan mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat TBC pada individu, keluarga dan masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : a. ir ga rho strategi dan kebijakan; penyelenggaraan penanggulangan TBC; jejaring kerja dan kemitraan; kolaborasi TBC HIV; TBC anak; manajemen terpadu pengendalian TB RO; peran serta masyarakat sistem informasi dalam pencatatan dan pelaporan; sumber daya; pembiayaan; dan monitoring dan evaluasi.

BAB II

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pasal 4

Strategi penanggulangan TBC meliputi :

a.penguatan kepemimpinan dan manajemen program TBC;
b.peningkatan akses layanan TBC yang bermutu; b. Cc. d. i. j. k. pengendalian faktor risiko; peningkatan kemitraan TBC melalui forum koordinasi TBC; peningkatan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan TBC; dan penguatan manajemen program (health system ¢. d. e. f. strengthening).

Pasal 5

Kebijakan penanggulangan TBC meliputi :

a.penanggulangan TBC dilaksanakan sesuai dengan asas desentralisasi sebagai titik berat manajemen program, yang meliputi:
1. 1.perencanaan; pelaksanaan; monitoring; dan evaluasi serta menjamin ketersediaan sumber daya (dana, tenaga, sarana dan prasarana). penanggulangan TBC dilaksanakan dengan menggunakan pedoman standar nasional sebagai kerangka dasar dan memperhatikan kebijakan global untuk penanggulangan TBC; penemuan dan pengobatan untuk penanggulangan TBC dilaksanakan oleh seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang meliputi Puskesmas, Klinik dan Dokter Praktik Mandiri serta Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang meliputi rumah sakit pemerintah, non pemerintah dan swasta; keberpihakan kepada masyarakat dan pasien TBC; penanggulangan TBC dilaksanakan melalui penggalangan kerjasama dan kemitraan antara sektor pemerintah, non pemerintah, swasta dan masyarakat; penguatan manajemen program penanggulangan TBC ditujukan memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem kesehatan nasional; dan 2. 3. 4. d. e. f. pelaksanaan program menerapkan prinsip dan nilai inklusif,g: proaktif, efektif, responsif, profesional dan akuntabel

BAB III

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN TBC

Pasal 6

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait menyelenggarakan penanggulangan TBC melalui kegiatan : Mimo p

(1)
(2)
(3)promosi kesehatan; surveilans TBC; pengendalian faktor risiko TBC; penemuan dan penanganan kasus TBC; pemberian kekebalan; pemberian obat pencegahan; dan pengobatan TBC.

Pasal 7

Promosi kesehatan dalam penanggulangan TBC sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 huruf a, ditujukan untuk :

a.meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan;
b.meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program; dan
c.memberdayakan masyarakat. Peningkatan komitmen para pengambil kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan advokasi kepada pengambil kebijakan di Daerah. Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kemitraan dengan lintas program atau sektor terkait dan layanan keterpaduan Pemerintah Daerah dan swasta.

(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf oc, dilakukan’ melalui’ kegiatan menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif dalam rangka mencegah penularan TBC, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menghilangkan diskriminasi terhadap pasien TBC. Perorangan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat dapat melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dengan menggunakan substansi yang selaras dengan program penanggulangan TBC.

Pasal 8

Surveilans TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan pemantauan dan analisis sistematis, terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TBC atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien. Surveilans TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggara kan dengan berbasis indikator dan berbasis kejadian. Surveilans TBC berbasis indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk memperoleh gambaran yang akan digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian program penanggulangan TBC. surveilans TBC berbasis kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan tindakan respon terhadap terjadinya peningkatan TB RO.

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan surveilans TBC dilakukan pengumpulan data secara aktif dan pasif secara manual maupun elektronik. Pengumpulan data secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber data lainnya. Pengumpulan data secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat {1} merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dipergunakan untuk menetapkan target sasaran pada standar pelayanan minimal di bidang kesehatan.

Pasal 10

Pengendalian faktor risiko TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, ditujukan untuk mencegah, mengurangi penularan dan kejadian penyakit TBC. Pengendalian faktor risiko TBC dilakukan dengan cara:

a.membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat;
b.membudayakan perilaku etika batuk;
c.melakukan pemeliharan dan perbaikan kualitas perumahan dan lingkungannya sesuai dengan standar rumah sehat dan layak huni;
d.peningkatan daya tahan tubuh;
e.penanganan penyakit penyerta TBC; dan penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di fasilitas pelayanan kesehatan dan diluar fasilitas f. pelayanan kesehatan.

Pasal 11

{1) Penemuan kasus TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan secara aktif dan pasif.

(2)Penemuan kasus TBC secara aktif masif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
1. a.investigasi dan pemeriksaan pada kontak indeks kasus atau disebut juga dengan Investigasi Kontak (IK);
2. b.skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok beresiko; dan
3. c.skrining pada kondisi situasi khusus. {3) Penemuan kasus TBC secara pasif intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemeriksaan pasien yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.
(4)Penegakan diagnosis TBC, dilakukan pemeriksaan sputum dahak menggunakan alat TCM. (S) Penemuan kasus TBC ditentukan setelah dilakukan penegakan diagnosis, penetapan klasifikasi dan tipe pasien TBC.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…