Dalam rangka melaksanakan tugas dan perjanjian kinerja, Kepala Perangkat Daerah pemilik kinerja menyusun strategi penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana secara individual dan/atau tergabung dalam tim kerja dengan mempertimbangkan beban kerja, kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan, serta mengedepankan kolaborasi. (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat ditugaskan untuk melaksanakan lebih dari 1 (satu) target kinerja, baik target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja maupun tugas atau target kinerja yang bersifat insidentil yang dilaksanakan dalam waktu tertentu.
Pejabat Fungsional dan Pelaksana dapat ditugaskan untuk melaksanakan target kinerja pada Perangkat Daerah tempat berkedudukan, lintas Perangkat Daerah dan/atau lintas instansi. Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam tim kerja atau secara individu, dilakukan melalui cara:
a.Penunjukan; dan
b.Pengajuan sukarela Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional dan Pelaksana oleh Kepala Perangkat Daerah sebagai Pejabat Penilai Kinerja untuk melaksanakan kinerja tertentu.
Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional hasil penyetaran bertindak sebagai penanggungjawab tim kerja dan ketua tim kerja dalam Perangkat Daerah untuk melaksanakan target kinerja organisasi dan apabila terjadi kekosongan Pejabat Fungsional hasil penyetaraan dapat ditunjuk Pejabat Fungsional keahlian yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf b merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau Pelaksana atas dasar permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu.
Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat Penilai Kinerja dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (9) (1) (2) (3)
(4)(S) Penugasan Pejabat Fungsional dan pelaksana dalam Tim kerja ditetapkan sebagai berikut:
a.tim kerja dalam Perangkat Daerah, merupakan tim kerja yang melaksanakan tugas untuk mencapai target kinerja dalam Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
b.tim lintas Perangkat Daerah, merupakan tim kerja yang melaksanakan tugas untuk mencapai target kinerja tertentu yang ditetapkan Kepala Perangkat Daerah.
Paragraf 4 Pelaksanaan Tugas