DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 151

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum: Mengatur definisi dan pengertian istilah penting yang digunakan dalam peraturan daerah. Bab II Nama, Tempat Kedudukan, dan Status Hukum: Menetapkan nama Perumda Uncak Kapuas, tempat kedudukannya di Kabupaten Kapuas Hulu, dan status hukumnya sebagai badan usaha milik daerah. Bab III Maksud dan Tujuan: Menjelaskan maksud pendirian Perumda sebagai upaya meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Bab IV Bidang Usaha: Menentukan bidang usaha yang dapat dijalankan oleh Perumda Uncak Kapuas. Bab V Jangka Waktu Berdiri: Menyatakan bahwa Perumda Uncak Kapuas berdiri untuk waktu yang tidak terbatas. Bab VI Modal Dasar dan Modal Disetor: Mengatur besaran modal dasar, modal disetor, serta sumber modal perusahaan. Bab VII Organ dan Struktur: Menjelaskan susunan organ perusahaan yang terdiri dari Kuasa Pemilik Modal, Dewan Pengawas, dan Direksi. Bab VIII Susunan Organisasi dan Kepegawaian: Mengatur struktur organisasi dan ketentuan kepegawaian. Bab IX Satuan Pengawas Intern dan Komite Audit: Mengatur pembentukan unit pengawasan internal dan tugas-tugasnya. Bab X Akuntansi dan Pelaporan: Menjelaskan ketentuan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban. Bab XI Penggunaan Laba dan Cadangan: Mengatur pembagian laba, penggunaan cadangan, serta pembiayaan perusahaan. Bab XII Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pembubaran: Mengatur kondisi dan prosedur restrukturisasi atau pembubaran perusahaan. Bab XIII Kepailitan: Menjelaskan ketentuan bila Perumda mengalami pailit dan tanggung jawab direksi. Bab XIV Evaluasi, Pembinaan, dan Pengawasan: Mengatur mekanisme evaluasi dan pengawasan oleh pemerintah daerah. Bab XV Ketentuan Peralihan: Menyatakan penyesuaian terhadap ketentuan peraturan yang berlaku sebelumnya. Bab XVI Ketentuan Penutup: Menetapkan berlakunya peraturan daerah ini sejak diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 402 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 1 1 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan;
1. b.bahwa dalam rangka optimalisasi pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar dalam mewujudkan tujuan Perusahaan, membantu dan menunjang program Pemerintah Daerah, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah;
2. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Uncak Kapuas Menjadi Perusahaan Umum Daerah Uncak Kapuas;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Sekda 2
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Daerah Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH UNCAK KAPUAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu. Asisten Sekda 3
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah Uncak Kapuas yang selanjutnya disebut Perumda Uncak Kapuas, adalah BUMD Kabupaten Kapuas Hulu yang kegiatannya bergerak di bidang aneka jenis usaha lainnya, yang seluruh modalnya dimiliki Daerah, dan tidak terbagi atas saham.
8.Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah dan merupakan organ Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9.Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
10.Direksi adalah organ Perumda yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 1 1 . Pegawai adalah Pegawai Perumda Uncak Kapuas.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Uncak Kapuas.
14.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama Perusahaan Umum Daerah adalah Perumda Uncak Kapuas. 4 r ' i I 4

Pasal 3

Lambang Perumda Uncak Kapuas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 4

(1)Perumda Uncak Kapuas berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu.
(2)Wilayah usaha Perumda Uncak Kapuas berada di Daerah dan dapat melakukan usaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud pendirian Perumda Uncak Kapuas adalah untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah dalam usaha memenuhi kebutuhan rakyat dan memperluas lapangan kerja serta untuk meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah.

Pasal 6

(1)Tujuan Pendirian Perumda Uncak Kapuas yaitu:
1. a.untuk memajukan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah;
2. b.peningkatan pelayanan bagi kemanfaatan umum; dan
3. c.memperoleh laba atau keuntungan.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Uncak Kapuas berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan asas:
1. a.optimalisasi sumber daya;
2. b.pelestarian lingkungan hidup; dan
3. c.ekonomi dan daya saing.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

(1)Kegiatan usaha Perumda Uncak Kapuas bergerak dalam bidang:
1. a.bidang perhotelan;
2. b.bidang perdagangan umum;
3. c.bidang farmasi;
4. d.bidang transportasi;
5. e.bidang penyeberangan, jalan dan jembatan;
6. f.bidang perkebunan;
7. g.bidang perikanan;
8. h.bidang pengembangan, pengelolaan taman kota, dan kawasan hijau;
9. i.bidang pertanian;
10. j.bidang peternakan; Sekda ' ' 5
11. k.bidang pariwisata; dan
  1. 1.bidang perindustrian.
(2)Jenis kegiatan berdasarkan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalarn rencana bisnis Perumda Uncak Kapuas. B AB V JANG KA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

Perumda Uncak Kapuas didirikan tidak terbatas, selarna kegiatan masih berjalan.

BAB VI

MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 9

(1)Modal dasar Perumda Uncak Kapuas sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah)
(2)Modal dasar Perumda Uncak Kapuas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah seluruh hak dan kekayaan yang tercatat dalarn neraca keuangan hasil audit akuntan publik.
(3)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda Uncak Kapuas sebesar RplS.056.575.250 (lima belas miliar lima puluh enarn juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
(4)Sisa modal dasar yang belum disetor sebesar Rp 14.943.424.750 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

( 1) Sumber modal Perumda Uncak Kapuas terdiri atas:

a.penyertaan modal daerah;
b.pinjarnan;
c.hibah; dan
d.sumber modal lainnya.

(2)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset.
(3)Perolehan dan pemanfaatan sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. I. 1 ' ! 6
(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berupa uang dan/ atau barang milik: Daerah.
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menambah modal Perumda Uncak Kapuas untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah.
(3)Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Uncak Kapuas.
(4)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Isi peraturan

Teks151PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017