Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah lembaga vital yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Mandat utamanya memastikan tata kelola yang baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas daerah sebagai entitas otonom. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan program pembangunan daerah. Warga berinteraksi dengan pemerintah kabupaten untuk administrasi kependudukan, perizinan, layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, informasi publik, dan pengaduan masyarakat.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah lembaga negara di tingkat daerah yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Kehadirannya sangat signifikan dalam memastikan tata kelola yang baik, mendorong kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas daerah. Sebagai entitas otonom, pemerintah kabupaten bertanggung jawab langsung kepada masyarakatnya, serta menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu mencakup aspek regulatori, pelayanan, dan program. Dalam aspek regulatori, pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah dan kebijakan lokal lainnya untuk mengatur berbagai sektor kehidupan masyarakat. Aspek pelayanan meliputi penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sementara aspek program mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai program pembangunan daerah.
Beberapa intervensi dan program strategis Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu meliputi penegasan batas administrasi tiga kecamatan dan penyaluran BLT Dana Desa Tahap II Tahun 2026. Selain itu, pencanangan dan komitmen bersama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menunjukkan partisipasi aktif dalam program nasional. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengembangan website resmi juga menjadi fokus penting.
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berkontribusi pada isu nasional melalui partisipasinya dalam program-program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, seperti pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Sebagai daerah perbatasan, Kapuas Hulu juga memiliki peran strategis dalam isu-isu keamanan nasional, pengelolaan sumber daya alam, dan pelestarian lingkungan. Penegasan batas administrasi turut berkontribusi pada isu nasional terkait kedaulatan wilayah dan tata kelola pemerintahan yang efektif.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk berbagai layanan, termasuk administrasi kependudukan seperti pengurusan KTP dan KK, serta perizinan usaha dan IMB. Layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit daerah, serta hal-hal terkait pendidikan di bawah kewenangan kabupaten, juga menjadi interaksi penting. Selain itu, warga dapat mengakses bantuan sosial seperti BLT Dana Desa dan menyampaikan pengaduan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal, dengan mandat yang luas mencakup regulasi, pelayanan, dan program pembangunan. Fokus pada penegasan batas wilayah, bantuan sosial, dan partisipasi dalam sensus ekonomi menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang efektif dan kesejahteraan masyarakat. Dengan alamat kantor di Jalan Antasari No.2, Putussibau Kota, Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711, dan website resmi kapuashulukab.go.id, pemerintah daerah ini berupaya untuk transparan dan mudah diakses oleh warganya.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 24 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2015 tentang Potensi Ketenagalistrikan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2025
KETENTUAN UMUM, LUAS WILAYAH DAN BATAS KECAMATAN,
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini merupakan dasar hukum untuk mencabut dan dinyatakan tidak berlaku mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2015 tentang Izin Gangguan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 14 Tahun 2014
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Lokasi Tata Cara Penempatan dan Pemasangan, Perlengkapan Jalan, Fasilitas Pendukung, Kekuatan Hukum, Pemeliharaan, Pembiayaan, Larangan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah ketentuan dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, dan huruf f dihapus, huruf d, huruf e, dan huruf h diubah, dan ditambahkan 9 (sembilan) huruf, yakni huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, dan huruf q Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Uncak Kapuas
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 7 Tahun 2015
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Retribusi Izin Trayek; Golongan Retribusi; Wilayah Pungutan; Peninjauan Tarif Retribusi; Saat Retribusi Terutang; Tata cara pendaftaran dan penetapan retribusi; tata cara pemungutan dan pembayaran; sanksi administratif; Penagihan; Keberatan; Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2025
Pemberdayaan Koperasi, Pembentukan Satuan Tugas, Pelindungan Koperasi.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 14 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pencabutan Pasal 1, Pasal 2, PAsal 3, PERDA No. 14 Tahun 2015.