DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal I: Mengubah ketentuan Pasal 3 dan Pasal 13 dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dengan melakukan penyesuaian susunan perangkat daerah, termasuk penggabungan fungsi riset dan inovasi ke dalam Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta penyesuaian tipe organisasi perangkat daerah (tipe A, B, C). Pasal II: Menyatakan bahwa Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan, dan pelaksanaan perubahan dilakukan sampai ditetapkannya Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah berdasarkan peraturan ini. Penjelasan Umum: Menegaskan bahwa pembentukan Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 7 Tahun 2023, yang bertujuan untuk memperkuat fungsi riset dan inovasi daerah dalam mendukung kinerja pemerintahan serta pembangunan daerah yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan sebagai upaya mengoptimalkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat diintegrasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan nomenklatur Badan hasil penggabungan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Kabag Plt. Kabag Plt. Asisten Adminitsrasi Sekda Hukum Organisasi Umum 1f- % % , 2

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 103); Kabag Hukum Plt. Asisten Pit. Kabag Adminitsrasi Organisasi Um um Sekda 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUASHULU dan BUPATI KAPUAS HULU MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 44) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 NOmor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 79);
b.Nomor 6 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 88);
c.Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 94);
d.Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 103); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan angka 4 huruf d dan angka 1 huruf e Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari: Kabag Hukum Plt. Asisten Plt. Kabag Adminitsrasi Organisasi Um um Sekda 4 1 . Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang kebudayaan;
1. 2.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. 3.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. 4.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 5.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, bidang Pertanahan dan bidang Lingkungan Hidup;
5. 6.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga dan bidang Pariwisata;
6. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. 8.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. 9.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. 10.Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, bidang Perindustrian, dan bidang Transmigrasi; 1 1 . Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan bidang Perdagangan;
10. 12.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dan bidang Statistik;
11. 13.Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
12. 14.Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan; Kabag Pit. Kabag Pit. Asisten Adminitsrasi Sekda Hukum Organisasi Umum % � 5
13. 15.Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan;
14. 16.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan; dan 1 7. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
e.Badan Daerah terdiri dari: 1 . Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan;
1. 2.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
2. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan kebakaran;
4. 5.Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi pengelolaan kawasan perbatasan;
5. 6.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
6. 7.Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Bidang Keuangan, Sub Pengelolaan Pendapatan Daerah.
7. 2.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mengalami perubahan nomenklatur setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diundangkannya Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan ditetapkannya pejabat yang baru oleh Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini. Kabag Pit. Kabag Pit. Asisten Adminitsrasi Sekda Hukum Organisasi Umum l d � 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 22 7uu 202 PUAS HULU,] Diundangkan di Putussibau {Pietan&sat 23 <u) 202° S DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, e. ++ \ l :MO IN] -; LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT:( 6 /202°) alinan sesual dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kapuas Hulu Yovinus Rlady, S.Psi Pembina TK.I NIP, 19774244 200301 1 001 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tugas dan kewajiban pemerintah diantaranya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut sejalan dengan konsep negara kesejahteraan, dimana pemerintah aktif dalam kehidupan masyarakat. Segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat berhubungan dengan pemerintahan sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk berbuat dan melaksanakan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Indonesia sebagai Negara yang berdaulat yang menganut sistem negara kesatuan, memiliki satuan-satuan sub nasional. Dalam bentuk pemerintahan yang bertingkat seperti Negara Indonesia, kewenangan untuk mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dilimpahkan oleh pemegang kewenangan lebih tinggi atau pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian pada ayat 2 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana daerah diberikan kewenangan menjalankan roda pemerintahan melalui perangkatnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan kemampuan sumber daya diwilayahnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah. Salah satu upaya untuk mensejahterakan masyarakat adalah melalui riset dan inovasi daerah. Sebagai salah satu solusi atas persoalan pembangunan daerah. Riset dan inovasi daerah adalah untuk mensejahterahkan masyarakat melalui perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik, pemberdayaan Masyarakat, peningkatan daya saing daerah. Kabag Hukum Pit. Kabag Organisasi Pit. Asisten Sekda • 8 Dengan dibentuknya Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, diharapkan dapat mengembangkan riset dan inovasi daerah dalam melakukan pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerahnya melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 12 Kabag Hukum Pit. Asisten Pit. Kabag Adminitsrasi Organisasi Umum 4 Sekda

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…