DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Situs Web, Organisasi Pengelola, Pelaksanaan Kegiatan, Pengembangan, Evaluasi, Dan Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna optimalisasi fungsi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dalam penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat khususnya di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

c.bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
6.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
9.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan, yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan Peraturan Perundang-undangan.
10.Informasi Hukum adalah segala penerangan, keterangan, pemberitahuan, kabar, berita yang terkandung di dalam Dokumen Hukum dan segala ketentuan sosial yang mengatur tata tertib dalam masyarakat baik yang berupa peraturan tertulis maupun norma dalam lingkup pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/Daerah.

Pasal 2

JDIH bertujuan untuk:

a.menjamin terciptanya pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
b.menjamin tersedianya Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap, akurat, terkini, dan dapat diakses secara cepat dan mudah.

Pasal 3

JDIH mempunyai fungsi sebagai berikut;

a.penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
b.pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum; dan
c.pemberian pelayanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum melalui situs web JDIH kepada pihak internal dan eksternal Pemerintah Daerah da sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam hal pelayanan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c tidak dapat dilakukan secara elektronik, pelayanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dapat dilakukan secara manual.

BAB II

SITUS WEB

Pasal 5

(1)Laman situs web JDIH Pemerintah Daerah merupakan bagian dari sistem informasi Pemerintah Daerah.
(2)Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang dikelola oleh JDIH Pemerintah Daerah diunggah dalam laman situs web JDIH Pemerintah Daerah.
(3)Pengembangan laman situs web JDIH Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh unit keija yang membidangi teknologi dan informasi.

BAB III

ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 6

(1)Organisasi pengelola JDIH di Daerah terdiri atas:
1. a.pusat JDIH; dan
2. b.anggota JDIH.
(2)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sekretariat Daerah.
(3)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.perangkat Daerah; dan
2. b.pemerintah desa.

Pasal 7

(1)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2)dikelola oleh tim pengelola yang terdiri atas:
1. a.sekretaris Daerah selaku ketua 1;
2. b.asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekretaris Daerah selaku ketua 2;
3. c.kepala Bagian Hukum selaku wakil ketua;
4. d.ketua tim JDIH sebagai sekretaris; dan
5. e.jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu pada Bagian Hukum selaku anggota.
(2)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikelola oleh unit JDIH yang terdiri atas :
1. a.jaringan penyusun produk hukum Daerah pada Perangkat Daerah; dan
2. b.sekretaris desa pada pemerintah desa.
(3)Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1)Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf a, mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota JDIH yang meliputi:
1. a.organisasi;
2. b.sumber daya manusia;
3. e.koleksi Dokumen Hukum;
4. d.teknis pengelolaan;
5. e.sarana dan prasarana; dan
6. f.pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
2. b.pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
3. c.pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;
4. d.penataan Sistem berbasis teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Anggota JDIH;
5. e.pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Anggota JDIH;
6. f.pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH; dan
7. g.pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH.

Pasal 9

(1)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1)huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di instansinya.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH mempunyai fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan instansinya;
2. b.pembangunan Sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan situs web pusat JDIH;
3. c.pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya;
4. d.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya; dan
5. e.penyampaian laporan setiap tahun bulan desember kepada pusat JDIH.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan JDIH meliputi:

a.mengunggah peraturan perundang-undangan tingkat pusat secara lengkap, akurat, dan terkini dalam laman situs web JDIH;
b.melengkapi metadata peraturan Perundang-undangan;
c.menyusun Informasi Hukum terkait dengan Produk hukum Daerah paling sedikit:
1. 1.abstrak;
2. 2.artikel;
3. 3.berita; dan
4. 4.matrik;
d.menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan JDIH ke Perangkat Daerah dan pemerintah Desa.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…