DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 38 Tahun 2025

Nomor: 38
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup, pelaksanaan bantuan dana bagi hasil cukai hasil tembakau; penganggaran; tata cara penyaluran bantuan langsung tunai dana bagi hasil cukai hasil tembakau; pengawasan, monitoring, dan evaluasi; pengaduan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai tembakau sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat belalan dengan baik, diperlukan pedoman bagi para pihak terkait;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dalam bentuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4.Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
8.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 24); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
8.Sisa DBH CHT adalah selisih lebih antara DBH CHT yang/telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan realisasi penggunaan DBH CHT yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama satu periode tahun anggaran dan/atau beberapa tahun anggaran.
9.Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah bantuan yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
10.Buruh Tani Tembakau adalah orang yang mendapat penghasilan dari pekerjaan sebagai buruh di sektor pertanian tembakau di Daerah Kabupaten Karawang.
11.Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja di pabrik rokok di Daerah Kabupaten Karawang.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
14.Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.pelaksanaan bantuan dana DBH CHT;
b.penganggaran;
c.tata cara penyaluran BLT DBH CHT;
d.pengawasan, monitoring dan evaluasi; dan
e.pengaduan.

BAB II

PELAKSANAAN BANTUAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 3

(1)BLT DBH CHT diberikan dalam bentuk uang.
(2)BLT DBH CHT bersifat:
1. a.bersifat sementara;
2. b.tidak harus diberikan setiap tahun anggaran; dan
3. c.dapat diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Penerima BLT DBH CHT meliputi:
1. a.Buruh Tani Tembakau; dan/ atau
2. b.Buruh Pabrik Rokok.
(2)Buruh Tani Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki identitas penduduk;
2. b.memiliki nomor rekening bank;
3. c.bekerja di Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan terdaftar sebagai Buruh Tani Tembakau dari asosiasi petani tembakau dan/atau surat keterangan bekerja dari kepala desa/lurah setempat.
(3)Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.untuk sigaret kretek tangan (SKT) merupakan buruh yang bekerja pada industri rokok legal sebagai:
  1. 1.pelinting;
  2. 2.pelabel;
  3. 3.pengepak;
  4. 4.penguji kualitas produk (quality control);
  5. 5.buruh gudang bahan baku; dan
  6. 6.buruh gudang bahan jadi.
2. b.sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), cerutu, tembakau iris (TIS), kelembak menyan, dan tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi.
(4)Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki identitas penduduk;
2. b.memiliki nomor rekening bank;
3. c.bekerja pada pabrik rokok yang berlokasi di Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan bekerja dari perusahaan.
(5)Penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menerima BLT DBH CHT dari Daerah Provinsi atau daerah Kabupaten/Kota lain.

Pasal 5

(1)Besaran BLT DBH CHT paling banyak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan.
(2)Jangka waktu pemberian BLT DBH CHT paling singkat 2 (dua) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi BLT DBH CHT bagi Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan.
(2)Dalam hal terdapat sisa anggaran DBH CHT pada tahun anggaran sebelumnya, dapat dipergunakan pada tahun anggaran berjalan.
(3)BLT DBH CHT dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial menyalurkan BLT DBH CHT berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran.
(2)Tahapan penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pendataan; dan
2. b.penyaluran.
(3)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tahapan:
1. a.pendataan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan melibatkan:
  1. 1.perusahaan;
  2. 2.serikat pekerja/serikat Buruh Pabrik Rokok; dan
  3. 3.asosiasi petani tembakau.
2. b.berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan urusan perkebunan melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DBH CHT yang dituangkan dalam berita acara dan diusulkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
3. c.validasi terhadap data Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok calon penerima BLT DBH CHT, berdasarkan:
  1. 1.hasil validasi terhadap Buruh Tani Tembakau yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perkebunan; dan
  2. 2.hasil validasi terhadap Buruh Pabrik Rokok dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
4. d.validasi terhadap data Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok, dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling rendah meliputi:
  1. 1.kesesuaian nama, alamat penerima BLT DBH CHT, dan memiliki nomor rekening bank; dan
  2. 2.penerima BLT DBH CHT Daerah bukan penerima BLT DBH CHT Daerah Provinsi.
5. e.penerima BLT DBH CHT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui rekening kas umum Daerah ke rekening penerima BLT DBH CHT.

BAB V

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Pengawasan pelaksanaan BLT DBH CHT dilaksanakan aparat pengawasan intern pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT.
(2)Monitoring dan evaluasi pelaksanaan BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pencapaian target realisasi BLT DBH CHT kepada penerima BLT DBH CHT;
2. b.kesesuaian penyaluran BLT DBH CHT; dan
3. c.akuntabilitas laporan pertanggungiawaban penyusunan laporan penyaluran BLT DBH CHT.
(3)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI

PENGADUAN

Pasal 10

(1)Pengaduan mengenai pelaksanaan BLT DBH CHT dapat bersumber dari masyarakat yang disampaikan melalui kanal aduan yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024