DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2026

Nomor: 6
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tanggung jawab; jenis dan batasan; teknik pengelolaan arsip terjaga;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa arsip terjaga memuat informasi penting yang menyangkut hak-hak masyarakat, kepentingan publik, serta kedaulatan negara, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara sistematis, profesional, dan berkesinambungan guna menjawab kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang mewajibkan lembaga negara dan pemerintah daerah untuk melindungi, menyelamatkan, serta mengelola arsip terjaga sesuai standar, sehingga perlu diatur pedoman pengelolaan arsip terjaga di lingkungan Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1388);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 11); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ARSIP TERJAGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Karawang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6.Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan dan keselamatannya.
7.Pengelolaan Arsip Terjaga adalah kegiatan identifikasi, pemberkasan, pelaporan dan penyerahan Arsip Terjaga yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pencipta Arsip.
8.Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.
9.Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
10.Arsip Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat ANRI adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara.
11.Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan tugas fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

BAB II

TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

(1)Pengelolaan Arsip Terjaga merupakan tanggung jawab Kepala Pencipta Arsip.
(2)Tanggung jawab Kepala Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.memelihara, melindungi, dan menyelamatkan Arsip yang termasuk dalam kategori Arsip Terjaga; dan
2. b.memberkaskan dan melaporkan Arsip yang termasuk dalam kategori Arsip Terjaga kepada Kepala lembaga kearsipan paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan kegiatan.
(3)Pencipta Arsip yang berpotensi menciptakan Arsip Terjaga antara lain:
1. a.sekretariat Daerah;
2. b.sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;
3. c.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
4. d.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kewilayahan dan perbatasan;
5. e.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan energi dan pertambangan;
6. f.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keamanan wilayah;
7. g.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pembangunan infrastruktur nasional;
8. h.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan dan kerawanan pangan;
9. i.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemilihan kepala daerah/pilkada;
10. j.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang hak atas kekayaan intelektual, khususnya hak cipta;
11. k.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang regulasi atau deregulasi penanaman modal dan investasi;
12. l.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengairan; dan
13. m.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang berhubungan dengan kerjasama internasional.

Pasal 3

Kepala Pencipta Arsip harus menyerahkan salinan atau soft copy otentik dari naskah asli Arsip Terjaga kepada lembaga kearsipan paling lama 1 (satu) tahun setelah dilakukan pelaporan.

BAB III

JENIS DAN BATASAN

Pasal 4

Jenis dan kategori Arsip Terjaga terdiri dari :

a.Arsip kependudukan yang strategis, meliputi :
1. 1.database kependudukan dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
2. 2.Arsip tentang penetapan parameter pengendalian penduduk;
3. 3.Arsip tentang administrasi dan demografi kependudukan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan di daerah provinsi; dan
4. 4.Arsip tentang status kewarganegaraan (Naturalisasi).
b.Arsip kewilayahan yang strategis, meliputi :
1. 1.Arsip tentang dasar penetapan wilayah Daerah;
2. 2.Arsip tentang batas perairan Daerah;
3. 3.Arsip tentang tata ruang laut Daerah dan perairan yuridiksi; dan
4. 4.Arsip tentang penetapan wilayah Daerah.
c.Arsip perbatasan yang strategis, meliputi:
1. 1.Arsip tentang batas wilayah Daerah yang meliputi batas darat; dan
2. 2.Arsip tentang batas wilayah Daerah yang meliputi batas wilayah barat dengan Kabupaten Bekasi, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Pantai utara laut jawa, Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur.
d.Arsip perjanjian internasional yang strategis, meliputi:
1. 1.Arsip tentang proses penyusunan naskah perjanjian internasional dari lembaga pemrakarsa;
2. 2.Arsip tentang pertukaran nota diplomasi;
3. 3.Arsip tentang ratifikasi perjanjian internasional; dan
4. 4.Arsip tentang perjanjian sister city.
e.Arsip kontrak karya yang strategis, meliputi:
1. 1.Arsip tentang perjanjian usaha energi dan pertambangan;
2. 2.Arsip tentang perjanjian usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum;
3. 3.Arsip tentang perjanjian kontrak bagi hasil pengusahaan minyak dan gas bumi; dan
4. 4.Arsip tentang perjanjian izin usaha pemanfaatan hutan.
f.Arsip pemerintahan yang strategis, meliputi:
1. 1.Arsip tentang hasil dan penetapan pemilu daerah;
2. 2.Arsip tentang kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh Bupati;
3. 3.Arsip tentang kebijakan atau keputusan strategis yang ditetapkan oleh Bupati;
4. 4.Arsip tentang ketersediaan ketahanan dan kerawanan pangan;
5. 5.Arsip tentang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) khususnya hak cipta;
6. 6.Arsip tentang investasi pembangunan infrastruktur di Daerah; dan
7. 7.Arsip tentang regulasi atau deregulasi penanaman modal, investasi dan divestasi.

Pasal 5

(1)Batasan strategis Arsip Terjaga meliputi hal sepanjang menyangkut keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa.
(2)Batasan strategis Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
1. a.program prioritas Pemerintah;
2. b.pembentukan peraturan perundang-undangan;
3. c.kebijakan organisasi;
4. d.mewujudkan eksistensi dan kedaulatan negara; dan
5. e.mengenai sumber daya dan kekayaan alam.

BAB IV

TEKNIK PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA

Pasal 6

(1)Teknik Pengelolaan Arsip Terjaga meliputi kegiatan:
1. a.identifikasi;
2. b.pemberkasan;
3. c.pelaporan; dan
4. d.penyerahan.
(2)Teknik Pengelolaan Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mendapatkan informasi Arsip dinamis pada Pencipta Arsip yang benar-benar termasuk dalam kategori Arsip Terjaga.
(2)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam sebuah daftar atau formulir yang paling sedikit memuat nomor urut, jenis Arsip, dasar pertimbangan pengkategorian, klasifikasi dan keamanan akses Arsip, nama Unit Pengolah, dan nama penanggungjawab, serta kolom keterangan.

Pasal 8

(1)Pemberkasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan masalah dengan menggunakan klasifikasi arsip sebagai dasar pengelompokan.
(2)Pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pemeriksaan, penentuan indeks (indexing), pengkodean (koding), pemberian tunjuk silang, pelabelan berkas dan penataan.

Pasal 9

(1)Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pencipta Arsip kepada Bupati melalui LKD.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali setelah kegiatan pemberkasan selesai dilaksanakan.
(3)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi dokumen:
1. a.daftar berkas Arsip Terjaga; dan
2. b.daftar isi berkas Arsip Terjaga.
(4)Pelaporan dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk Pencipta Arsip, LKD dan Bupati.
(5)Prosedur pelaporan Arsip Terjaga dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.Pencipta Arsip mengidentifikasi jenis Arsip Terjaga yang tercipta;
2. b.Pencipta Arsip melakukan pemberkasan, pembuatan daftar Arsip Terjaga dan daftar isi berkas Arsip Terjaga serta salinan asli Arsip Terjaga;
3. c.Kepala Pencipta Arsip melaporkan Arsip Terjaga kepada Bupati melalui LKD dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b masing-masing rangkap 2 (dua) dalam bentuk softcopy dan hardcopy;
4. d.LKD menghimpun laporan Arsip Terjaga dari Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud pada huruf c dan mengajukan surat penetapan Arsip Terjaga kepada Bupati;
5. e.berdasar surat sebagaimana dimaksud pada huruf d Bupati menetapkan daftar Arsip Terjaga Pemerintah Daerah; dan
6. f.berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf e LKD melaporkan daftar Arsip Terjaga Pemerintah Daerah kepada ANRI melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan dokumen dan berita acara pelaporan dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

Pasal 10

(1)Penyerahan Arsip Terjaga dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaporan ke ANRI.
(2)Penyerahan daftar Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa salinan asli dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
(3)Penyerahan Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LKD atas nama Daerah, dan dibuatkan dengan berita acara penyerahan salinan Arsip Terjaga. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang. BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 202 6 NOMOR 6 .

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2012