Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2026
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2026
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 32
Ringkasan
Peraturan ini mengatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Kab. Karo.
Peraturan ini mengatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Kab. Karo.
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
2
1O. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
I J
MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. Pasal t Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
t+
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pernbiayaan daerah
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2A26 direncanakan sebesar Rp 1.298 .7O3.689.887,00yang bersumber dari:
5
(a) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.000.OOO.000,00.
Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat {4) direncanakan sebesar Rp. 3.5OO.OOO.OOO,OO, yang merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah {Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
6
{2) hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan ss}ngaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.05O.OOO.OOO,0O.
{5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaaa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurr-f d direncanakan sebesar Rp. 3.OOO.OOO.OOO,OO. {6} Pendapatan dari Pengembalian sebagairnana dimaksud pada ayat {1} huruf e direncanakan sebesar Rp. 729.639.263,00. {7) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 36O.737,00. {8} Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf g direncanaka$ sebesar Rp. 525.OOO.OOO.
{2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a sebesar Rp. 1.O71,605.393.000,00. {3} Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hurrf b sebesar Rp. 38.8O 1.858.33O,OO.
a, dana desa;
Pasal 1 1 Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) merupakan Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp. 38.8O1.858.33O,OO. 1
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud daiam Pasal 3 huruf c merupakan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- unclangan yakni Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitzrs Kesehatan Tingkat Pertarna (FKTP) direncanakan sebesar Rp. 18 755.090.239,OA.
Membuka PDF…