Pemerintah Kabupaten Karo
Pemerintah Kabupaten Karo adalah representasi negara di tingkat lokal yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Lembaga ini memegang peranan krusial dalam memastikan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah, mulai dari sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan hidup. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Karo mencakup penetapan regulasi daerah, penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta pelaksanaan program pembangunan inovatif di berbagai sektor. Upaya ini meliputi pengelolaan lingkungan hidup melalui program seperti SI-URAKI, peningkatan kualitas pendidikan melalui sistem penerimaan murid baru, dan penguatan dialog dengan masyarakat untuk menampung aspirasi.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karo
Pemerintah Kabupaten Karo mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan menyediakan pelayanan publik bagi masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat krusial sebagai representasi negara di tingkat lokal, memastikan implementasi kebijakan nasional dan pemenuhan kebutuhan spesifik masyarakat setempat demi kesejahteraan dan kemajuan daerah.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Karo meliputi aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Institusi ini menetapkan peraturan daerah dan kebijakan lokal, menyediakan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta mengimplementasikan berbagai program strategis di sektor vital.
Program-program strategis yang dijalankan mencakup inovasi lingkungan seperti SI-URAKI untuk pengurangan sampah plastik dan TPSL TO BE TBSI, serta inovasi di sektor perhubungan melalui "JUPIKA". Di bidang pendidikan, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk tingkat SD dan SMP menjadi fokus penting, di samping dialog terbuka dengan masyarakat mengenai isu-isu daerah.
Pemerintah Kabupaten Karo berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan lokal, seperti pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan melalui inovasi sampah. Kontribusi lainnya termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui sinergi dengan lembaga hukum dan dialog warga.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Karo untuk berbagai layanan esensial, mulai dari pendaftaran sekolah melalui SPMB hingga pengurusan dokumen kependudukan dan perizinan. Lembaga ini juga menjadi saluran utama bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, aspirasi, dan mendapatkan layanan kesehatan serta terlibat dalam program lingkungan hidup.
Sebagai pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Karo memiliki mandat luas yang mencakup regulasi, pelayanan, dan program strategis. Melalui berbagai inovasi dan komitmen terhadap dialog dengan masyarakat, Pemkab Karo berupaya secara berkelanjutan meningkatkan kualitas hidup warganya dan mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya dalam isu lingkungan hidup, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan yang responsif.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karo Nomor 09 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENETAPAN, MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP BAB III PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD BAB IV PERHITUNGAN ADD BAB V PERHITUNGAN BHPDRD BAB VІ PENGANGGARAN BAB VII PENYALURAN DAN PENCAIRAN BAB VIII PENGGUNAAN BAB IX JAMINAN KESEHATAN PEMERINTAH DESA BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN BAB XII SANKSI BAB XIII PENGHARGAAN BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XV KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Arah dan Srategi RPJMD, Ruang Lingkup, Pengendalioan dan evaluasi, Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2018
Tujuan ditetapkannya hari jadi adalah sebagai pedoman waktu untuk memperingati hari ulang tahun. Hari Jadi Kabupaten Karo ditetapkan pada tanggal 8 Maret 1946.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo Nomor 4 Tahun 2015
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN BAB III PEMBANGUNAN DESTINASI PARTWISATA DAERAH BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARTWTSATA BAB VI STRATEGI PE MBANGUNAN KE LE MBAGAAN KE PARIWISATAAN BAB VII BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH BAB VIII INDTKATOR PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB X PEMBIAYAAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karo Nomor 1 Tahun 2024
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PAJAK (Jenis Pajak, Rincian Pajak(PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB), Masa Pajak dan Tahun Pajak, Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan), RETRIBUSI (Jenis dan Objek Retribusi, Retribusi Jasa Umum (Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan, Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kebersihan, Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar), Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan, Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak, Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga, Retribusi Jasa Usaha atas Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan), Retribusi Perizinan Tertentu (Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG, Retribusi Perizinan Tertentu atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing) , Pemanfaatan Penerimaan Retribusi, Peninjauan Tarif), TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI (Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak, Penetapan Besaran Pajak Dan Retribusi Terutang, Pembayaran dan Penyetoran, Pemungutan Retribusi, Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga, Pembukuan, Pelaporan (Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD, Penelitian SPTPD), Pemeriksaan Pajak Dan Retribusi,Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data (Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak,Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak) Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi), PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI (Insentif Fiskal Pajak Dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha, Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan, Kemudahan Perpajakan Daerah), KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK, SANKSI (Sanksi Pidana,Sanksi Administratif) KETENTUAN PERALIHAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang rincian pendapatan dan belanja daerah TA 2020.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2026
Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM; SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH; dan KETENTUAN PENUTUP.