Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, PENYEBARLUASAN DATA, PENYELENGGARAAN PORTAL KATASADA, PEMBATASAN AKSES DATA, PENYELESAIAN HAMBATAN TEKNIS, PENDANAAN dan KETENTUAN PENUTUP.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Portal Karo Tangguh Satu Data (KATASADA) ; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nom or 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nom or 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nom or 4421); Undang-Undang Nom or 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nom or 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4846) ; Undang-Undang Nom or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nom or 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang- Undang Nom or 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua ates Undang-Undang Nom or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nom or 58, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 5679);
BAB I
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dal am Peraturan Bupati in yang dirnaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Karo. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewar Perwaldlan Rakyat Daerah menurut asas otonorni dan togas pernbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sister dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana ums an pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Karo. Perangkat Daerah adalah unsure pernbantu Bupati dan Devan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau cir khusus suatu populasi yang diperoleh dengan Cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geograiis, dimers atau ukuran, dan/atau karakteristik objek elem dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pads, atau di ates permukaan bum. Data Keuangan Negara Tingkat Daerah adalah Data yang disuse oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sister akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban negara yang dap at dinilai dengan rang, Serta segala sesuatu bark berupa rang maupun berupa barong yang dap at dijadikan milk negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dap at dipertanggungiawabkan, Serta mud ah diakses dan dibagipakaikan enter Instant Pus at dan INstansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
Peraturan Bupati in dimaksudkan sebagai acumen dalam pengelolaan Portal KATASADA.
BAB II
Ruang Lingkup Peraturan Bupati in meliputi :
BAB III
BAB IV
Manajemen Portal KATASADA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) berkewajiban:
Membuka PDF…