DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 26 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM; KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH; BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD; KETENTUAN LAIN-LAIN; dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Intensif dan Tunjangan Reses bagi Dewan Perwakilan Ralryat Daerah sertaPimpinan dan Dana bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Anggaran 2026; Indonesia Undang-U

(6)Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945; Nomor 23 Tahun 2014 tenta:rg Pemerintahan Daerah (Lem Nomor 244, Nomor 5587) Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 bahan Lembaran Negara Republik Indonesia telah diubah beberapa kali terakhir dengan Komunikasi Perubahan Ked tentang Indonesia Daerah serta Pelaksanaan dan Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nsmor 56791;

Mengingat

3.Undang-Undang ... 2
3.Undang-U Sumatera Indonesia
4.Undang-U Karo di
5.Peraturan Keuangan Perwakilan Indonesia Negara diubah tentang Nomor 16 Peraturan Keuangan Perwakilan Kabrrpaten 2023 N 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 8 Tahun 2A23 tentang Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2Ol7 Nomor 32) sebagaimana telah kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karo 2023 tentang Perubahan Keempat atas Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hak Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan t Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah 686$; Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Repu Indonesia Nomor 6935); Nomor 18 Tahun 2OL7 tentang Hak Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Daerah (Lembaran Negara Republik 2Ol7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2A23 atas Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2OL7 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPimpinan (Lembaran Tambahan Republik Indonesia Tahun 2A23 Nomor 6, baran Negara Republik Indonesia Nomor 68a71;
6.Peraturan tah Nomor 12 Tahun 20 18 tentang Pedoman Tertib Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPen5rusunan Provinsi, Indonesia dan Kota (Lernbaran Negara Republik 2Ol8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6197);
7.Peraturan Pengelolaan tah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);
8.Peraturan teri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Ol7 tentang Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Republik Indonesia Tahun 2Ot7 Nomor 1067);(Berita N
9.Peraturan Keuangan Perwakilan Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hak Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan t Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah diubah Nomor 16 Tahun 2023).

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN KOMUNIKASI DAN ANGGOTA DANA OPERASIO PERWAKILAN Da-lam Peraturan

1.Daerah adalah
2.Pemerintahan Pemerintahan Ralryat Daerah dengan prinsip dimaksud Indonesia Tah
3.Pemerintah Pemerintahan Pemerintahan
4.Bupati adalah
5.Dewan selanjutnya Rakyat Daerah pemerintah 6, Pimpinan Ketua dan
7.Anggota DPRD Anggota DPRD A. Anggaran APBD, adalah yang disetujui J N MEMUTUSKAN TENTANG BESARAN TUNJANGAN SIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BAGI KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

pati ini yang dimaksud dengan: Karo. Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan menurut Azas Otonomi dan Thgas pembantuan Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945. adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara daerah yang memimpin pelaksanaan Ltrusan menjadi kewenangan daerah otonom. Karo. Rakyat Daerah Kabupaten Karo yang dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD Kabupaten Karo. adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ten Karo. dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat keuangan tahunan pemerintahan daerah oleh Dewan Perwakilan Ralqrat Daerah dan ditetapkan peraturan daerah.

9.Kemampuan
9.Kemampuan yang Tunjangan 1O. Tunjangan setiap bulan dan Anggota
11.Tunjangan
12.Dana dengan DPRD. Kemampuan Kelompok BESARAN

(1)Tunjangan dimaksud
(2)Tunjangan
(3)Uang
(2)setara (4\ Besaran gaji undangan rupiah). 4 Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menen kelompok Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan formula sebagai dasar intensif,penghitungan besaran tunjangan komunikasi dan Dana Operasional Pimpinan DPRD. Insentif adalah uang yang diberikan tuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD melaksanakan adalah uang yang diberikan setiap kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk kegiatan operasional yang berkaitan tasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua

BAB II

K KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Daerah Kabupaten Karo termasuk dalam Keuangan Daerah rendah. Intensif sebagaimana d.imaksud pada ayat

(1)adalah se 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD. Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat gaji pokok Bupati. Bupati berdasarkan peraturan perundang- sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu
(5)Uang ...
(5)Uang represen rupiah). Besaran x Rp2.10O.0OO,0O rupiah).
(1)Tunjangan setiap
(2)Besaran
(1)DO Pimpinan berkaitan guna
(2)Besaran D0
(1)adalah se
1. a.Ketua
2. b.Wakil
(3)Pemberian DO
1. a.80% ( 5 per seratus) Wakil Ketua DPRD yakni 80% (delapan puluh uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar SOoh x Rp2.10O.0OO,OO : Rp1.680.OOO,OO (satu juta enam ratus delapan puluh ribu

BAB III

KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES, D DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD Pasa-l 3 unikasi Intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan berdasarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Keuangan Daerah sebagaimana Pasal 2.

Pasal 4

Komunikasi Intensif, Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yakni sebesar 3 Rp6.3O0.OO0,00 (enam juta tiga ratus ribu

Pasal 5

diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD reses. sebesar 3 (tiga) Reses Pimpinan dan Anggota DPRD adalah uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar 3 x Rp2.1OO rupiah). OO : Rp6.3OO.OO0,OO (enam juta tiga ratus ribu

Pasal 6

PRD diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua untuk menunjang kegiatan operasional yang representasi, pelayanan dan kebutuhan lain pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua DPRD sehari- DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat berikut: sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar 2 x Rp2.100.000,00 = Rp4.200.000,OO (empat juta ua ratus ribu rupiah); dan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang Wakil Ketua DPRD yaitu sebesar 1,5 x Rp1 .0OO,OO = Rp2.520.OO0,OO (dua juta lima ratus dua puluh rupiah). dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan ketentuan: puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk atarr disebut lumpsum dan pertanggungjawaban penggunaan DO dibuktikan dengan laporan penggunaan DO; sern.l.la dan

b.Zak ... 6
b.2OYo (dua persen) diberikan untuk dukungan DO lainnya dengan pertanggungjawaban penggunaan DO disertai pengeluaran yang lengkap dan sah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN Segala biaya yang pada Januari 2026

Pasal 7

bul akibat Peraturan Bupati ini mulai berlaku

Pasal 8

Peraturan Bupati f, *r* berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahriryu., *"*"ril*U." pengund€urg€Ln Peraturan Bupati ifri a".rg*r, penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo. Ditetapkan di Kabanjahe , 2G larrqarr 2oaa KARO, Diundangkan di pada tanggal ac GTNTING BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN2.946NOMOR .93 GINTING

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…