DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karo Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, JENIS RETRIBUSI, TATA CARA PEMUNGUTAN (Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan, Pembayaran dan Penyetoran, Tata Cara Penagihan), KEBERATAN (Keberatan, Persyaratan Pengajuan Keberatan), PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN (Umum, Kriteria Pengembalian, Tata Cara Pengembalian Kelebihan, PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH (Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan, Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan, Insentif Fiskal bagi Pelaku Usaha, Penghapusan Piutang Retribusi, Kedaluwarsa), dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; BUPATIKARO, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA TATACARAPEMUNGUTANRETRIBUSIDAERAH TENTANG PERATURANBUPATI KARO NOMOR .Q~•• TAHUN .~.~r BUPATIKARO PROVINS! SUMATERAUTARA Mengingat Menimbang

13.Peraturan ....
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6736);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6757);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6935);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6.Perangkat .... Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Karo.
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Karo.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

CARATATAPERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTANRETRIBUSIDAERAH. Menetapkan MEMUTUSKAN:

13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6402);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6881);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor01);
20.Surat ....
6.Perangkat Daerah adalah Lembaga/Organisasi pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
7.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/ atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang undangan.
10.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11.Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
12.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
13.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
14.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
17.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
18.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
19.Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.

g.tata cara ... Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:
a.jenis retribusi;
b.tata cara pemungutan;
c.pendaftaran dan pendataan;
d.tata cara pembayaran dan penyetoran;
e.tata cara penagihan;
f.keberatan retribusi;

Pasal 2

20.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLBadalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
24.Nomor Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NORD adalah nomor identitas objek Retribusi sebagai sarana dalam administrasi pemungutan retribusi dengan ketentuan tertentu.
25.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
26.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
27.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau WajibRetribusi serta pengawasan penyetorannya.
28.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
29.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

(6)Nomor....
(1)Wajib retribusi wajib mendaftarkan objek retribusi kepada Pejabat yang melaksanakan urusan di bidang Retribusi Daerah.
(2)Pendaftaran Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melalui surat pendaftaran objek retribusi.
(3)Paling lama 3 (tiga) hari kerja berdasarkan pendaftaran Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabatyang melaksanakan urusan di bidang Retribusi Daerah menerbitkan nomor registrasi, NORD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan.
(4)Pendaftaran Objek retribusi oleh Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat {l) wajib memenuhi syarat pendaftaran Objek retribusi berupa surat pendaftaran objek retribusi.
(5)Pejabat yang melaksanakan urusan di bidang Retribusi Daerah menghimbau wajib retribusi untuk mengurus perizinan usahanya.

BAB IV

TATACARA PEMUNGUTAN

Pasal 4

(1)Jenis Retribusi terdiri atas:
1. a.Retribusi Jasa Umum;
2. b.Retribusi Jasa Usaha; dan ,?,
3. c.Retribusi Perizinan Tertentu.
(2)Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pelayanan kesehatan;
2. b.pelayanan kebersihan;
3. c.pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
4. d.pelayanan pasar.
(3)Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
2. b.pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
3. c.pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
4. d.penjualan basil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
5. e.pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.PBG; dan
2. b.penggunaan tenaga kerja asing.

BAB III

JENIS RETRIBUSI

Pasal 3

g.tata cara pengembalian kelebihan;
h.tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok retribusi, dan/ atau sanksinya;
i.tata cara pemberian insentif fiskal bagi pelaku usaha; J. tata cara penghapusan piutang retribusi; dan
k.kedaluwarsa. I: Ii n r Bagian .... I ! i '! :i ii (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Pejabat yang melaksanakan !f urusan di bidang Retribusi Daerah. ii (2) Pejabat yang melaksanakan urusan di bidang Retribusi Daerah menetapkan ·1 Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang !i dipersamakan. !! (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) '.l dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian dan surat '[ pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perijinan J elektronik.

Pasal 8

(1)Pendataan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengolah data Objek retribusi dan informasi yang terdapat dalam sistem informasi.
(2)Ruang lingkup Pendataan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan data, baik secara fisik ataupun elektronik dari instansi terkait.

Pasal 6

I (1) Jenis Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:

a.Pendataan kantor; dan/ atau
b.Pendataan lapangan.

(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Pendataan.
(3)Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil Pendataan. Pejabat yang melaksanakan urusan di bidang Retribusi Daerah melakukan pendataan Wajib retribusi dan objek retribusi untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek retribusi dan/atau Wajib retribusi, termasuk informasi geografis objek retribusi untuk keperluan administrasi retribusi daerah. Paragraf2 Pendataan

Pasal 5

(6)Nomor registrasi, NORD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirim kepada Wajib retribusi paling lama 3 (tiga)hari kerja terhitung sejak tanggal penerbitan nomor registrasi, NORD,ataujenis penomoran lain yang dipersamakan.
(7)Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui:
1. a.secara langsung;
2. b.melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
3. c.melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
4. d.surat elektronik dalam hal diketahui alamat surat elektronik Wajib retribusi. Pasal ....
(1)Utang Retribusi sebagaimana tercantum dalam SKRD merupakan dasar Penagihan Retribusi.
(2)Atas dasar Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan dalam bentuk dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal dasar Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai retribusi daerah.

Pasal 13

,I ·1 (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya / atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif i berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang i I yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo l pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu 11 paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan I !! STRD. 'f (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ! didahului dengan Surat Teguran.

Pasal 12

(1)Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
(2)Pembayaran atau penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
(3)Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 11

(1)Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUDsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Bagian Ketiga Pembayaran dan Penyetoran

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…