DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan menambahkan satu ayat yaitu ayat (4), menghapus ketentuan BAB VI, mengubah ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan mengubah ketentuan asal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan disisipkan (1) ayat, yaitu ayat (2a).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dewan Pengawas Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan.

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten La.mandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4180);
2.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peru-ndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2-011 Nomor 82,. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedu-a -al:as Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang P-em-bentukan P-er-aturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N-omor 6801J; 4~ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repub-lik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah beberapa kali -dinbab terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Laya:nan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tamm 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888-} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubfik 1ndonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 6402J; 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019- Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323.); 8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah tBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213-);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2-022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
10.Peraturan Bupati Katingan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukani Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan Pada Dinas Kes-ehatan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 641); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATl KA.TINGAN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG DEWAN PENGAWAS UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR KASONGAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Dewan Pengawas Unit Organisasi Bersifat Khusus Ramah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan {Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 726} diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4} sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(l) Unsur Dewan Pengawas terdiri dari:

a.1 (satu) orang pejabat perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD-RSUD;
b.1 (satu) orang pejabat perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan C. 1 (satu) orang pejabat perangkat daerah yang membidangi pengawasan.

(2)Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu :
1. a.sehat jasmani dan rohani;
2. b.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan clan mengembangkan BLUD; c* memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. d.memiliki pengetahuan yang memadai terkait tugas dan fungsi BLUD; -e. menyed-iakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
4. f.berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
5. g.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
6. h.tidak pemah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan bad-an usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
7. i.tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
8. j.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, -dan/ atau calon anggota legi.slatif.
(3)Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati atas usulan Direktur dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan.
(4)Tugas sebagai Dewan Pengawas adalah tugas tambahan pejabat perangkat daerah, yang tertulis da1am perjanjian kinerja pejabat bersangkutan.

2.Ketentuan BAB VI dihapus. 3 . Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Bupati mengaogkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk meodukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
(2)Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan Anggota Dewan Pengawas. {3) Pengangkatan sebagai Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat {l}, diusulkan oleh Direktur atas pertimbangan Dewan Pengawas.
(4)Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Sekretaris Dewan Pengawas, yaitu :
1. a.sehat jasmani dan rohani; b . memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
2. c.memiliki pengalaman kepemimpinan; d . berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
3. e.berusia paling tinggi-65 (enam puluh lima) tahun;
4. f.tidak sedang menja1ani saoksi pidana; dan
5. g.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calaon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.
  1. 4.Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan disisipkan (1) ayat, yaitu ayat -(2a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

{l} Dewan Pengawas dan Sekretasis Dewan Pengawas diberikan remunerasi dalam bentuk honorarium, sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap, dan diberikan setiap bulan.

(2)Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretatis Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Ketua Dewan Pengawas, paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari nilai Tambahan Peoghasilan Pegawai ~TPP) sesuai kelas jabatan pejabat perangkat daerah yang bersangkutan.
2. b.Anggota Dewan Pengawas, paling banyak sebesar 90% (delapan puluh persen) dari nilai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai kelas jabatan pejabat perangkat daerah yang bersangkutan.
3. c.Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 85% (sembilan puluh persen) dari nilai honorarium Anggota Dewan Pengawas.
(2a)Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan honorarium atau imbalan sesuai kemampuan keuangan Rumah Sakit.
(3)Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas di luar rumah sakit, diberi.kan biaya perjalanan dinas sesuai dengan standar perjalanan dinas PNS Golongan IV Eselon 11/b. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan. Ditetapkan di Kasongan ~ ~l l7tv0-l\ :;i.02-~ Diundangkan di Kasongan pada tanggal l~ 'tlb tti(U"\ ?-02.-S H l l & /kil ]L)IC-...~S DAERAH TINGAN, RAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR Bi;f

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…