Pemerintah Kabupaten Katingan
Pemerintah Kabupaten Katingan adalah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta urusan pemerintahan umum. Kehadiran lembaga ini esensial untuk memastikan pelayanan publik yang efektif, pembangunan daerah berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi daerah, pelayanan publik melalui berbagai Organisasi Perangkat Daerah seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Kesehatan, hingga implementasi program pembangunan di sektor infrastruktur, pertanian, dan lingkungan hidup.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan
Pemerintah Kabupaten Katingan mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta urusan pemerintahan umum. Keberadaan lembaga ini krusial dalam memastikan efektivitas pelayanan publik, keberlanjutan pembangunan daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Katingan. Sebagai garda terdepan implementasi kebijakan nasional, Pemerintah Kabupaten Katingan bertanggung jawab langsung terhadap kebutuhan dan aspirasi warga lokal.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Katingan mencakup tiga aspek utama: regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan di berbagai sektor. Secara regulasi, pemerintah daerah merumuskan peraturan daerah dan kebijakan lokal yang relevan. Dalam pelayanan, berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dinas Kesehatan menyediakan layanan esensial bagi masyarakat.
Program-program strategis Pemerintah Kabupaten Katingan berfokus pada peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, investasi didorong, sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menggarap pembangunan infrastruktur. Selain itu, program ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan hidup juga menjadi prioritas utama.
Pemerintah Kabupaten Katingan berkontribusi signifikan pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah. Kontribusi ini terlihat dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui program kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Selain itu, upaya peningkatan investasi nasional dan ketahanan pangan juga menjadi bagian dari peran strategis kabupaten ini.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Katingan untuk beragam keperluan, mulai dari administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan daerah. Pengurusan perizinan usaha di DPMPTSP dan pembayaran pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah juga merupakan interaksi rutin. Selain itu, masyarakat dapat mengajukan pengaduan atau mengakses informasi publik melalui kanal-kanal resmi yang tersedia.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Katingan adalah pilar penting dalam tata kelola pemerintahan di tingkat lokal, menjamin pelayanan publik yang merata dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan mandat yang luas dan ruang lingkup yang komprehensif, lembaga ini berperan vital dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung agenda pembangunan nasional. Kehadirannya memastikan bahwa kebutuhan dasar warga terpenuhi dan aspirasi lokal terakomodasi.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2025
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. Bentuk dan Fungsi Arsip; b. Lembaga Pengelola Kearsipan; c. Kegiatan Pengelolaan Arsip; dan d. Sarana dan Prasarana Kearsipan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2017
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Penghasilan Pimpinan Dan Anggota DPRD; Bab III Tnjangan Kesejahteraan Pimpinan DAn Anggota DPRD; Bab IV Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; Bab V Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; Bab VI Pengelolaan Hak Keuangan DAn Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD; Bab VII Ketentuan Lain-Lain
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2024
Ruang lingkup RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi: a. visi pembangunan; b. misi pembangunan; c. arah kebijakan pembangunan; dan d. sasaran pokok pembangunan.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 18 Tahun 2025
Ruang lingkup pembangunan kependudukan meliputi: a. pengendalian kuantitas Penduduk; b. peningkatan Kualitas Penduduk; c. pembangunan Keluarga; d. penataan pesebaran dan pengarahan mobilitas Penduduk; dan e. penataan data dan informasi Kependudukan serta administrasi kependudukan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 6 Tahun 2014
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III SUMBER PERMODALAN; BAB IV PENYERTAAN MODAL; BAB V BENTUK DAN PENYALURAN MODAL; BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN; BAB VII BAGI HASIL KEUNTUNGAN; BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 13 Tahun 2025
Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Objek, Subjek, dan Wajib Pajak, Bab III: Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak, Bab IV: Masa Pajak dan Wilayah Pemungutan, Bab V: Tata Cara Ketentuan Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bab VI: Keberatan dan Banding, Bab VII: Ketentuan Peralihan, dan Bab VIII: Ketentuan Penutup.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2025
1. Ketentuan Umum; 2. Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa; 3. Penyaluran Alokasi Dana Desa; 4. Penggunaan Alokasi Dana Desa; 5. Pembinaan dan Pengawasan; dan 6. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 7 Tahun 2015
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran -Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OO8 Nomor 5) diubah