DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 26 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Bab III: Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bab IV: Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bab V: Pembinaan dan Pengawasan, dan Bab VI: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perjalanan Dinas.

Pasal 12

Operasional Badan Pennusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1) angka 4 wajib dianggarkan oleh Pemerintahan Desa dengan memperhatikan komponen kebutuhan Operasional BPD dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 13

(1)Pembayaran insentif RT /RW selama 12 bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) angka 5 ditentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
(2)Dalam hal terdapat penambahan jumlah RT /RW di Desa maka anggarannya untuk pembayaran insentif ditentukan oleh Pemerintah Desa sendiri, dari surplus pendapatan dan/ atau mengurangi pos belanja lainnya dan selanjutnya menganggarkannya ke pos belanja insentif RT /RW yang digunakan untuk membiayai biaya operasional pelaksanaan tugas dan kegiatan lainnya;
(3)Penambahan dan Pengurangan RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

(1)Alokasi Dana Desa dapat digunakan antara lain untuk Pembayaran jasa Petugas Perpustakaan Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa yang penganggarannya ditempatkan pada bidang pembangunan.
(2)Besaran Pembayaran Jasa Pengelolaan Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu Rpl.000.000 (satu juta rupiah)/bulan.
(3)Pengelola Perpustakaan Desa sebagaimana ayat (2) wajib menyampaikan dokumen kepada Kepala Desa setiap bulan, diantaranya :
1. a.Daftar hadir yang dibuat oleh Pemerintah Desa
2. b.Foto pelaksanaan tugas

Pasal 15

Untuk Pembayaran Jasa Kesatuan Perlindungan Masyarakat atau Hansip Desa dapat menggunakan sumber dana Alokasi Dana Desa dengan penganggaran satuan orang kegiatan dan besarannya ditentukan sendiri oleh Pemerintah Desa berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 16

(1)Alokasi Dana Desa digunakan untuk Insentif Mantir Adat yang telah diangkat dengan surat Keputusan Bupati sebagai dasar pembayaran oleh Pemerintah Desa.
(2)Besaran insentif mantir adat untuk Ketua dan Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebesar Rp750.000/bulan.
(3)Penganggaran Insentif Mantir Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

Pasal 17

Alokasi Dana Desa dapat dianggarkan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain untuk kegiatan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan peningkatan kapasitas Perangkat Desa.

Pasal 18

Untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak Desa antara lain penanggulangan bencana Desa, penanganan keadaan darurat Desa, dan penanganan keadaan mendesak Desa dapat dianggarkan Pemerintah Desa menggunakan Alokasi Dana Desa.

Pasal 19

Perencanaan Penggunaan ADD wajib dimasukan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah dievaluasi oleh Carnat.

Pasal 20

(1)Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan ADD.
(2)Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan ADD.
(3)Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 21

(1)Pemerintah Daerah membina dan mengawas1 pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
(2)Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat yang dikoordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta APIP.
(3)APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun Pedoman/Panduan Pengawasan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 22

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) meliputi :

a.Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa;
b.Melakukan Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes; c . Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
d.Fasilitasi penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa;
e.Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa;
f.Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
g.Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayah; dan h . Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…