DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Dasar Pengenaan, Bab III: Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan, Bab IV: Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Bab V: Sinergi Pemungutan, Bab VI: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan peralihan dalam Pasal 149 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Katingan;

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6.Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1);
9.Peraturan Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 654); MEMUTUSKAN PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN, BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2.Bupati adalah Bupati Katingan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan. .. •
5.Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
6.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Katingan atau Badan yang diserahi wewenang dan tanggungjawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Katingan tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah. 7 . Bendahara Penerima adalah Bendahara Khusus Penerima pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan yang ditunjuk untuk menerima dan mencatat pembayaran pajak yang disetor oleh wajib pajak atau penanggung pajak dan menyetorkan ke Kas Daerah. 8 . Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin Camat.
9.Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
10.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Perpajakan Daerah.
14.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
15.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan.
16.Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang mineral dan batu bara. 1 7. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
18.Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh Provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
20.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dan dapat dikenakan pajak.
21.Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firrna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
23.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
24.Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
25.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
26.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
27.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan mengunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
28.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
29.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang harus dibayar.
30.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
31.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
32.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
34.Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan untuk menegur Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya.
35.Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. '· •
36.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
37.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
38.Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara Surat Pemberitahuan dengan Surat Setoran Pajak Daerah .
39.Penagihan adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak dan/atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
40.Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran Penerimaan Daerah.
41.Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah tanda bukti pembayaran yang diterima oleh wajib pajak.

BAB II

DASAR PENGENAAN

Pasal 2

(1)Dasar pengenaan opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang.
(2)Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
(3)Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
(4)Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5)Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok Pajak terutang bersama dengan pemungutan Pajak MBLB terutang.

BAB III

PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN DAN PELAPORAN

Pasal 3

( 1) Penghitungan, pembayaran dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak MBLB.

(2)Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke Kas Daerah Kabupaten dalam SSPD Pajak MBLB.
(3)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, maka Bupati melakukan Penagihan.
(4)Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
(5)Dalam hal Bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud ayat (3), Bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(6)Penagihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendapatan Daerah.
(7)Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
(8)Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak daerah.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 4

(1)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
(2)Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB.
(3)Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubemur paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
(4)Gubernur menindaklanjuti kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABV SINERGI PEMUNGUTAN

Pasal 5

(1)Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Katingan.
(2)Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kerja sama.
(3)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pertukaran dan/ atau pemanfaatan data dan/ atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b . pengawasan wajib pajak Bersama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; •
2. c.pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
3. d.pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan
4. e.peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan.
(4)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditungkan dalam perjanjian kerja sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kerja y a ng disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Bupati bersama-sama dengan Gubemur dan Bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap triwulan.
(2)Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokan
1. a.surat pemberitahuan pajak daerah;
2. b.surat setoran pajak daerah;
3. c.rekening koran bank; dan
4. d.dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihaan pembayaran Pajak.
(3)Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Katingan . Diundangkan di Kasongan pada tanggal 22 Mei 2025 �=-=�RETARIS DAERAH �> N KATINGAN, '->"(' � RAS ERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025 NOMOR 840

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…