DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Kedudukan Ketua RW dan Ketua RT, Bab III: Sumber, Besaran dan Penganggaran, Bab IV: Mekanisme Pencairan dan Penyaluran, Bab V: Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, dan Bab VI: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga, perlu diberikan insentif;
c.bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian insentif bagi Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan, perlu mengatur pedoman pelaksanaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif bagi Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga pada Kelurahan di Kabupaten Katingan; : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10.Peraturan Bupati Katingan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Batuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 619); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI KETUA RUKUN WARGA DAN KETUA RUKUN TETANGGA PADA KELURAHAN DI KABUPATEN KATINGAN. BAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Katingan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2.Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Katingan.
4.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.
5.Kecamatan adala.h wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Katingan.
6.Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Katingan.
7.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Katingan. 8 . Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku Perangkat Kecamatan yang beratnggungjawab kepada Camat.
9.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, sertauntuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
10.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
11.Bantuan Keuangan adalah bagian dari kelompok belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Kabupaten kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan.

Pasal 2

(1)Maksud pemberian Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan adalah sebagai penghargaan dan dorongan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban dari Ketua RW dan Ketua RT dalam memberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, peberdayaan, dan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan hasil guna.
(2)Tujuan pemberian Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan adalah:
1. a.meningkatkan kinerja Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan di Daerah dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban; dan
2. b.menguatkan peranan Ketua RW dan Ketua RT Kelurahan di Daerah dalam membantu tugas Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan.

BAB II

KEDUDUKAN KETUA RW DAN KETUA RT

Pasal 3

Ketua RW dan Ketua RT mempunyai tugas : a . membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;

b.membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;dan
c.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

BAB III

SUMBER, BESARAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

(1)Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan diberikan insentif setiap bulan.
(2)Besaran Insentif sebagaimana pada ayat (1) diberikan sebesar:
1. a.Insentif Ketua RW sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) perbulan;
2. b.Insentif Ketua RT sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

Pasal 6

Pemberian Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan besaran dan jumlah Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Pasal 7

( 1) lnsentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan dapat disalurkan apabila telah dicantumkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(2)Permohonan pencairan lnsentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pera turan perundang-undangan.
(2)Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan disalurkan setelah permohonan pencairan dinyatakan benar, lengkap dan sah.

Pasal 8

Lurah mengajukan permohonan pencairan dengan disertai dokumen pendukung berupa : a . Daftar nama penerima Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan; b . Keputusan Lurah mengenai penet.apan Ketua RW dan Ketua RT yang masih berlaku; c . Fotocopy Rekening Ketua RW dan Ketua RW pada Pf. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kasongan.

Pasal 9

Pencairan untuk insentif Ketua RT dan Ketua RW, ditransper kerekening masing-masing Ketua RW dan Ketua RT pada PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Kasongan. BABV PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan Insentif Ketua RW dan Ketua RT pada Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…