DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Katingan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Dewan Pengawas BLUD; 3. Tata Cara Penyusunan Laporan; dan 4. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyusunan Pedoman Teknis Laporan Dewan Pengawas Unit Organisasi Bersifat Khusus Badan La.yanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan;

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repub-lik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah b-eberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahon 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 1Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 6402'};
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323-);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tLembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
10.Peraturan Bupati Katingan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021 Nomor 641); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR KASONGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan ~

l.Bupati adalah Bupati Katingan;
1. 2.Unit organisasi bersifat khusus adalah Rnmah Sa.kit Daerah kabupaten/kota yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian;
2. 3.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah lnstansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Katingan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas;
3. 4.Dewan Pengawas -SLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD;
4. 5.Pejabat Pengelola BLUD, adalah Pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat clisesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD;
5. 6.Rencana Strategis Bisnis BLUD, yang .selaajutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun;
6. 7.Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang se1anjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tah-unan yang berisi program, ~ target kinerj~ dan anggaran BLUD.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada Dewan Pengawas dalam penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

(2)Dewan pengawas dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dewan pengawas berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB II

DEWAN PENGAWAS BLUD Pasal 3 ( 1) Dewan Pengawas dibentuk dalam rangka pengawasan dan pengendalian internal atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pengelola BLUD.

Pasal 4

Tugas Dewan Pengawas adalah :

a.Memantau perkembangan kegiatan BLUD;
b.Merrilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
c.Memonitor tindak lanjut basil evaluasi dan penilaian kinerja dari basil laporan audit pemeriksa ekstemal pemerintah;
d.-Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam. melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
e.Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai :
1. 1.RBA yang diusulkan oleh -Pejabat Pengelola;
2. 2.pennasalahan yang menjadi kendala dalam pengelola BLUD; -dan
3. 3.kinetja.BWD.

(1)Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan Pengawas berkewajiban menyampaikan laporan pengawasa:n kepada Bupati.
(2)Laporan .pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud di pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 90 (sembilan puluh) hari ka:lender setelah tahun anggaran berakhir.
(4)Format la-por-an sebagaimana dimaksud pada ayat ·(1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpiSahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN PasalS

Pasal 6

Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

a.Penilaian terhadap Renstra, RBA, dan pelaksanaannya;
b.Penilaian terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan lainnya; C~ PeniJaian ketaatan terbadap Peraturan .Penmdang-Uodangan;
d.Permasalahan-permasalahan pengelolaan keuangan BLUD dan solusinya; dan
e.Saran dan rekomendasi.

Pasal 7

(1)Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6_, Dewan Pengawas sewaktu- waktu dapat menyampaikan laporan apabila terjadi hal-hal yang secara substansiai berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan BLUD, antara lain terkait dengan :
1. a.penurunan kinerja BLUD;
2. b.pemberhentian Pimpinan BLUD sebelum berakhirnya masa jabatan;
3. c.pergantian lebih dari satu anggota Dewan Pengawas: dan
4. d.berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas. (2} Format laporan Dewan Pengawas sebaga.imana dimaksud pada ayat ( l} dibuat berpedoman pada Lampiran Peraturan ini dan disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan.

Pasal 8

Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditandatangani oleh Ketua, Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas. BABIV

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan. Diundangkan di Kasongan pada tanggat tq t flnua~ z~ ~.SEKRETARISDAERAH N KATINGAN, Ditetapkan di Kasongan pada tanggatLg tt};tvOh J,02,,~ RAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025 NOMOR ~S LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 1- TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN LAPORAN DEWAN PENGAWAS UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR KASONGAN FORMAT LAPORAN DEWAN PENGAWAS UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAS AMSYAR KASONGAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISi I. PENDAHULUAN

1.Latar Belakang Berisikan uraian mengenai latar belakang pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Tujuan BLUD, Organisasi BLUD, Kedudukan BLUD, Dewan Pengawas, Peraturan Perundang-Undangan yang mendasari Pembentukan Dewan Pengawas dan kewajiban penyampaikan laporan, susunan Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
2.Maksud dan Tujuan Pengawasan Berisikan uraian mengenai maksud dan tujuan pengawasan BLUD.
3.Ruang Lingkup Pengawasan Laporan Dewan Pengawas sekurang-kurangnya memuat :

a.penilaian terhadap Renstra, RBA, dan pelaksanaannya;
b.penilaian terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan lainnya;
c.penilaian ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan;
d.permasalahan-permasalahan pengelolaan BLUD dan solusinya;
e.saran dan rekomendasi. II. KONDISI UNIT ORGANISASI YANG BERSIFAT KHUSUS BLUD RSUD MAS AMSYAR KASONGAN
1. 1.Pelayanan Berisikan uraian mengenai kualitas pelayanan yang telah dilaksanakan oleh BLUD selama periode pengawasan.
2. 2.Keuangan Berisikan uraian mengenai kondisi keuangan BLUD dalam menjalankan operasionalnya selama periode pengawasan. 3 . Organisasi dan Sumber Daya Manusia Berisikan uraian mengenai struktur organisasi dan sumber daya manusia yang mendukung organisasi dalam melaksanakan operasionalnya, misalkan jumlah pegawai dan kompetensi yang dimiliki.
3. 4.Sarana dan Prasarana Berisikan uraian tentang sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BLUD dalam menjalankan operasionalnya. III. PELAKSANAAN PENGAWASAN
4. 1.Kegiatan Pengawasan Berisikan uraian mengenai pelaksanaan rapat/ pertemuan dan kesepakatan penting yang telah dilakukan Dewan Pengawas, baik antar anggota Dewan Pengawas maupun antara Dewan Pengawas dengan Pejabat Pengelola BLUD. 2 . Materi dan Hasil Pengawasan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD (RBA) : a . Penilaian terbadap RBA Berisikan kajian dan saran terbadap RBA, kajian RBA dimaksud meliputi antara lain kesesuaian RBA dan Renstra.
b.Implementasi RBA Berisikan uraian ringkas mengenai pelaksanaan RBA yaitu membandingkan RBA dengan realisasinya.
c.Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RBA Berisikan uraian mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Pejabat Pengelola BLUD dalam Pelaksanaan RBA.
d.Pendapat Dewan Pengawas dan tindak lanjut yang perlu diambil oleb Pejabat Pengelola BLUD. Berisikan uraian mengenai pendapat Dewan Pengawas berkaitan dengan basil pelaksanaan RBA serta saran dan rekomendasi untuk Pejabat Pengelola BLUD dalam mengbadapi dan mengatasi kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan RBA.
1. 3.Evaluasi Kinerja Berisikan ringkasan target kinerja yang ada pada RBA (pelayanan dan keuangan) dan pencapaiannya serta analisis pencapaian kinerja (penyebab keberbasilan dan penyebab tidak tercapainya target) berikut kaitannya dengan pencapaian target Renstra dan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) .
2. 4.Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berisikan uraian pelaksanaan pengelolaan keuangan dan teknis layanan yang belum mengikuti ketentuan yang berlaku berikut penyebabnya.
3. 5.Tindak Lanjut atas Hasil Pengawasan Sebelumnya. Menguraikan mengenai tindak lanjut yang telah dan/ atau seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD atas nasebat, masukan, saran, atau tanggapan yang disampaikan Dewan Pengawas pada periode sebelumnya. Diinfonnasikan pula mengenai tindak lanjut atas pendapat dan saran yang telah disampaikan kepada Bupati. IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Berisikan kesimpulan dari basil pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas serta saran dan rekomendasi kepada Bupati atas basil pengawasan terbadap kinerja Pejabat Pengelola BLUD secara Keseluruban.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…