DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Tugas dan Wewenang, Bab III: Administrasi Penyidikan PPNS, Bab IV: Tata Kerja dan Pelaksanaan Tugas PPNS, Bab V: Sekretariat PPNS, Bab VI: Mutasi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Bab VII: Pola Kerja, Bab VIII: Pelaksanaan Operasional PPNS, Bab IX: Hubungan Kerja PPNS, Bab X: Pembinaan PPNS, Bab XI: Monitoring dan Evaluasi, Bab XII: Pengaduan, Bab XIII: Sanksi, Bab XIV: Pakaian dan Atribut, Bab XV: Pendanaan, dan Bab XVI: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk tertib administrasi, pembinaan dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah, perlu pedoman bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
b.bahwa pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan atas Undang-Undang yang menjadi kewenangannya masing-masing dan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Katingan perlu dilakukan secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
c.bahwa untuk peningkatan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan pedoman Penyidik Pegawai Negeri di Kabupaten Katingan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
1. 1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. 2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Suk.amara, K:3-bupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 4 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772); 8 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5298); 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
8. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemben~ Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. 12.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
10. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
11. 14.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
12. 15.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 101);
13. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
14. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 78); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur ~nyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemenntahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3 . Bupati adalah Bupati Katingan. .
4.Sekretaris Da erah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan. 5. 6. 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daer~ yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan yang selanjutnya disingkat wasmatcapulbaket adalah pengawasan pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggar hukum baik yang disebut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan Daerah Kabupaten atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah merupakan wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan yang mana Struktur Organisasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Katingan. . . . Administrasi penyidikan adalah kegiatan penatausahaan menJam1n ketertiban, keseragaman dan kelancaran penyidikan. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak me~akukan usaha, melipu~ ~erseroan Terbatas Perseroan Komanditer, Perseroan lamnya, Badan Usaha Milik Negara dan/ ata~ Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, ~irm~, Kongsi, Kope~asi~ Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organ1sas1 Massa, Organ1sas1 Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Dalam melaksanakan penegakan Perda, tugas PPNS yaitu untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda yang meliputi bentuk kegiatan! rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan penegakan Perda, PPNS berwenang :

a.PNS mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. b . Menerima la?oran atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
c.Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; d . Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; e . Melakukan penggeledahan dan penyitaan;
f.Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
g.Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
h.Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
1. 1.Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksa perkara;
j.Mengadakan penghentian penyidikan; dan k . Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pasal 4

( 1) Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2)Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.
(4)Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh kepala Satpol PP.
(5)PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)PPNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

( 1) PPNS dapat melakukan penangkapan a tau tindakan penahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)Tindakan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk waktu paling lama 1 kali 24 jam.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, PPNS bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.

BAB III

ADMINISTRASI PENYIDIKAN PPNS

Pasal 7

(1)Bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS meliputi: a . pemberitahuan dimulainya penyidikan;
1. b.pemanggilan;
2. c.penangkapan;
3. d.penahanan;
4. e.penggeledahan;
5. f.penyitaan;
6. g.pemeriksaan;
7. h.bantuan hukum;
  1. 1.penyelesaian berkas perkara; J. pelimpahan perkara;
8. k.penghentian penyidikan;
  1. 1.administrasi penyidikan; dan
9. m.pelimpahan penyidikan.
(2)Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
(3)Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan keten~an tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan.
(4)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 8

Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf 1, dilakukan terhadap cara pemeriksaan cepat acara pemeriksaan cepat dan acara pemeriksaan singkat.

Pasal 9

(1)Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, merupakan tindak pidana ringan yang perkaranya diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau pidana denda paling banyak RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Administrasi penyidikan acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi :
1. a.Laporan Kejadian;
2. b.Surat Perintah Tugas;
3. c.Surat Perintah Penyidikan;
4. d.Surat Panggilan;
5. e.Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Perda;
6. f.Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara;
7. g.Surat Perintah Membawa Tersangka/ Saksi;
8. h.Surat Pemintaan Bantuan Kepada Polri untuk Membawa Tersangka/Saksi;
  1. 1.Surat Pemintaan Izin/lzin Khusus Penggeledahan Kepada Pengadilan; J. Surat Laporan untuk Persetujuan Penggeledahan Kepada Pengadilan Negeri;
9. k.Surat Perintah Penggeledahan; I. Berita Acara Penggeledahan Rumah Tinggal/Tempat Tertutup lainnya;
10. m.Surat Permintaan Bantuan Penggeledahan;
11. n.Surat Permintaan Izin/Izin Khusus Penyitaan Kepada Ketua Pengadilan Negeri;
12. o.Laporan untuk Mendapatkan Persetujuan Penyitaan Kepada Ketua Pengadilan Negeri;
13. p.Surat Perintah Penyitaan;
14. q.Berita Acaran Penyitaan;
15. r.Surat Tanda Penerimaan;
16. s.Surat Permintaan Bantuan Penyitaan;
17. t.Surat Perintah Penyegelan dan atau Pembungkusan Barang Bukti;
18. u.Berita Acara Penyegelan dan atau Pembungkusan Barang Bukti;
19. v.Surat Perintah Pengembalian Benda Sitaan;
20. w.Serita Acara Pengembalian Barang Bukti;
21. x.Surat Perintah Penghentian Penyidikan;
22. y.Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan;
23. z.Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan; aa. Surat Pengiriman Berkas Perkara; bb. Tanda Terima Berkas Perkara; cc. Surat Pelimpahan Penyidikan; dd. Berita Acara Pelimpahan Penyidikan; ee. Daftar Barang Bukti; ff. Berita Acara Penolakan Tanda Tangan; gg. Surat Panggilan Mengikuti Sidang; hh. Surat Tanda Penerimaan Laporan; ii. Daftar Isi Berkas Perkara; .1J. Daftar Saksi; kk. Daftar Tersangka;
  1. 11.Surat permintaan Bantuan Penyelidikan; mm. Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Identifikasi· 'nn. Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Laboratorium· 'oo. Surat Permintaan Bantuan Penangkapan; pp. Format Buku Register; qq. Label Barang Bukti; rr. Format Cap/Stempel Lak; ss. Format Putusan.
(3)Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.
(4)Format administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, merupakan pelanggaran yang tidak termasuk acara pemeriksaan cepat dan memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak RpS0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2)Administrasi penyidikan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.
(1)
(2)

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…