Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur ~nyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemenntahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3 . Bupati adalah Bupati Katingan. .
4.Sekretaris Da erah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
5. 6. 7 . 8 . 9 . 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daer~ yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan yang selanjutnya disingkat wasmatcapulbaket adalah pengawasan pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggar hukum baik yang disebut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan Daerah Kabupaten atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah merupakan wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan yang mana Struktur Organisasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Katingan. . . . Administrasi penyidikan adalah kegiatan penatausahaan menJam1n ketertiban, keseragaman dan kelancaran penyidikan. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak me~akukan usaha, melipu~ ~erseroan Terbatas Perseroan Komanditer, Perseroan lamnya, Badan Usaha Milik Negara dan/ ata~ Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, ~irm~, Kongsi, Kope~asi~ Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organ1sas1 Massa, Organ1sas1 Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. BAB II TUGAS DAN WEWENANG