DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah Ketentuan Pasal 2, Ketentuan Pasal 3, Ketentuan Pasal 4, Ketentuan Pasal 5, Ketentuan Pasal 6, dan Ketentuan Pasal 15.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 54 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 822) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Katingan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Serita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025 Nomor 846) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Katingan; 2 . Pernerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Katingan;
4.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Katingan;
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
7.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah:
8.Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain;
9.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; 1 1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Sadan;
12.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah;
13.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
14.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15.Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
16.Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfat lebih dari 1 {satu) periode akuntansi;
17.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
18.Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Oaerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemrintah desa; ( ~~
19.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 semula sebesar Rpl.631.703.634.490,00 berkurang sebesar Rpl84.878.223.884,03 sehingga menjadi Rpl.446.825.410.605,97 dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Daerah

a.Semula : Rpl.474.579.284.490,00
b.Bertambah / (Berkurang) : (Rp82.432.139.440,00) Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rpl.392.147.145.050,00
1. 2.Belanja Daerah
a.Semula : Rpl.631.703.634.490,00
b.Bertambah / (Berkurang) : (Rp184.878.223.884,03) Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.l.446.825.410.605,97
1. 3.Penerimaan Pembiayaan Daerah
a.Semula : Rp157.124.350.000,00
b.Bertambah / (Berkurang) : (Rp102.446.084.444,03) Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp54.678.265.555,97 4 . Pengeluaran Pembiayaan Daerah
a.Semula : Rp-
b.Bertambah/berkurang : Rp- Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp-
1. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 bersumber dari:

1.Pendapatan Asli Daerah a . Semula : Rp133.197.130.490,00

b.Bertambah/(berkurang) : (Rp30.744.844.690,00) Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rpl02.452.285.800,00 2 . Pendapatan transfer
a.Semula : Rpl.334.332.154.000,00
b.Bertambah/(Berkurang) : (Rp52.718.561.000,00) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rpl.281.613.593.000,00
1. 3.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
a.Semula : Rp7.050.000.000,00
b.Bertambah/(Berkurang) : Rpl.031.266.250,00 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp8.081.266.250,00
1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

( 1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, bersumber dari : a . Pajak Daerah; 1) Semula : RpSS.958.514.224,00 2) Bertambah/(berkurang): (Rp20.362.514.224,00) Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Rp65.596.000.000,00

b.Retribusi daerah; 1) Semula : Rp7.547.880.558,00 2) Bertambah/(berkurang): (Rp41 l.104.558.00) Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp7.136.776.000,00
c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; 1) Semula : Rp3.500.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang): Rp- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp3.500.000.000
d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 1) Semula : Rp36. l 90. 735. 708,00 2) Bertambah/(berkurang): (Rp9.97 l.225.908,00) Jurnlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp26.219.509.800,00

(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, bersurnber dari :
1. a.Transfer pemerintah pusat 1) Semula : Rpl.290.765.554.000,00 2) Bertambah/(berkurang): (Rp52.718.561.000,00) Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 1.238.046.993.000,00
2. b.Transfer antar daerah 1) Semula Rp43.566.600.000,00 2) Bcrtambah/(bcrkurang): Rp- Jumlah Tansfer antar daerah setelah perubahan Rp43.566.600.000,00
(3)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagairnana dirnaksud Pasal 3 Anglea 1, bersurnber dari:
1. a.Pendapatan Hibah 1) Sernula : RpS0.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang): Rp31.266.250,00 Jurnlah Pendapatan hibah setelah perubahan Rp8 l.266.250,00
2. b.Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 1) Semula : Rp7.000.000.000,00 2) Bertarnbah/(berkurang): Rpl .000.000.000,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan Rp8.000.000.000,00
  1. 4.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a.Belanja OperasionaJ 1) Semula : Rpl.041.518.520.483,47 2) Bertambah / (berkurang) : (Rpl00.057.830.320,22) Jumlah belanja operasionaJ daerah setelah perubahan Rp94 l .460.690. 163,25
b.Belanja modal 1) Semula : Rp302.561.368.406,53 2) Bertambah / (berkurang) : (Rp39.083.580. 763,81) Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp263.477.787.642,72
c.Belanja tidak terduga 1) Semula : Rp40.260.000.000,00 2) Bertambah / (berkurang) : (Rp39.460.000.000,00) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp800.000.000,00
d.Belanja transfer 1) Semula : Rp247.363.745.600,00 2) Bertambah/(berkurang) : (Rp6.276.812.800,00) Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp241.086.932.800,00
1. 5.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Belanja opcrasi sebagaimana climaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :
1. a.Belanja pegawai I) Semula : Rp562.297.778.093,00 2) Bertambah/(berkurang): (Rpl 57.618.950,01) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp562.140.159.142,99
2. b.Belanja barang dan jasa 1) Semula : Rp391.899.649.420,05 21 Bertambah/(berkurang): {Rp59.996.740.406,11} Jumlah barang danjasa setelah perubahan Rp331.902.909.013,94
3. c.Belanja subsidi 1) Semula : Rpl.850.000.000,00 21 Bertambah/(berkurang): (RplS0.000.000,00) Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rpl.700.000.000,00
4. d.Belanja hibah 1) Semula : Rp81.376.652.970,42 2) Bertambah/ (berkurang): {Rp37.436. 778.484, 10) Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp43.939.874.486,32
5. e.Belanja bantuan sosial 1) Semula : Rp4.094.440.000,00 2) Bertambah/{berkurang): (Rp2.316.692.480,00) Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rpl.777.747.520,00
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah 1) Semula : Rp713.500.000,00 2) Bertambah/(berkurang): (Rp29.000.000,00) Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp742.500.000,00
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin 1) Semula : Rp79.231.319.645,42 2) Bertambah/(berkurang): (Rp6.559.009.084,74) Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp72.672.310.560,68
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan 1) Semula : Rpll7.637.593.112,85 2) Bertambah/(berkurang): (Rp322.152.343,00) Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah Perubahan Rpl 17.315.440.769,85 d . Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 1) Semula : Rp104.757.417.748,26 2) Bert.ambah/(berkurang): (Rp32.574.454.336,07) Jumlah modaljalan,jaringan dan irigasi Rp72.182.963.412,19
4. e.Belanja modal aset tetap lainnya 1) Semula : Rpl27.137.900,00 2) Bertambah/ (berkurang): Rp343.035.000,00 Jumlah modal Aset Tetap Lainnya Rp4 70.172. 900,00
5. f.Belanja Modal Aset lainnya 1) Semula : Rp94.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang): Rp- Jumlah Modal Aset lainnya Rp94.000.000,00
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimasud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: ( i\l 1) Semula : Rp40.260.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) : (Rp39.460.000.000,00) Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp800.000.000,00
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil 1) Semula : Rp7.500.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang): Rp- Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp7.500.000.000,00
2. b.Belanja bantuan keuangan 1) Semula : Rp239.863.745.600,00 2) Bertambah/ (berkurang): (Rp6.276.812.800,00) Jumlah belanja bantuan keuangan Rp233.586.932.800,00
(5)Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 , terdiri atas:
1. a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang): Jumlah penerimaan Rp54.678.265.555,97 b . Pengeluaran pembiayaan Rp 157 . 124.350.000,00 (Rp102.446.084.444,03) pembiayaan setelah 1) Semula : Rp- 2) Bertambah/(berkurang): Rp- Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp- perubahan
  1. 6.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Katingan ini terdiri dari : ----------·-· -------~---·-·-· -------- -----------·----·-----·--···-·----·--·--•· -----------·•-•··--- ·---

1.Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi menurut ! ! Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, belanja dan i \ Pembiayaan; ___ ______ j 2.Lampiran II ! Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, i i Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis j _ ! Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; \ I 3 . Lampiran III ! Daftar Nama Penerima, Ala.mat Penerima, dan Besaran Hibah; I I ------- ------- i ·4--. -Lam--p- ir_an_ lV___, _D_ati__t_ar_ N_am_ a-Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan I i Sosial; I 5 . Lampiran V I Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan 1 Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; : 6 . Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja I b~h~ .
7.Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut urusan pemerintahan : daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, i jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan ! . -----------· -~pembi~aan; ___________________________ ··•--------·-··-·---------j
8.Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan ! 9 . Lampiran IX i Pertambangan Gas Alam / Tambahan OBH-Minyak dan Gas Bumi) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiay~----------:, Rincian Dana Tambahan lnfrastruktur menurut urusan I pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub : l____ j kegiatan, kelompok, Jenis obJek, dan nncian obJek pendaptan, 1 1 belanja den pembiayaan; / ~, ·o.-·Lam-p-iran_ X__ ; Sinkron-is_a_s_i- ke_b_i-~akan-pe.merint~Kabupaten ... Katinganpada7 j daerah perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan ; ; Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program i .________j__Prioritas Perbatasan Negara. ---------------~ Pasal II Peraturan Bupati Katingan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Katingan. Diundangkan di Kasongan pada tanggal .3t ()~, ')O} r songan t O~ \?( r d<')S

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…