1. Ketentuan Umum; 2. Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa; 3. Penyaluran Alokasi Dana Desa; 4. Penggunaan Alokasi Dana Desa; 5. Pembinaan dan Pengawasan; dan 6. Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perjalanan Dinas.
Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 4 wajib dianggarkan oleh Pemerintahan Desa dengan memperhatikan komponen kebutuhan Operasional BPD dan kemampuan keuangan desa.
Pembayaran insentif RT /RW selama 12 bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 angka 5 ditentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupal<an bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; Dalam hal terdapat penambahan jumlah RT /RW di Desa maka anggarannya untuk pembayaran insentif ditentukan oleh Pemerintah Desa sendiri, dari surplus pendapatan dan/ atau mengurangi pos belanja lainnya dan selanjutnya menganggarkannya ke pos belanja insentif RT/RW yang digunal<an untuk membiayai biaya operasional pelaksanaan tugas dan kegiatan lainnya; Penambahan dan Pengurangan RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
Alokasi Dana Desa dapat digunal<an antara lain untuk Pembayaran jasa Petugas Perpustakaan Desa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa yang penganggarannya ditempatkan pada bidang pembangunan. Besaran Pembayaran Jasa Pengelolaan Perpustakaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), yaitu Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) /bulan. Pengelola Perpustakaan Desa sebagaimana ayat (2) wajib menyampaikan dokumen kepada Kepala Desa setiap bulan, diantaranya : a . Daftar hadir yang dibuat oleh Pemerintah Desa
Ltuk Pembayaran Jasa Kesatuan Perlindungan Lsyarakat atau Hansip Desa dapat menggunal<an mber dana Alokasi Dana Desa dengan penganggaran i:Uan orang kegiatan dan besarannya ditentukan sendiri :h Pemerintah Desa berdasarkan Harga Perkiraan ndiri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan ng berlaku. (1 (2 (3 (1 (2 (3 u M Sl Sl ol s y:
Alokasi Dana Desa dapat dianggarkan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain untuk kegiatan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan peningkatan kapasitas Perangkat Desa.
Untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak: Desa antara lain penanggulangan bencana Desa, penanganan keadaan darurat Desa, dan penanganan keadaan mendesak Desa dapat dianggarkan Pemerintah Desa menggunakan Alokasi Dana Desa.
Perencanaan Penggunaan ADD wajib dimasukan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah dievaluasi oleh Camat.
Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) meliputi :
Membuka PDF…