DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.188.300.513.800,00. Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.242.714.345.380,00. Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 terdiri atas: a. Penerimaan pembiayaan; dan b. Pengeluaran pembiayaan. Anggaran penerimaan pembiayaan terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp55.413.831.580,00. Anggaran pengeluaran pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal Daerah yang direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Katingan
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Katingan.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Katingan.
6.Pendapatan Daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 8 . Pembiayaan Daerah adalah setiap yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
10.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
11.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rpl.188.300.513.800,00 yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp102.452.285.800,00 yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.096.000.000,00.
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.524.400.000,00.
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.500.000.000,00.
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.331.885.800,00.

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rpl.078.798.228.000,00 yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp l .035.231.628.000,00.
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp43.566.600.000,00.

Pasal 6

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimkasud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp7 .050.000.000,00 yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Hibah;
2. b.Dana darurat;
3. c.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar RpS0.000.000,00.
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00.
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7. 000. 000. 000, 00.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rpl.242.714.345.380,00 yang terdiri atas:

a.Belanja operasional;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp927. 965.875.570,39 yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja subsidi;
5. e.Belanja hibah; dan
6. f.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp642.419.727.386,49
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebasar Rp24 7. 938.866.270, 90
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl.500.000.000,00.
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp35.766.281.913,00.
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp341.000.000,00.

Pasal 9

( 1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rpl 13.201.064.039,61 yang terdiri atas:

a.Belanja modal tanah;
b.Belanja modal peralatan dan mesin;
c.Belanja modal bangunan dan gedung;
d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e.Belanja modal aset tetap lainnya; dan
f.Belanja modal aset tidak terwujud.

(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp240.000.000,00.
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RplS.678.323.573,85
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.743.027.651,76
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.539.712.814,00
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan se besar Rp0, 00.
(7)Belanja modal aset tidak terwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00.

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00.

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp199.547.405.770,00 yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.540.880.070,00
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp191.006.525.700,00

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…