DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2026

Nomor: 6
Tahun: 2026
Ditetapkan: 3 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Pembentukan, Bab III: Kedudukan, Bab IV: Susunan Organisasi, Bab V: Tugas dan Fungsi, Bab VI: Uraian Tugas, Bab VII: Tata Kerja, Bab VIII: Jabatan, Bab IX: Kelompok Jabatan, Bab X: Kepegawaian, Bab XI: Pembinaan dan Pengawasan, dan Bab XII: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional pada Dinas Kesehatan perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Katingan Kuala pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Katingan Kuala pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan; : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
1. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1); Menetapkan : 4 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
3. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 7 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sak.it Kelas D Pratama (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751); 8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 9 . Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sak.it (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); 10.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT PRATAMA KATINGAN KUALA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan. 3 . Bupati adalah Bupati Katingan.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
5.Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
6.Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Katingan Kuala selanjutnya disebut UPT Rumah Sakit Pratama, adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
7.Direktur adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Katingan Kuala.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Rumah Sakit Pratama Katingan Kuala.
(2)UPT Rumah Sakit Pratama Katingan Kuala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT Rumah Sakit Pratama yang berkedudukan di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)UPT Rumah Sakit Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPT pada Dinas Kesehatan.
(2)UPT Rumah Sakit Pratama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPT Rumah Sakit Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) terdiri dari:
1. a.Direktur;
2. b.Subbagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelayanan Kesehatan;
4. d.Seksi Pelayanan Penunjang; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi UPT Rumah Sakit Pratama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)UPT Rumah Sakit Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif dan preventif dan pelayanan rujukan kesehatan, pelayanan rawat inap serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), UPT Rumah Sakit Pratama menyelenggarakan fungsi : a . Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan, kendali mutu dan kendali biaya;
1. b.Penyelenggaraan pelayanan medik umum, kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal;
2. c.Penyelenggaraan pelayanaan gawat darurat, selama 24 jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standar pelayanan kegawat daruratan; d . Penyelenggaraan pelayanan keperawatan, sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan serta perundang-undangan yang berlaku;
3. e.Penyelenggaraan pelayanan laboratorium pratama sesuai standar pelayanan laboratorium serta kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
4. f.Penyelenggaraan pelayanan radiologi, sesuai kewenangan dan perundang-undangan yang berlaku;
5. g.Penyelengaraan pelayanan farmasi dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi penyediaan, pengelolaan, distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai dan pelayanan farmasi klinik; h . Penyelenggaraan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
  1. 1.Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai, kewenangan dan ketentuan perundang-undangan; J. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang- undangan;
6. k.Penyelenggaraan pelayanan rawat inap dan rawat jalan, sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
  1. 1.Penyelenggaraan promotif, preventif dan rehabilitatif, sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Rumah Sakit Pratama dapat memberikan pelayanan medik spesialistik dasar.
(2)Pelayanan medik spesialistik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh dokter spesialis, residen tahap mandiri atau dokter dengan kewenangan tambahan tertentu sesuai dengan pelayanan medik spesialistik dasar meliputi:
1. a.pelayanan kebidanan;
2. b.pelayanan kesehatan anak;
3. c.pelayanan penyakit dalam;
4. d.pelayanan bedah; dan
5. e.pelayanan gigi dan mulut.

Pasal 7

(1)Pelayanan medik spesialistik lainnya dapat dila.kukaan melalui kerjasama dengan rumah sakit rujukan atau rumah sakit yang kelasnya lebih tinggi dan berlokasi paling dekat, yang berperan sebagai rumah sakit pengampu.
(2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dila.kukan dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan untuk menjamin mutu dan ketersediaan pelayanan di Rumah Sakit Pratama.

Pasal 8

Dokter spesialis pemberi pelayanan di Rumah Sakit Pratama wajib memiliki surat tugas sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

URAIANTUGAS

Pasal 9

(1)Direktur, mempunyai tugas dan fungsi:
1. a.menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan UPT Rumah Sakit Pratama, berdasarkan data dan program kegiatan Dinas Kesehatan serta ketentuan perundang- undangan;
2. b.merumuskan, melaksanakan dan melaporkan implementasi Reformasi Birokrasi dan pelaporan a.kuntabilitas kinerja lingkup UPT Rumah Sakit Pratama;
3. c.merumuskan kebijakan operasional dalam bidang kesehatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
4. d.memimpin, mengoordinasikan dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan perundang- undangan;
5. e.melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai, kewenangan dan ketentuan perundang- undangan;
6. f.melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang- undangan;
7. g.melaksanakan upaya dan tindakan promotif, preventif dan rehabilitatif, sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
8. h.melaksanakan kerjasama dengan institusi lain seperti lembaga pendidikan/ pelatihan, organisasi profesi, dan lembaga penelitian kesehatan masyarakat yang kompeten sesuai ketentuan perundang-undangan;
9. i.melaksanakan penyusunan Peraturan Internal Ru.mah Sakit (hospital by laws) sesuai ketentuan perundang- undangan;
10. j.melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan UPT;
11. k.mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan;
  1. 1.membentuk komite dan instalasi sesuai ketentuan; dan
12. m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan.
(2)Kepala Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas dan fungsi:
1. a.menyusun rencana kagiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan data dan program UPT Ru.mah Sakit Pratama dan ketentuan perundang-undangan; b . memimpin, mengoordinir dan menilai petugas pelaksana dalam rangka pengembangan karier sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. c.melaksanakan kegiatan urusan surat menyurat, kearsipan, tata usaha, kerumahtanggaan, perlengkapan, perpustakaan, dokumentasi dan tatalaksana.
3. d.menyiapkan bahan penyusunan anggaran, pembukuan, perhitungan, verifikasi dan perbendaharaan;
4. e.menerima, menyimpan, menyalurkan dan mempertanggungjawabkan keuangan UPT;
5. f.melaksanakanpelayanan administrasi kepegawaian;
6. g.melaksanakan pengelolaan aset dan barang milik pemerintah di lingkungan UPT; h . menyiapkan, memfasilitasi dan mengoordinasikan, pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan pada UPT Rumah Sakit Pratama;
7. i.menyiapkan, pelaksanaan keperawatan, dan memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan komite medik, komite Satuan Pengendali Internal dan Instalasi;
8. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur.
(3)Seksi Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas dan fungsi:
1. a.mempelajari kebijakan Direktur, rencana kerja lingkup pelayanan, peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seksi pelayanan kesehatan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
2. b.menyusun rencana kerja dan anggaran biaya di seksi pelayanan dengan menganalisis usulan dari petugas pelayanan di ruang rawat inap, UGD dan Poliklinik;
3. c.menyusun tata kerja di lingkungan seksi pelayanan yang meliputi pelaksanaan tugas, pendistribusian tugas dan penentuan target kerja bawahan serta pengendalian pelaksanaannya;
4. d.menyusun rencana pelaksanaan program, berdasarkan rencana kerja dan kebijakan yang ada;
5. e.mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat terlaksana;
6. f.mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan pada instalansi rawat inap, UGD, poliklinik;
7. g.mengoordinasikan bahan, sarana dan prasarana dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk peningkatan kinerja;
8. h.mengoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja pelayanan kesehatan;
  1. 1.mengevaluasi dan merumuskan kegiatan pelaksanaan program di seksi pelayanan kesehatan; J. mengevaluasi kegiatan bawahan serta tenaga medis, tenaga keperawatan melalui SKP untuk pengembangan karier;
9. k.melaksanakan kerjasama/kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan kesehatan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
  1. 1.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur.
(4)Seksi Pelayanan Penunjang, mempunyai tugas dan fungsi:
1. a.menyusun rencana operasional dan program kerja di seksi pelayanan penunjang;
2. b.mengoordinir penyusunan SOP di pelayanan penunjang;
3. c.mengoordinir kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan di pelayanan penunjang medik melalui pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang diselenggarakan di dalam/ di luar rumah sakit;
4. d.mengoordinir pemeliharaan, perawatan kalibrasi peralatan penunjang medik;
5. e.mengoordinir pemantauan mobilisasi dan distribusi peralatan penunjang medik;
6. f.penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan logistik penunjang medik beserta pengadaannya sebagai bahan rencana pengadaan serta penyusunan laporannya;
7. g.menganalisa kebutuhan tenaga penunjang medik berdasarkan perkembangan pelayanan, sebagai masukan dalam perencanaan kebutuhan pegawai;
8. h.memantau dan mengevaluasi kegiatan pelayaan penunjang medik;
  1. 1.melaksanakan koordinasi kegiatan penunjang medik dengan sub unit kerja lain di lingkungan rumah sakit; dan
9. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur.
(5)Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Pratama terdiri dari:
1. a.petugas pelaksana pelayanan medik umum;
2. b.petugas pelaksana pelayanan bedah;
3. c.petugas pelaksana pelayanan kebidanan;
4. d.petugas pelaksana pelayanan gawat darurat;
5. e.petugas pelayanan keperawatan;
6. f.petugas pelayanan laboratorium pratama;
7. g.petugas pelayanan radiologi; dan
8. h.petugas pelayanan farmasi.
(6)Jumlah, jenjang dan jenis kelompok jabatan pelaksana serta petugas pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai perundang-undangan setelah mendapat masukan, pertimbangan dari Kepala Dinas Kesehatan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

(1)Komite Medik dan Komite Keperawatan di Rumah Sakit Pratama merupakan perangkat khusus yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit medis.
(2)Komite Medik dan Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
(3)Komite Medik dan Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
(4)Komite Medik dan Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyusunan pelayanan profesi, pembinaan etika profesi dan memberikan saran dalam pengembangan profesi.
(5)Komite Medik dan Komite Keperawatan dapat membentuk sub komite/panitia yang merupakan kelompok kerja. tr.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…