DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Maksud, Tujuan, Manfaat dan Ruang Lingkup, Bab III: Prinsip-Prinsip SOP AP, Bab IV: Jenis dan Format SOP AP, Bab V: Penyusunan SOP AP, Bab VI: Dokumen SOP AP, Bab VII: Pengesahan dan Penetapan, Bab VIII: Monitoring dan Evaluasi, dan Bab IX: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal, diperlukan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
b.bahwa Standar Operasional Prosedur perangkat daerah yang sebelumnya ditetapkan pada tahun 2014 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan pembaruan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara pemerintahan daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3.Supati adalah Bupati Katingan. sebagai unsur yang memimpin yang menjadi
4.Wakil Bupati adalah Wakil Supati Katingan. 5 . Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan. 6 . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
7.Unit Kerja adalah satuan kerja pada perangkat daerah.
8.Prosedur adalah tahapan kerja yang harus diikuti oleh seluruh urusan organisasi untuk melaksanakan kegiatan kerja. ~ ft,'1 ~ r
9.Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah.
10.Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah, yang selanjutnya disingkap SOP AP adalah Standar Operasional Prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur adalah acuan dalam menyusun Standar Operasional Prosedur yang berisi langkah-langkah penyusunan yang diperlukan serta pembuatan diagram alur.
12.Penyelenggaraan Pemerintahan adalah segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
13.Uraian Prosedur adalah langkah-langkah yang sistematis dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja tertentu.
14.Diagram alur adalah gambar yang menjelaskan alur proses, prosedur atau dokumen suatu kegiatan yang menggunakan simbol-simbol atau bentuk-bentuk bidang untuk mempermudah memperoleh informasi.
15.Pelayanan Internal adalah bebagai jenis pelayanan yang dilakukan perangkat daerah kepada seluruh unit atau pegawai yang berada dalam lingkungan internal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
16.Pelayanan Eksternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kepada masyarakat atau kepala istansi pemerintah lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
17.Dokumen SOP adalah berkas tertulis dan tercetak yang telah disusun mengenai SOP perangkat daerah yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam mengidentifikasi, merumuskan, menyusun dan mengembangkan SOP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta menetapkan SOP yang telah ditetapkan oleh masing-masing kepala perangkat daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

a.Membantu perangkat daerah dalam penyusunan SOP;
b.Meningkatkan tertib administrasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
c.Menyempumakan proses penyelenggaraan pemerintahan;
d.Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masy1~t 1 ~ f Manfaat SOP AP adalah:

Pasal 4

a.Sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
b.Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
c.Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;
d.Membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
e.Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
f.Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk membantu mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan;
g.Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
h.Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur;
i.Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensiyang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya; J. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur;
k.Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
1. 1.Sebagai instrumen dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
m.Menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
n.Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan; dan
o.Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

Pasal 5

Ruang lingkup penyusunan SOP AP ini adalah mencakup seluruh proses penyelenggaraan adminstrasi pemerintahan termasuk pemberian pelayanan baik pelayanan internal maupun eksternal organisasi pemerintahan yangdilaksanakan oleh unit- unit organisasi pemerintahan yang meliputi jenis, format, dokumen, penyusunan, penetapan, monitoring dan evaluasi SOP. q t '1 ~ It

BAB III

PRINSIP-PRINSIP SOP AP

Pasal 6

(1)Prinsip SOP AP terdiri atas:
1. a.Prinsip penyusunan SOP AP; dan
2. b.Prinsip pelaksanaan SOP AP.
(2)Prinsip Penyusunan SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
1. a.Kemudahan dan kejelasan, yaitu prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan ditetapkan oleh semua aparatur bahkan bagi seseorang yang sama sekali baru dalam pelaksanaan tugasnya;
2. b.Efisiensi dan efektifitas, yaitu prosedur-prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas;
3. c.Keselarasan, yaitu prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur-prosedur standar lain yang berlaku;
4. d.Keterukuran, yaitu mengandung standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya;
5. e.Dinamis, yaitu prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
6. f.Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani, yaitu prosedur-prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna (customer's needs) sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna;
7. g.Kepatuhan hukum, yaitu prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum, yaitu prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk melindungi aparatur atau pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum.
(3)Prinsip pelaksanaan SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
1. a.Konsisten, yaitu harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapapun dan dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran organisasi pemerintahan;
2. b.Komitmen, yaitu harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran organisasi, dari tingkatan yang paling rendah dan tertinggi;
3. c.Perbaikan dan berkelanjutan, yaitu harus terbuka terhadap penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif;
4. d.Mengikat, yaitu harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur standar yang telah ditetapkan;
5. e.Seluruh unsur memiliki peran penting, yaitu seluruh aparatur melaksanakan peran-peran tertentu dalam setiap prosedur yang distandarkan. Jika aparatur tertentu tidak melaksanakan perannya dengan baik, maka akan mengganggu keseluruhan proses, yang akhimya juga berdampak pada terganggunya proses penyelenggaraan pemerintahan;
6. f.Terdokumentasi dengan baik, yaitu seluruh prosedur yang telah distandarkan harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan acuan atau referensi bagi setiap pihak-pihak yang memerlukan.

BAB IV

JENIS DAN FORMAT SOP AP

Pasal 7

(1)SOP AP dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
1. a.SOP Teknis; dan
2. b.SOP Administratif.
(2)SOP Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan.
(3)SOP Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan.

Pasal 8

(1)Format SOP AP yang dipersyaratkan dalam kebijakan Reformasi Birokrasi memiliki format yang telah distandarkan yang terdiri dari:
1. a.Format Diagram Alir Bercabang (Branching Flowchart); b . Menggunakan hanya 5 (lima) Simbol Flowcharts.
(2)Empat faktor yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan format penyusunan SOP AP adalah:
1. a.Berapa banyak keputusan yang akan dibuat dalam suatu prosedur;
2. b.Berapa banyak langkah yang diperlukan dalam suatu prosedur;
3. c.Siapa yang dijadikan target sebagai pelaksana SOP;
4. d.Apa tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan SOP.
(3)Format terbaik SOP AP adalah format yang sederhana dan dapat menyampaikan informasi yang dibutuhkan secara tepat serta memfasilitasi implementasi SOP AP secara konsisten sesuai dengan tujuan penyusunan SOP AP.
(4)Format SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 1 ~0'~ f/ BABV PENYUSUNAN SOP AP

Pasal 9

(1)Setiap perangkat daerah wajib melakukan penyusunan SOP AP yang berpedoman pada uraian tugas dan fungsi serta uraian tugas jabatan.
(2)Penyusunan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Perangkat Daerah dan/ atau pejabat yang membidangi ketatausahaan.
(3)Penyusunan SOP lintas perangkat daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
(4)Penyusunan SOP AP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan format SOP AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sehingga mempermudah pengorganisasian dan memudahkan bagi para pengguna dalam memahami isi SOP AP.
(5)SOP AP yang telah disusun oleh setiap perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Dokumen SOP AP masing-masing perangkat daerah.

Pasal 10

Syarat SOP meliputi:

a.Mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
b.Mengacu pada penjabaran tugas pokok dan fungsi;
c.Memperhatikan identifikasi kebutuhan SOP;
d.Memperhatikan SOP yang telah dibakukan;
e.Melibatkan minimal 2 (dua) orang atau pihak; dan
f.Menghasilkan paling sedikit 1 (satu) output tertentu.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…