DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 Nomor 40) diubah Ketentuan Pasal 10 diubah Ketentuan Pasal 11 diubah Ketentuan Pasal 12 diubah Ketentuan Pasal 13 diubah Ketentuan Pasal 19 diubah Ketentuan Pasal 20 diubah Ketentuan Pasal 21 diubah Ketentuan Pasal 22 diubah Ketentuan Pasal 23 diubah Ketentuan Pasal 24 diubah Ketentuan Pasal 27 diubah Ketentuan Pasal 28 diubah Ketentuan Pasal 29 diubah Ketentuan Pasal 30 diubah Ketentuan Pasal 32 diubah Ketentuan Pasal 33 diubah Ketentuan Pasal 34 diubah Ketentuan Pasal 37 diubah Ketentuan Lampiran I, II, III, dan IV Pasal 42 diubah Ketentuan Pasal 43 diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran ditetapkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) ;
17.Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 965);
29.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Untuk Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 146);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 144);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 217);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 185);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 229);
36.Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 Nomor 40) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp811.181.875.004,00 (delapan ratus sebelas miliar seratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
1. 2.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp591.939.000.740,18 (lima ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh rupiah delapan belas sen), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp365.193.725.207,85 (tiga ratus enam puluh lima miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah delapan puluh lima sen).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp220.965.444.682,33 (dua ratus dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah tiga puluh tiga sen).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.746.180.850,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp33.650.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

3.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan Rp365.193.725.207,85 (tiga ratus enam puluh lima miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah delapan puluh lima sen), yang terdiri atas:
1. a.gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
2. b.tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
3. c.gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. d.gaji dan tunjangan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah;
5. e.penerimaan lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala Daerah dan wakil kepala Daerah; dan
6. f.belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
(2)Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp239.619.440.800,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah).
(3)Belanja Tambahan Penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp110.965.884.957,85 (seratus sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah delapan puluh lima sen).
(4)Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.298.337.660,00 (tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah)
(5)Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp342.884.590,00 (tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
(6)Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala Daerah dan wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp852.624.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
(7)Anggaran belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp114.553.200,00 (seratus empat belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

4.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Anggaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp239.619.440.800,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.gaji pokok aparatur sipil negara;
2. b.tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
3. c.tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
4. d.tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
5. e.tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
6. f.tunjangan beras aparatur sipil negara;
7. g.tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
8. h.pembulatan gaji aparatur sipil negara;
9. i.iuran jaminan kesehatan aparatur sipil Negara;
10. j.iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil Negara; dan
11. k.iuran jaminan kematian kerja aparatur sipil Negara
(2)Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp177.409.702.823,68 (seratus tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh delapan sen).
(3)Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.800.493.518,60 (enam belas miliar delapan ratus juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah enam puluh sen).
(4)Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.109.639.070,96 (tiga miliar seratus sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah sembilan puluh enam).
(5)Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp16.270.361.507,04 (enam belas miliar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus tujuh rupiah nol empat sen).
(6)Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.184.822.870,96 (satu miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah sembilan puluh enam sen).
(7)Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.746.165.135,62 (sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah enam puluh dua sen).
(8)Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp269.325.121,42 (dua ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus dua puluh satu rupiah empat puluh dua sen).
(9)Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.495.209,02 (lima juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sembilan rupiah nol dua sen).
(10)Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp12.185.775.029,63 (dua belas miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua puluh sembilan rupiah enam puluh tiga sen).
(11)Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp409.558.486,54 (empat ratus sembilan juta lima ratus lima puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah lima puluh empat sen).
(12)Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.228.102.026,53 (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta seratus dua ribu dua puluh enam rupiah lima puluh tiga sen).

5.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp220.965.444.682,33 (dua ratus dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah tiga puluh tiga sen), yang terdiri atas:
1. a.belanja barang;
2. b.belanja jasa;
3. c.belanja pemeliharaan;
4. d.belanja perjalanan dinas;
5. e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
6. f.Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP); dan
7. g.belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
(2)Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.115.018.203,72 (empat puluh tujuh miliar seratus lima belas juta delapan belas ribu dua ratus tiga rupiah tujuh puluh dua sen).
(3)Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.696.376.413,61 (sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga belas rupiah enam puluh satu sen).
(4)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.029.579.228,00 (empat miliar dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah ).
(5)Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.151.711.885,00 (sembilan belas miliar seratus lima puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
(6)Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp8.422.839.292,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah).
(7)Belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp19.797.525.300,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
(8)Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.752.394.360,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

6.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.115.018.203,72 (empat puluh tujuh miliar seratus lima belas juta delapan belas ribu dua ratus tiga rupiah tujuh puluh dua sen), terdiri atas:
1. a.belanja barang pakai habis; dan
2. b.Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
(2)Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.932.898.203,72 (empat puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus tiga rupiah tujuh puluh dua sen).
(3)Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp182.120.000,00 (seratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).

7.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.696.376.413,61 (sembilan puluh lima miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga belas rupiah enam puluh satu sen), terdiri atas:
1. a.belanja jasa kantor;
2. b.belanja iuran jaminan/asuransi;
3. c.belanja sewa peralatan dan mesin;
4. d.belanja sewa gedung dan bangunan;
5. e.belanja jasa konsultansi konstruksi;
6. f.belanja jasa konsultansi non konstruksi;
7. g.belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment);
8. h.belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
9. i.Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
(2)Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.911.918.401,68 (lima puluh lima miliar sembilan ratus sebelas juta sembilan ratus delapan belas ribu empat ratus satu rupiah enam puluh delapan sen).
(3)Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.405.709.228,00 (dua puluh dua miliar empat ratus lima juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
(4)Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.417.204.000,00 (empa miliar empat ratus tujuh belas juta dua ratus empat ribu rupiah).
(5)Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.044.625.000,00 (satu miliar empat puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
(6)Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.515.635.550,00 (dua miliar lima ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).
(7)Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp396.800.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
(8)Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 7.842.118.233,93 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh dua juta seratus delapan belas ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh tiga sen).
(9)Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.047.870.000,00 (satu miliar empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
(10)Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp114.496.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

8.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.029.579.228,00 (empat miliar dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), terdiri atas:
1. a.belanja pemeliharaan peralatan dan mesin; dan
2. b.belanja pemeliharaan gedung dan bangunan.
(2)Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.437.719.228,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
(3)Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp591.860.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

9.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.151.711.885,00 (sembilan belas miliar seratus lima puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) merupakan perjalanan dinas dalam negeri.

10.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.422.839.292,00 (delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah) terdiri atas:
1. a.belanja uang yang diberikan pada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
2. b.belanja jasa diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
(2)Belanja uang yang diberikan pada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.904.839.292,00 (tujuh miliar sembilan ratus empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah)
(3)Belanja jasa diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp518.000.000,00 (lima ratus delapan belas juta rupiah).

11.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…