Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
Pemerintah Kabupaten Kayong Utara merupakan penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki mandat untuk melayani masyarakat, mengelola pembangunan, serta menyejahterakan penduduk di wilayahnya. Lembaga ini berperan signifikan sebagai ujung tombak implementasi kebijakan pemerintah pusat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik di berbagai sektor seperti administrasi kependudukan, kesehatan, dan pendidikan, serta program pembangunan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kayong Utara secara menyeluruh.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, memberikan pelayanan publik, serta membangun dan menyejahterakan masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan representasi negara dalam memenuhi kebutuhan dasar serta aspirasi masyarakat setempat.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mencakup regulasi melalui penetapan peraturan daerah dan kebijakan lokal. Selain itu, lembaga ini menyediakan pelayanan publik di sektor administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, serta mengelola program pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Beberapa program strategis yang diimplementasikan meliputi peningkatan mutu pelayanan publik melalui Survei Kepuasan Masyarakat digital, layanan administrasi kependudukan (Adminduk) jemput bola, dan evaluasi Sistem Informasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (SIDATOKKU). Program lain juga berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti dukungan TP PKK dalam perbaikan rumah tidak layak huni, serta penyelenggaraan acara daerah seperti Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ).
Pemerintah Kabupaten Kayong Utara berkontribusi pada isu-isu nasional melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di daerah, seperti percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya peningkatan kualitas layanan dan transparansi di tingkat kabupaten juga turut mendukung agenda reformasi birokrasi nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara untuk berbagai layanan penting, termasuk administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP dan akta, serta perizinan usaha dan pembangunan. Masyarakat juga mengandalkan pemerintah daerah untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, serta menyampaikan pengaduan dan aspirasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat.
Sebagai garda terdepan pemerintahan di tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara memiliki peran krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif. Keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada efektivitas dan inovasi yang dilakukan oleh lembaga ini.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2023
Angka 1 (Pasal 2),"Mengubah susunan perangkat daerah di Kabupaten Kayong Utara, yang meliputi penyesuaian tipe dan nomenklatur, seperti penyatuan urusan kesehatan dan keluarga berencana, serta penambahan urusan pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang." Angka 2 (Pasal 6),"Melakukan penghapusan (mencabut) ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di bidang pendidikan, yang sebelumnya diatur pada ayat (3) sampai dengan ayat (5), dan menetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati." Angka 3 (Pasal 6A),"Menyisipkan pasal baru (Pasal 6A) yang mengatur secara spesifik mengenai status rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, keduanya wajib menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)." Angka 4 (Pasal 17),Menghapus keseluruhan ketentuan pada Pasal 17. Pasal II,"Menetapkan ketentuan transisi bahwa rumah sakit umum Daerah dan pusat kesehatan masyarakat yang belum menerapkan PPK-BLUD wajib menerapkan pola tersebut paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, serta menetapkan mulai berlakunya Peraturan Daerah ini."
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2022
BAB I (Ketentuan Umum) Bab ini memuat berbagai definisi dan pengertian istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini. BAB II (Perencanaan) Bab ini mengatur Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang dilakukan secara sistematis. BAB III (Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan) Bab ini mengatur aspek Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang meliputi Asuransi Perikanan, Bantuan Perikanan, Kepastian Usaha, dan Komoditas Unggulan Daerah. BAB IV (Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan) Bab ini mengatur strategi Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan melalui Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan, dan Peningkatan Akses Sumber Pembiayaan. BAB V (Pengawasan dan Pengendalian) Bab ini mengatur Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini. BAB VI (Peran Serta Masyarakat) Bab ini mengatur peran serta dan kontribusi masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. BAB VII (Ketentuan Penutup) Bab ini mengatur bahwa Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2025
BAB I: KETENTUAN UMUM berisi definisi-definisi yang digunakan dalam Peraturan Bupati, serta maksud dan tujuan pengaturan penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih. BAB II: KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH mengatur wewenang Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, termasuk koordinasi, penugasan perangkat daerah, penyelarasan program, penganggaran, dan pengawasan. BAB III: PEMBERDAYAAN KOPERASI mengatur secara detail mengenai pembentukan Koperasi melalui sosialisasi, tahapan persiapan, model pembentukan (pendirian, pengembangan, atau Revitalisasi), musyawarah Desa khusus, penamaan, pengurus dan pengawas, bidang dan kegiatan usaha, serta prinsip, aspek kebijakan, dan perizinan Koperasi. BAB IV: PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS mengatur pembentukan satuan tugas untuk percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi, termasuk susunan keanggotaan dan tugasnya. BAB V: PELINDUNGAN KOPERASI mengatur upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelindungan kepada Koperasi, termasuk menetapkan bidang kegiatan ekonomi eksklusif dan upaya pemulihan usaha dalam kondisi darurat. BAB VI: PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN mengatur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi, mencakup aspek-aspek tertentu, serta pelaporan hasilnya kepada Gubernur dan pemerintah pusat. BAB VII: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN mengatur tugas Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, termasuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, monitoring perkembangan, dan mendorong pengawasan partisipatif aktif oleh anggota. BAB VIII: PENDANAAN mengatur bahwa pendanaan pelaksanaan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BAB IX: KETENTUAN PERALIHAN mengatur bahwa satuan tugas yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB X: KETENTUAN PENUTUP mengatur bahwa Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2024
Materi Pokok Peraturan ini mengatur perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2024, termasuk: Penyesuaian pendapatan dan belanja berdasarkan perubahan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran sementara yang disepakati dengan DPRD pada 14 Agustus 2024. Penyesuaian rencana kerja pemerintah daerah untuk tahun 2024. Rincian perubahan pendapatan, termasuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan pendapatan asli daerah. Rincian perubahan belanja, meliputi belanja langsung dan tidak langsung, sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah. Penyesuaian alokasi dana desa, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, serta dana bagi hasil lainnya. Ketentuan bahwa perubahan APBD ini merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2025
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 Nomor 40) diubah Ketentuan Pasal 3 diubah Ketentuan Pasal 9 diubah Ketentuan Pasal 10 diubah Ketentuan Pasal 11 diubah Ketentuan Pasal 12 diubah Ketentuan Pasal 13 diubah Ketentuan Pasal 14 diubah Ketentuan Pasal 17 diubah Ketentuan Pasal 18 diubah Ketentuan Pasal 19 diubah Ketentuan Pasal 20 diubah Ketentuan Pasal 21 diubah Ketentuan Pasal 22 diubah Ketentuan Pasal 23 diubah Ketentuan Pasal 24 diubah Ketentuan Pasal 26 diubah Ketentuan Pasal 29 diubah Ketentuan Pasal 30 diubah Ketentuan Pasal 32 diubah Ketentuan Pasal 33 diubah Ketentuan Pasal 34 diubah Ketentuan Pasal 36 diubah Ketentuan Pasal 37 diubah Ketentuan Pasal 38 diubah Ketentuan Lampiran I, II, III, IV, dan V Pasal 42 diubah Ketentuan Pasal 43 diubah
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2025
RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut: pendahuluan; gambaran umum kondisi Daerah; visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah; program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, termasuk: Penyesuaian dengan kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan berbasis identitas digital. Penghapusan sanksi administratif untuk batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting bagi warga negara Indonesia. Pembaruan ketentuan pelaporan peristiwa kependudukan, pencatatan sipil, dan pengelolaan data penduduk. Penegasan mekanisme pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang terintegrasi dengan sistem digital. Penyesuaian prosedur pelaporan dan penyediaan dokumen kependudukan oleh perangkat daerah terkait.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2025
KETENTUAN UMUM; PENCEGAHAN KARHUTLA; PENANGGULANGAN KARHUTLA; KOORDINASI DAN KERJA SAMA; PERAN SERTA MASYARAKAT; PENGHARGAAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; PENDANAAN; PELAPORAN; PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PENUTUP