DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kayong Utara Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I (KETENTUAN UMUM),"Bab ini berisi definisi istilah-istilah yang relevan, terutama yang berkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)." BAB II (Maksud dan Tujuan/RKPD),"Bab ini menetapkan kedudukan, sistematika, dan tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan." BAB III (RKPD),"Bab ini memuat sasaran, program, dan kegiatan utama Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara untuk Tahun Anggaran 2026, yang rinciannya terdapat pada lampiran Peraturan Bupati." BAB IV (PERUBAHAN RKPD),"Bab ini mengatur bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan jika terdapat ketidaksesuaian dengan kerangka pendanaan, keadaan darurat, atau pergeseran kegiatan." BAB V (KETENTUAN PENUTUP),Bab ini menyatakan bahwa Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun SALINAN 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
10.Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 25);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 228); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yag selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

BAB II

RKPD

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan RKPD Tahun 2026.
(2)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.rancangan kerangka ekonomi Daerah;
2. b.prioritas pembangunan Daerah;
3. c.rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
4. d.program strategis nasional; dan
5. e.kesepakatan rapat koordinasi teknis Pembangunan Daerah tahun 2025.
(3)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
1. a.rencana kerja Pemerintah Tahun 2026;
2. b.program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; dan
3. c.rencana kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026.

Pasal 3

RKPD Tahun 2026 memuat program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

Pasal 4

RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:

a.pedoman penyusunan rancangan KUA dan PPAS;
b.bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran 2026; dan
c.bahan evaluasi Pembangunan Daerah tahun 2026.

Pasal 5

(1)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I PENDAHULUAN
2. b.BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
3. c.BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
4. d.BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
5. e.BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAN
6. f.BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
7. g.BAB VII PENUTUP
(2)Rincian uraian RKPD Tahun 2026 sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RKPD

Pasal 6

(1)Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD Tahun 2026.
(3)Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS, dan APBD.
(4)Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif telah disusun ke dalam rancangan KUA, PPAS, dan APBD.
(5)Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan, kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan Pembangunan Daerah melakukan tindakan perbaikan atau penyempurnaan.
(6)Hasil perbaikan atau penyempurnaan atas pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV

PERUBAHAN RKPD

Pasal 7

(1)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:
1. a.perkembangan yang tidak sesuai kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
2. b.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. c.keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, internal Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
(2)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara. Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 4 Juli 2025 BUPATI KAYONG UTARA, TTD ROMI WIJAYA Diundangkan di Sukadana pada tanggal 4 Juli 2025 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, TTD RENE RIENALDY BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025 NOMOR 21

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…