DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kayong Utara Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I Ketentuan Umum: Bab ini mendefinisikan berbagai istilah yang digunakan dalam Peraturan Bupati dan menetapkan kewajiban ASN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memakai Pakaian Dinas dan atribut guna meningkatkan kedisiplinan dan mewujudkan keseragaman. BAB II Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara: Bab ini merinci jenis-jenis Pakaian Dinas ASN, yang meliputi PDH (Khaki, Kemeja Putih, Batik/Khas Daerah), PSL, PDL, dan Pakaian Dinas Upacara, serta mengatur model dan jadwal penggunaannya. BAB III Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas: Bab ini menetapkan jenis atribut seperti tanda jabatan, papan nama, dan tanda pengenal, serta kelengkapan Pakaian Dinas seperti tutup kepala, ikat pinggang, dan sepatu, lengkap dengan spesifikasi dan penggunaannya. BAB IV Pendanaan: Bab ini mengatur bahwa pendanaan Pakaian Dinas bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB V Pembinaan dan Pengawasan: Bab ini menetapkan Bupati sebagai pihak yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah. BAB VI Ketentuan Lain-Lain: Bab ini memuat ketentuan penyesuaian penggunaan Pakaian Dinas untuk ASN wanita berhijab atau hamil, kewajiban ASN dalam berpakaian dinas, dan sanksi disiplin bagi yang tidak mematuhinya. BAB VII Ketentuan Penutup: Bab ini menyatakan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 43 Tahun 2020 dicabut dan menetapkan tanggal mulai berlakunya Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penggunaan pakaian dinas yang seragam dan sesuai ketentuan dapat memperkuat rasa kebersamaan, disiplin, solidaritas, serta mencerminkan citra positif Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 SALINAN Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7.Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara yang terdiri dari Unit Pelaksana Teknis Daerah.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
10.Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
11.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
12.Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
13.Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang dihadiri oleh instansi vertikal.

Pasal 2

(1)ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

a.Pakaian Dinas Harian;
b.Pakaian Dinas Harian pada Perangkat Daerah Tertentu;
c.Pakaian Sipil Lengkap;
d.Pakaian Dinas Lapangan;
e.Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
f.Pakaian Dinas Upacara pada Perangkat Daerah tertentu;
g.Pakaian Dinas upacara camat; dan
h.Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.Pakaian Dinas Harian khaki;
b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih; dan
c.Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik atau pakaian khas Daerah.

Pasal 5

(1)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah batik khas se Kalimantan Barat atau batik khas Kayong Utara.
(2)Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada hari Kamis dan pada Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(3)Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada hari Jumat.
(4)Penggunaan pakaian khas daerah bagi ASN pria dilengkapi dengan peci dan tanpa kain samping.
(5)Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c lengkap dengan aksesoris kepala dan kain songket/kain samping digunakan pada hari ulang tahun, hari besar, hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

(1)Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian Satuan Polisi Pamong Praja;
2. b.Pakaian Dinas Harian Dinas Perhubungan; dan
3. c.Pakaian Dinas Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(2)Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah Tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
(3)Dalam hal dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas penggunaan Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu dapat digunakan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN di Pemerintah Daerah pada:
1. a.acara kenegaraan;
2. b.acara resmi;
3. c.perjalanan dinas ke luar negeri;
4. d.acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
5. e.pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
6. f.penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
(3)Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
(4)Jenis dan model Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kayong Utara Nomor 22 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2020