DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
10.Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 25);
11.Peraturan Dearah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 228);
12.Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 Nomor 21); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.
(2)Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 2

(1)Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :
1. a.pendahuluan;
2. b.hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
3. c.tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
4. d.rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
5. e.penutup
(2)Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana kerja setiap Perangkat Daerah yang meliputi:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. c.Inspektorat Daerah;
4. d.Dinas Pendidikan;
5. e.Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
6. f.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. g.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
8. h.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. i.Dinas Perhubungan;
10. j.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. k.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. l.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. m.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustri dan Perdagangan;
14. n.Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. o.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
16. p.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. q.Dinas Kelautan dan Perikanan;
18. r.Dinas Pertanian dan Pangan;
19. s.Satuan Polisi Pamong Praja;
20. t.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
21. u.Badan Keuangan Daerah;
22. v.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
23. w.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
24. x.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
25. y.Kecamatan Sukadana;
26. z.Kecamatan Simpang Hilir; aa. Kecamatan Teluk Batang; bb. Kecamatan Seponti; cc. Kecamatan Pulau Maya; dd. Kecamatan Kepulauan Karimata; dan ee. Rumah Sakit Sultan M. Jamaluddin I.
(3)Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perangkat Daerah melakukan pengendalian evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara. Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 28 Juli 2025 BUPATI KAYONG UTARA, TTD ROMI WIJAYA Diundangkan di Sukadana pada tanggal 28 Juli 2025 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, TTD RENE RIENALDY BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025 NOMOR 23

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…