DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kayong Utara Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; ALOKASI INSENTIF; PENERIMA INSENTIF; SUMBER INSENTIF; PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF; PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kayong Utara.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kayong Utara.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9.Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Bupati.
10.Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas Kinerja Tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
11.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Remunerasi adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja.

Pasal 2

Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB II

ALOKASI INSENTIF

Pasal 3

(1)Insentif diberikan atas pelaksanaan kegiatan pemungutan Pajak dan Retribusi.
(2)Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(3)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).
(4)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi SKPD atau unit kerja SKPD yang telah melaksanakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(5)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan rencana penerimaan tiap jenis Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB III

PENERIMA INSENTIF

Pasal 4

(1)Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada:
1. a.Bupati;
2. b.Wakil Bupati;
3. c.Sekretaris Daerah;
4. d.pejabat dan pegawai SKPD;
5. e.pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, camat dan kepala desa/lurah, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh SKPD pemungut Pajak dan Retribusi; dan
6. f.pihak lain yang membantu SKPD pemungut Pajak dan Retribusi.
(2)Pemberian insentif kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan sepanjang belum menerima kriteria kondisi kerja dalam pemberian remunerasi di Daerah.

Pasal 5

(1)Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf d untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
1. a.dibawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
2. b.Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
3. c.diatas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; atau
4. d.diatas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
(2)Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.
(3)Besarnya pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 3.
(4)Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 3.
(5)Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

BAB IV

SUMBER INSENTIF

Pasal 6

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANFAATAN DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 7

(1)Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diberikan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila mencapai Kinerja Tertentu.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan.

Pasal 8

Dalam hal besaran Insentif tidak dapat diberikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Insentif ditetapkan secara proporsional dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penerima dan besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1)Insentif pemungutan Pajak dianggarkan dalam APBD yang tercantum pada dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak.
(2)Insentif pemungutan Retribusi dianggarkan dalam APBD yang tercantum pada dokumen pelaksanaan anggaran SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi.

Pasal 11

(1)Dalam hal target kinerja pada suatu triwulan tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan capaian target kinerja triwulan yang ditentukan.
(2)Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
1. a.sampai dengan Triwulan I mencapai 15% (lima belas perseratus);
2. b.sampai dengan Triwulan II mencapai 40% (empat puluh perseratus);
3. c.sampai dengan Triwulan III mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
4. d.sampai dengan Triwulan IV mencapai 100% (seratus perseratus).
(3)Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
(4)Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
(5)Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh perseratus) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
(6)Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh perseratus), Insentif untuk triwulan II tidak diberikan pada awal triwulan III.
(7)Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
(8)Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
(9)Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus perseratus), atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
(10)Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus perseratus) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 12

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…