DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kayong Utara Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
10.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;
11.Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 Nomor 4);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 228);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 231); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3.Bupati Adalah Bupati Kayong Utara.
4.Perangkat Daerah Adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD Adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah Adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
(2)Sistematika Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran pelayanan, permasalah dan isu strategis Renja Perangkat;
3. c.tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
4. d.program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaran bidang urusan; dan
5. e.penutup
(3)Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana strategis setiap Perangkat Daerah yang meliputi:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. c.Inspektorat Daerah;
4. d.Dinas Pendidikan;
5. e.Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
6. f.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. g.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
8. h.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
9. i.Dinas Perhubungan;
10. j.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. k.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. l.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. m.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
14. n.Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. o.Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
16. p.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. q.Dinas Kelautan dan Perikanan;
18. r.Dinas Pertanian dan Pangan;
19. s.Satuan Polisi Pamong Praja;
20. t.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
21. u.Badan Keuangan Daerah;
22. v.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
23. w.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
24. x.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
25. y.Kecamatan Sukadana;
26. z.Kecamatan Simpang Hilir; aa. Kecamatan Teluk Batang; bb. Kecamatan Seponti; cc. Kecamatan Pulau Maya; dan dd. Kecamatan Kepulauan Karimata.
(4)Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara. Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 17 September 2025 BUPATI KAYONG UTARA, ttd ROMI WIJAYA Diundangkan di Sukadana pada tanggal 17 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, ttd ERWIN SUDRAJAT BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025 NOMOR 26 Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Saros Kausar, SH

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…