DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kayong Utara Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; SISTEM ELEKTRONIK PELAPORAN TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH; TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF; LARANGAN; KEWAJIBAN PEMULIHAN KERUSAKAN; PEMBIAYAAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna menjamin pelaksanaan pembayaran dan pelaporan data transaksi usaha secara tertib, transparan, dan akuntabel, serta untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan pajak yang efisien dan berbasis teknologi, diperlukan pemanfaatan sistem elektronik untuk pelaporan transaksi usaha wajib pajak daerah di Kabupaten Kayong Utara;
c.bahwa untuk mengisi kekosongan hukum dalam pemanfaatan sistem elektronik untuk pelaporan transaksi usaha wajib pajak daerah, sehingga di pandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati sebagai dasar perlaksanaan pengaturan tersebut;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Sistem Elektronik Pelaporan Teransaksi Usaha Wajib Pajak Derah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682); SALINAN
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. 6.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 221); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN SISTEM ELEKTRONIK PELAPORAN TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
4.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
6.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi. mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
7.Transaksi Usaha adalah semua kegiatan pertukaran barang, jasa, atau aset keuangan antara dua pihak atau lebih, yang berupa penjualan, pembelian, pembayaran atau aktivitas lain yang dicatat dalam pembukuan perusahaan.
8.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
9.Pajak Barang dan Jasa Tertentu adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
10.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pasal 2

(1)Maksud pemanfaatan Sistem Elektronik Pelaporan Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah adalah:
1. a.memberikan rasa keadilan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menghitung dan memenuhi kewajiban perpajakan Daerah; dan
2. b.memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan Pajak Daerah.
(2)Tujuan pemanfaatan Sistem Elektronik Pelaporan Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah adalah:
1. a.meningkatkan pendapatan Daerah dari sektor Pajak Daerah; dan
2. b.meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan pelaporan Pajak Daerah.

BAB II

SISTEM ELEKTRONIK PELAPORAN TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 3

(1)Perangkat Daerah melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan Sistem Elektronik Pelaporan Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak yang akan dipasangkan Sistem Elektronik Pelaporan Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah.
(3)Penyediaan Sistem Elektronik Pelaporan Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah disediakan oleh Perangkat Daerah dan dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 4

Khusus Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang dipasang Sistem Elektronik Transaksi Usaha Wajib Pajak harus memenuhi kriteria:

a.omzet diatas Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
b.memiliki infrastruktur jaringan internet;
c.telah memiliki sistem kasir elektronik dalam kegiatan usaha; dan/atau
d.melaksanakan usaha lebih dari 3 (tiga) bulan.

Pasal 5

Daftar Wajib Pajak yang akan dipasangkan Sistem Elektronik Pelaporan Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Perangkat Daerah menyusun jadwal pelaksanakan pemasangan Sistem Elektronik Pelaporan Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah.
(2)Perangkat Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dilakukan pemasangan Sistem Elektronik Pelaporan Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah berdasarkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1)Wajib Pajak berkewajiban memberikan akses dan informasi kepada Perangkat Daerah dalam rangka pemasangan Sistem Elektronik Pelaporan Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah.
(2)Wajib Pajak yang tidak bersedia atau menolak untuk dilakukan pemasangan Sistem Elektronik Pelaporan Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah dapat dikenakan sanksi administratif.

Pasal 8

(1)Pemeliharaan Sistem Elektronik Pelaporan Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
(2)Dalam rangka pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat membentuk tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dan/atau menunjuk Tenaga Ahli untuk melakukan pemeliharaan.
(3)Pemantauan Sistem Elektronik Pelaporan Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah dilakukan secara langsung atau melalui media elektronik.

Pasal 9

(1)Hasil perekaman Sistem Elektronik Pelaporan Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah merupakan salah satu dasar yang dipergunakan untuk ketetapan Pajak.
(2)Perangkat Daerah dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan Pajak.
(3)Perangkat Daerah wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan Pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Apabila terdapat perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dengan laporan Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak, Perangkat Daerah dapat bersurat kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.
(2)Wajib Pajak berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…