DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2025 ini merupakan perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Materi pokok berfokus pada penyesuaian rincian anggaran karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, pergeseran anggaran antar organisasi/unit/program/kegiatan/sub kegiatan/jenis belanja, serta keadaan darurat atau luar biasa. Perubahan mencakup: Pendapatan Daerah: Penyesuaian rincian sumber pendapatan seperti pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan transfer. Belanja Daerah: Perubahan pada belanja operasi (termasuk gaji pegawai, barang/jasa, hibah, bantuan sosial), belanja modal (tanah, peralatan, gedung, jalan/irigasi, aset lain), belanja tidak terduga, dan belanja transfer (bagi hasil, bantuan keuangan). Pembiayaan Daerah: Penyesuaian penerimaan (sisa lebih tahun sebelumnya) dan pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal), dengan pembiayaan netto tetap. Dokumen ini mengubah ketentuan pada berbagai pasal (misalnya Pasal 11 tentang belanja operasi, Pasal 12 tentang belanja pegawai, hingga Pasal 37 tentang belanja tidak terduga) serta Lampiran I-IV yang berisi tabel rincian anggaran sebelum dan sesudah perubahan, dengan selisih nilai.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran ditetapkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
27.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
29.Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 144);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 217);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 185);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 229);
34.Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 Nomor 40); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 Nomor 40) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp609.459.619.250,24 (enam ratus sembilan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah dua puluh empat sen), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp352.356.331.559,85 (tiga ratus lima puluh dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah delapan puluh lima sen).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.344.256.840,39 (dua ratus lima puluh miliar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah tiga puluh sembilan sen).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.741.180.850,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.850.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

2.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (7) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan Rp352.356.331.559,85 (tiga ratus lima puluh dua miliar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus lima puluh Sembilan rupiah delapan puluh lima sen), yang terdiri atas:
1. a.gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
2. b.tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
3. c.gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. d.gaji dan tunjangan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah;
5. e.penerimaan lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala Daerah dan wakil kepala Daerah; dan
6. f.belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
(2)Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp238.928.690.322,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar Sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
(3)Belanja Tambahan Penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.639.241.787,85 (Sembilan puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh lima sen).
(4)Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.298.337.660,00 (tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh rupiah)
(5)Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp342.884.590,00 (tiga ratus empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).
(6)Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala Daerah dan wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.032.624.000,00 (satu miliar tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
(7)Anggaran belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp114.553.200,00 (seratus empat belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

3.Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Anggaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp238.928.690.322,00 (dua ratus tiga puluh delapan miliar Sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.gaji pokok aparatur sipil negara;
2. b.tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
3. c.tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
4. d.tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
5. e.tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
6. f.tunjangan beras aparatur sipil negara;
7. g.tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
8. h.pembulatan gaji aparatur sipil negara;
9. i.iuran jaminan kesehatan aparatur sipil Negara;
10. j.iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil Negara; dan
11. k.iuran jaminan kematian kerja aparatur sipil Negara
(2)Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.364.689.136,00 (seratus delapan puluh miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh Sembilan ribu seratus tiga puluh enam rupiah).
(3)Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.966.665.846,00 (lima belas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
(4)Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.337.600.954,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu Sembilan ratus lima puluh empat rupiah).
(5)Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.672.831.382,00 (empat belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
(6)Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp934.142.464,00 (Sembilan ratus juta tiga puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
(7)Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.768.396.522,00 (Sembilan miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
(8)Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp124.408.938,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
(9)Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.340.678,00 (lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
(10)Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp12.392.746.062,00 (dua belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam puluh dua rupiah).
(11)Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp342.490.467,00 (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus Sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
(12)Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.019.377.873,00 (satu miliar sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah).

4.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Anggaran tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp98.639.241.787,85 (sembilan puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah delapan puluh lima sen), terdiri atas:
1. a.tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara;
2. b.tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas aparatur sipil negara;
3. c.tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara;
4. d.tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara;
5. e.tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara; dan
6. f.tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara.
(2)Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.434.675.486,85 (empat puluh empat miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah delapan puluh lima sen).
(3)Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp989.957.586,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah)
(4)Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.158.028.799,00 (tiga miliar seratus lima puluh delapan juta dua puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
(5)Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp167.205.537,00 (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah)
(6)Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp198.590.738,00 (seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
(7)Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp49.690.783.641,00 (empat puluh Sembilan miliar enam ratus Sembilan puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

5.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Anggaran belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp114.553.200,00 (seratus empat belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) merupakan belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah.

6.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp250.344.256.840,39 (dua ratus lima puluh miliar tiga ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah tiga puluh sembilan sen), yang terdiri atas:
1. a.belanja barang;
2. b.belanja jasa;
3. c.belanja pemeliharaan;
4. d.belanja perjalanan dinas;
5. e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
6. f.Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP); dan
7. g.belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
(2)Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.481.924.347,80 (lima puluh empat miliar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah delapan puluh sen).
(3)Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.513.736.471,71 (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen).
(4)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.905.805.396,00 (empat miliar sembilan ratus lima juta delapan ratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
(5)Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.392.343.064,88 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen).
(6)Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp9.500.527.900,00 (sembilan miliar lima ratus juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
(7)Belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp19.797.525.300,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
(8)Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.752.394.360,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

7.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.481.924.347,80 (lima puluh empat miliar empat ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah delapan puluh sen), terdiri atas:
1. a.belanja barang pakai habis; dan
2. b.Belanja Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
(2)Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.436.388.319,72 (lima puluh satu miliar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah tujuh puluh dua sen).
(3)Belanja Aset Tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.045.536.028,08 (tiga miliar empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua puluh delapan rupiah nol delapan sen).

8.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.513.736.471,71 (sembilan puluh tujuh miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen),terdiri atas:
1. a.belanja jasa kantor;
2. b.belanja iuran jaminan/asuransi;
3. c.belanja sewa peralatan dan mesin;
4. d.belanja sewa gedung dan bangunan;
5. e.belanja jasa konsultansi konstruksi;
6. f.belanja jasa konsultansi non konstruksi;
7. g.belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment);
8. h.belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
9. i.Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai non aparatur sipil Negara atas Pemungutan Retribusi Daerah.
(2)Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp50.924.795.483,21 (lima puluh miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah dua puluh satu sen).
(3)Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.206.106.578,00 (dua puluh satu miliar dua ratus enam juta seratus enam ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).
(4)Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.405.344.000,00 (lima miliar empat ratus lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).
(5)Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.117.918.200,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah).
(6)Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.702.142.880,00 (tiga miliar tujuh ratus dua juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
(7)Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp456.800.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).
(8)Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.423.723.330,50 (tiga belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah lima puluh sen).
(9)Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.162.410.000,00 (satu milar seratus enam puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah).
(10)Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai non aparatur sipil negara atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp114.496.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

9.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.905.805.396,00 (empat miliar sembilan ratus lima juta delapan ratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas:
1. a.belanja pemeliharaan peralatan dan mesin; dan
2. b.belanja pemeliharaan gedung dan bangunan.
(2)Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.682.765.396,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh dua tujuh ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
(3)Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.223.040.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah).

10.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp37.392.343.064,88 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam puluh empat rupiah delapan puluh delapan sen) merupakan perjalanan dinas dalam negeri.

11.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…