DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 35 Tahun 2019 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 35 Tahun 2019 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 88), diubah Ketentuan Pasal 9 diubah Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 14 diubah Ketentuan huruf d dihapus serta Pasal 15 diubah Ketentuan huruf d dihapus serta Pasal 15 diubah Ketentuan Pasal 16 diubah Ketentuan Pasal 17 diubah Ketentuan Pasal 18 diubah Ketentuan Pasal 19 diubah Ketentuan Pasal 20 diubah Ketentuan Pasal 21 diubah Ketentuan Pasal 22 diubah Ketentuan Pasal 23 diubah Ketentuan Pasal 24 diubah Ketentuan Pasal 25 diubah Ketentuan Pasal 26 diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, salah satu hak Rumah Sakit adalah menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 35 Tahun 2019 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten Kayong Utara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7.Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 35 Tahun 2019 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 35 Tahun 2019 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 88);
8.Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I KABUPATEN KAYONG UTARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 35 Tahun 2019 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 88 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 35 Tahun 2019 tentang Sistem Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Muhammad Jamaludin I Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 88), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pusat biaya (cost center) pada RSUD, meliputi:

a.Direktur;
b.Dewan Pengawas;
c.Satuan Pengawas Internal;
d.Komite Medik/Komite Keperawatan/Komite Tenaga Kesehatan lainnya/Komite Farmasi dan Terapi; dan Komite-komite Lainnya;
e.Bagian Tata Usaha;
f.Bidang Pelayanan;
g.Bidang Penunjang;
h.Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
i.Sub Bagian Umum dan Aparatur;
j.Seksi Pelayanan Medik;
k.Seksi Pelayanan Keperawatan;
l.Seksi Penunjang Medik;
m.Seksi Penunjang Non Medik; dan
n.Unit dan Instalasi.
1. 2.Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri dari:
1. a.Jasa pelayanan langsung;
2. b.Jasa pelayanan tidak langsung; dan
3. c.Insentif RSUD.
(2)Jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) yang diberikan kepada individu dan/atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan.
(3)Jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang diberikan kepada Direktur, pejabat struktural, pejabat pelaksana dan individu dan/atau kelompok yang tidak menghasilkan jasa pelayanan.
(4)Insentif RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bentuk penghargaan sekaligus merupakan tambahan imbalan yang diberikan kepada seluruh pegawai RSUD yang diperhitungkan berdasarkan nilai indeks dan selisih positif ataupun negatif antara jumlah tagihan RSUD dengan pelunasan penagihan RSUD oleh BPJS Kesehatan.
(5)Perhitungan selisih negatif antara jumlah tagihan RSUD terhadap pelunasan penagihan RSUD oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimana jumlah tagihan RSUD dibayarkan, diperhitungkan dengan memperhatikan tabel sebagai berikut: Persentase Selisih Negatif (PSN) Persentase Penurunan Progresif Jasa Sarana Jasa Pelayanan 0,000 % s/d 10,000 % 0 % 0 % 10,001 % s/d 20,000 % 0 % 3 % 20,001 % s/d 30,000 % 0 % 6 % 30,001 % s/d 40,000 % 0 % 10 % >= 40,001 0 % 15 % Dengan rumusan sebagai berikut:
1. a.Perhitungan persentase selisih negatif: 𝑃𝑆𝑁 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑔𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑅𝑆𝑈𝐷 − 𝑃𝑒𝑙𝑢𝑛𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑔𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑅𝑆𝑈𝐷 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝐵𝑃𝐽𝑆 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑔𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑅𝑆𝑈𝐷 𝑥 100%
2. b.Perhitungan jasa pelayanan tahap kesatu: 𝐽𝑃 𝐾𝑒𝑠𝑎𝑡𝑢 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑢𝑛𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑔𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑅𝑆𝑈𝐷 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝐵𝑃𝐽𝑆 𝑥 % 𝑗𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 Perhitungan jasa pelayanan: 𝐽𝑎𝑠𝑎 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 = 𝐽𝑃 𝐾𝑒𝑠𝑎𝑡𝑢 − (𝐽𝑃 𝐾𝑒𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑥 % 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑃𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑓)
3. c.Perhitungan jasa sarana tahap kesatu: 𝐽𝑆 𝐾𝑒𝑠𝑎𝑡𝑢 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑢𝑛𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑔𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑅𝑆𝑈𝐷 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝐵𝑃𝐽𝑆 𝑥 % 𝑗𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 Perhitungan jasa sarana: 𝐽𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 = (𝐽𝑃 𝐾𝑒𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑥 % 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝑃𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑓) + 𝐽𝑆 𝐾𝑒𝑠𝑎𝑡𝑢
(6)Perhitungan selisih positif antara jumlah tagihan RSUD terhadap pelunasan penagihan RSUD oleh BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diperhitungkan dengan memperhatikan tabel sebagai berikut: Persentase Selisih Positif (PSP) Persentase Kenaikan Progresif Jasa Sarana Jasa Pelayanan Insentif 0,000 % s/d 10,000 % 0% 20% 80% 10,001 % s/d 20,000 % 0% 25% 75% 20,001 % s/d 30,000 % 0% 30% 70% 30,001 % s/d 40,000 % 0% 35% 65% >= 40,001 0% 40% 60% Dengan rumusan sebagai berikut:
1. a.Perhitungan persentase selisih positif: 𝑃𝑆𝑃 = 𝑃𝑒𝑙𝑢𝑛𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑔𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑅𝑆𝑈𝐷 𝑜𝑙𝑒ℎ 𝐵𝑃𝐽𝑆 − 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑔𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑅𝑆𝑈𝐷 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑔𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑅𝑆𝑈𝐷 𝑥 100%
2. b.Perhitungan jasa pelayanan tahap kesatu: 𝐽𝑃 𝐾𝑒𝑠𝑎𝑡𝑢 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑔𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑅𝑆𝑈𝐷 𝑥 % 𝑗𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 Perhitungan jasa pelayanan: 𝐽𝑎𝑠𝑎 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 = 𝐽𝑃 𝐾𝑒𝑠𝑎𝑡𝑢 + (𝐽𝑃 𝐾𝑒𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑥 % 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐾𝑒𝑛𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑓)
3. c.Perhitungan jasa sarana: 𝐽𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑔𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑅𝑆𝑈𝐷 𝑥 % 𝑗𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎
4. d.Perhitungan jasa sarana: 𝐽𝑎𝑠𝑎 𝑆𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑔𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑅𝑆𝑈𝐷 𝑥 % 𝑗𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎
  1. 3.Ketentuan huruf d dihapus serta Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pembagian jasa pelayanan langsung kepada individu dan/atau kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ditentukan sebagai berikut:

a.Pelayanan Rawat Jalan:
1. 1.Instalasi Gawat Darurat dengan rincian: a) Proporsi jasa pelayanan untuk dokter umum sebesar 63% (enam puluh tiga persen); b) Proporsi jasa pelayanan untuk dokter spesialis sebesar 2% (dua persen); c) Proporsi jasa pelayanan untuk perawat/bidan sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan d) Proporsi jasa pelayanan untuk pelayanan penunjang sebesar 10% (sepuluh persen), dengan uraian: 1) Instalasi Radiologi sebesar 20% (dua puluh persen); 2) Instalasi Laboratorium sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan 3) Instalasi Farmasi sebesar 45% (empat puluh persen).
2. 2.Instalasi Rawat Jalan dengan rincian: a) Proporsi jasa pelayanan untuk dokter spesialis/dokter umum/dokter gigi sebesar 67% (enam puluh tujuh persen); b) Proporsi jasa pelayanan untuk perawat/bidan/perawat gigi sebesar 18% (delapan belas persen); dan c) Proporsi jasa pelayanan untuk pelayanan penunjang sebesar 15% (lima belas persen), dengan uraian: 1) Instalasi Radiologi sebesar 20% (dua puluh persen); 2) Instalasi Laboratorium sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen); 3) Instalasi Gizi sebesar 3% (tiga persen); dan 4) Instalasi Farmasi sebesar 40% (empat puluh persen).
b.Pelayanan Rawat Inap:
1. 1.Rawat Inap Bedah Sectio Caesaria dengan rincian: a) Proporsi jasa pelayanan untuk dokter spesialis sebesar 40% (empat puluh persen), dengan memperhatikan kondisi kombinasi perawatan pasien, sebagai berikut: 1) Kondisi pertama, dimana proporsi untuk:
a.DPJP Pertama sebesar 57% (lima puluh tujuh persen);
b.Dokter anestesi sebesar 33% (tiga puluh tiga persen); dan
c.Dokter penanggung jawab bayi sebesar 10% (sepuluh persen). 2) Kondisi kedua, dimana proporsi untuk:
a.DPJP Pertama sebesar 47% (empat puluh tujuh persen);
b.Dokter anestesi sebesar 33% (tiga puluh tiga persen); dan
c.Dokter penanggung jawab bayi sebesar 10% (sepuluh persen);
d.Dokter konsulen sebesar 10% (sepuluh persen). 3) Kondisi ketiga, dimana proporsi untuk:
a.DPJP Pertama sebesar 42% (empat puluh dua persen);
b.Dokter anestesi sebesar 33% (tiga puluh tiga persen);
c.Dokter penanggung jawab bayi sebesar 10% (sepuluh persen); dan
d.DPJP Kedua sebesar 15% (lima belas persen). 4) Kondisi keempat, dimana proporsi untuk:
a.DPJP Pertama sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
b.Dokter anestesi sebesar 33% (tiga puluh tiga persen);
c.Dokter penanggung jawab bayi sebesar 10% (sepuluh persen); dan
d.DPJP Kedua sebanyak 2 (dua) orang sebesar 22% (dua puluh dua persen). b) Proporsi jasa pelayanan untuk dokter umum sebesar 10% (sepuluh persen); c) Proporsi jasa pelayanan untuk Perawat/bidan sebesar 40% (empat puluh persen), dengan uraian: 1) Perawat/bidan rawat inap sebesar 35% (tiga puluh lima persen); 2) Perawat bedah sebesar 40% (empat puluh persen); 3) Perawat/bidan IGD sebesar 9% (sembilan persen); 4) Perawat anestesi sebesar 9% (sembilan persen); dan 5) Perawat perinatologi sebesar 7% (tujuh persen). d) Proporsi jasa pelayanan untuk pelayanan penunjang sebesar 10% (sepuluh persen), dengan uraian: 1) Instalasi Laboratorium sebesar 35% (tiga puluh lima persen); 2) Instalasi Radiologi sebesar 15% (lima belas persen); 3) Instalasi Farmasi sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan 4) Instalasi Gizi sebesar 15% (lima belas persen).
1. 2.Rawat Inap Bedah Non Sectio Caesaria dengan rincian: a) Proporsi dokter spesialis sebesar 40% (empat puluh persen), dengan memperhatikan kondisi kombinasi perawatan pasien, sebagai berikut: 1) Kondisi Pertama, dimana proporsi untuk:
a.DPJP Pertama sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
b.Dokter anestesi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). 2) Kondisi Kedua, dimana proporsi untuk:
a.DPJP Pertama sebesar 55% (lima puluh lima persen);
b.Dokter anestesi sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
c.Dokter konsulen sebesar 10% (sepuluh persen). 3) Kondisi Ketiga, dimana proporsi untuk:
a.DPJP Pertama sebesar 45% (empat puluh lima persen);
b.Dokter anestesi sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
c.DPJP Kedua sebesar 20% (dua puluh persen). 4) Kondisi Keempat, dimana proporsi untuk:
a.DPJP Pertama sebesar 40% (empat puluh persen);
b.Dokter anestesi sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
c.DPJP Kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen). b) Proporsi jasa pelayanan untuk dokter umum sebesar 10% (sepuluh persen); c) Proporsi jasa pelayanan untuk Perawat/bidan sebesar 40% (empat puluh persen), dengan uraian: 1) Perawat/bidan rawat inap sebesar 36% (tiga puluh enam persen); 2) Perawat bedah sebesar 42% (empat puluh dua persen); 3) Perawat/bidan IGD sebesar 12% (dua belas persen); dan 4) Perawat anestesi sebesar 10% (sepuluh persen). d) Proporsi jasa pelayanan untuk pelayanan penunjang sebesar 10% (sepuluh persen), dengan uraian: 1) Instalasi Laboratorium sebesar 30% (tiga puluh lima persen); 2) Instalasi Radiologi sebesar 20% (dua puluh persen); 3) Instalasi Farmasi sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan 4) Instalasi Gizi sebesar 15% (lima belas persen).
1. 3.Rawat Inap Non Bedah dengan rincian: a) Proporsi dokter spesialis sebesar 40% (empat puluh persen), dengan memperhatikan kondisi kombinasi perawatan pasien, sebagai berikut: 1) Kondisi Pertama, dimana proporsi untuk DPJP Pertama sebesar 100% (seratus persen); 2) Kondisi Kedua, dimana proporsi untuk:
a.DPJP Pertama sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
b.Dokter konsulen sebesar 10% (sepuluh persen). 3) Kondisi Ketiga, dimana proporsi untuk:
a.DPJP Pertama sebesar 65% (enam puluh lima persen); dan
b.DPJP Kedua sebesar 35% (tiga puluh lima persen). 4) Kondisi Keempat, dimana proporsi untuk:
a.DPJP Pertama sebesar 50% (lima puluh persen); dan
b.DPJP Kedua sebanyak 2 (dua) orang sebesar 50% (lima puluh persen). b) Proporsi jasa pelayanan untuk dokter umum sebesar 10% (sepuluh persen); c) Proporsi jasa pelayanan untuk Perawat/bidan sebesar 40% (empat puluh persen), dengan uraian: 1) Perawat/bidan sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan 2) Perawat/bidan IGD sebesar 30% (tiga puluh persen). d) Proporsi jasa pelayanan untuk pelayanan penunjang sebesar 10% (sepuluh persen), dengan uraian: 1) Instalasi Laboratorium sebesar 30% (tiga puluh persen); 2) Instalasi Radiologi sebesar 15% (lima belas persen); 3) Instalasi Farmasi sebesar 30% (tiga puluh persen); dan 4) Instalasi Gizi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
1. 4.Rawat Inap Intensif Bedah Sectio Caesaria dengan rincian: a) Proporsi dokter spesialis sebesar 40% (empat puluh persen), dengan memperhatikan kondisi kombinasi perawatan pasien, sebagai berikut: 1) Kondisi Pertama, dimana proporsi untuk:
a.DPJP Pertama sebesar 47% (empat puluh tujuh persen);
b.Dokter anestesi sebesar 22% (dua puluh dua persen);
c.Dokter penanggung jawab bayi sebesar 8% (delapan persen); dan
d.Dokter penanggung jawab intensif 23% (dua puluh tiga persen). 2) Kondisi Kedua, dimana proporsi untuk:
a.DPJP Pertama sebesar sebesar 45% (empat puluh lima persen);
b.Dokter anestesi sebesar 22% (dua puluh dua persen);
c.Dokter penanggung jawab bayi sebesar 8% (delapan persen);
d.Dokter penanggung jawab intensif sebesar 23% (dua puluh tiga persen); dan
e.Dokter konsulen sebesar 2% (dua persen). 3) Kondisi Ketiga, dimana proporsi untuk:
a.DPJP Pertama sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen);
b.Dokter anestesi sebesar 22% (dua puluh dua persen);
c.Dokter penanggung jawab bayi sebesar 8% (delapan persen);
d.Dokter penanggung jawab intensif sebesar 23% (dua puluh tiga persen); dan
e.DPJP Kedua sebesar 10% (sepuluh persen). 4) Kondisi Keempat, dimana proporsi untuk:
a.DPJP Pertama sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
b.Dokter anestesi sebesar 22% (dua puluh dua persen);
c.Dokter penanggung jawab bayi sebesar 8% (delapan persen);
d.Dokter penanggung jawab intensif sebesar 23% (dua puluh tiga persen); dan
e.DPJP Kedua sebanyak 2 (dua) orang sebesar 12% (dua belas persen). b) Proporsi jasa pelayanan untuk dokter umum sebesar 10% (sepuluh persen); c) Proporsi jasa pelayanan untuk Perawat/bidan sebesar 40% (empat puluh persen), dengan uraian: 1) Perawat/bidan sebesar 24% (dua puluh empat persen); 2) Perawat Bedah sebesar 29% (dua puluh sembilan persen); 3) Perawat/bidan IGD sebesar 8% (delapan persen); 4) Perawat Anestesi sebesar 4% (empat persen); 5) Perawat perinatologi sebesar 3% (tiga persen); dan 6) Perawat intensif sebesar 32% (tiga puluh dua persen). d) Proporsi jasa pelayanan untuk pelayanan penunjang sebesar 10% (sepuluh persen), dengan uraian: 1) Instalasi Laboratorium sebesar 28% (dua puluh delapan persen); 2) Instalasi Radiologi sebesar 15% (lima belas persen); 3) Instalasi Farmasi sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen); dan 4) Instalasi Gizi sebesar 20% (dua puluh persen).
1. 5.Rawat Inap Intensif Bedah Non Sectio Caesaria dengan rincian: a) Proporsi dokter spesialis sebesar 40% (empat puluh persen), dengan memperhatikan kondisi kombinasi perawatan pasien, sebagai berikut: 1) Kondisi Pertama, dimana proporsi untuk:
a.DPJP Pertama sebesar 55% (lima puluh lima persen);
b.Dokter anestesi sebesar 20% (dua puluh persen); dan
c.Dokter penanggung jawab intensif 25% (dua puluh lima persen). 2) Kondisi Kedua, dimana proporsi untuk:
a.DPJP Pertama sebesar sebesar 50% (lima puluh persen);
b.Dokter anestesi sebesar 20% (dua puluh persen);
c.Dokter penanggung jawab intensif sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
d.Dokter konsulen sebesar 5% (lima persen). 3) Kondisi Ketiga, dimana proporsi untuk:
a.DPJP Pertama sebesar 40% (empat puluh persen);
b.Dokter anestesi sebesar 20% (dua puluh persen);
c.Dokter penanggung jawab intensif sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
d.DPJP Kedua sebesar 15% (lima belas persen). 4) Kondisi Keempat, dimana proporsi untuk:
a.DPJP Pertama sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
b.Dokter anestesi sebesar 20% (dua puluh persen);
c.Dokter penanggung jawab intensif sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
d.DPJP Kedua sebesar 20% (dua puluh persen). b) Proporsi jasa pelayanan untuk dokter umum sebesar 10% (sepuluh persen); c) Proporsi jasa pelayanan untuk Perawat/bidan sebesar 40% (empat puluh persen), dengan uraian: 1) Perawat/bidan sebesar 24% (dua puluh empat persen); 2) Perawat Bedah sebesar 30% (tiga puluh persen); 3) Perawat/bidan IGD sebesar 8% (delapan persen); 4) Perawat Anestesi sebesar 4% (empat persen); dan 5) Perawat intensif sebesar 34% (tiga puluh empat persen). d) Proporsi jasa pelayanan untuk pelayanan penunjang sebesar 10% (sepuluh persen), dengan uraian: 1) Instalasi Laboratorium sebesar 28% (dua puluh delapan persen); 2) Instalasi Radiologi sebesar 15% (lima belas persen); 3) Instalasi Farmasi sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen); dan 4) Instalasi Gizi sebesar 20% (dua puluh persen).
1. 6.Rawat Inap Intensif Non Bedah dengan rincian: a) Proporsi dokter spesialis sebesar 40% (empat puluh persen), dengan memperhatikan kondisi kombinasi perawatan pasien, sebagai berikut: 1) Kondisi Pertama, dimana proporsi untuk:
a.DPJP Pertama sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan
b.Dokter penanggung jawab intensif 45% (empat puluh lima persen). 2) Kondisi Kedua, dimana proporsi untuk:
a.DPJP Pertama sebesar sebesar 45% (empat puluh lima persen);
b.Dokter penanggung jawab intensif sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
c.Dokter konsulen sebesar 10% (sepuluh persen). 3) Kondisi Ketiga, dimana proporsi untuk:
a.DPJP Pertama sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
b.Dokter penanggung jawab intensif sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
c.DPJP Kedua sebesar 20% (dua puluh persen). 4) Kondisi Keempat, dimana proporsi untuk:
a.DPJP Pertama sebesar 30% (tiga puluh persen);
b.Dokter penanggung jawab intensif sebesar 45% (empat puluh lima persen); dan
c.DPJP Kedua sebanyak 2 (dua) orang sebesar 25% (dua puluh lima persen). b) Proporsi jasa pelayanan untuk dokter umum sebesar 10% (sepuluh persen); c) Proporsi jasa pelayanan untuk Perawat/bidan sebesar 40% (empat puluh persen), dengan uraian: 1) Perawat/bidan sebesar 35% (tiga puluh lima persen); 2) Perawat/bidan IGD sebesar 15% (lima belas persen); dan 3) Perawat intensif sebesar 50% (lima puluh persen). d) Proporsi jasa pelayanan untuk pelayanan penunjang sebesar 10% (sepuluh persen), dengan uraian: 1) Instalasi Laboratorium sebesar 25% (dua puluh lima persen); 2) Instalasi Radiologi sebesar 20% (dua puluh persen); 3) Instalasi Farmasi sebesar 30% (tiga puluh persen); dan 4) Instalasi Gizi sebesar 25% (dua puluh lima persen).
c.Pelayanan Rujukan ke Ketapang:
1. 1.Proporsi jasa pelayanan untuk dokter umum sebesar 10% (sepuluh persen);
2. 2.Proporsi jasa pelayanan untuk perawat/bidan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
3. 3.Proporsi jasa pelayanan untuk supir ambulance sebesar 50% (lima puluh persen).
d.Dihapus.
e.Pelayanan Obat Kronis:
1. 1.Proporsi jasa pelayanan untuk dokter sebesar 30% (tiga puluh persen);
2. 2.Proporsi jasa pelayanan untuk perawat rawat jalan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
3. 3.Proporsi jasa pelayanan untuk instalasi farmasi sebesar 60% (enam puluh persen).
f.Pelayanan Surat Keterangan Dokter:
1. 1.Proporsi jasa pelayanan untuk dokter sebesar 50% (lima puluh persen);
2. 2.Proporsi jasa pelayanan untuk perawat sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
3. 3.Proporsi jasa pelayanan untuk admin surat sebesar 20% (dua puluh persen).
g.Pelayanan Surat Visum:
1. 1.Proporsi jasa pelayanan untuk dokter sebesar 70% (tujuh puluh persen), dengan uraian: a) Dokter spesialis sebesar 70% (tujuh puluh persen); b) Dokter umum sebesar 30% (tiga puluh persen).
2. 2.Proporsi jasa pelayanan untuk perawat sebesar 10% (sepuluh persen); dan
3. 3.Proporsi jasa pelayanan untuk admin surat sebesar 20% (dua puluh persen).
h.Pelayanan Surat Keterangan Bebas Narkoba:
1. 1.Proporsi jasa pelayanan untuk dokter sebesar 40% (empat puluh persen);
2. 2.Proporsi jasa pelayanan untuk laboratorium sebesar 40% (empat puluh persen);
3. 3.Proporsi jasa pelayanan untuk admin surat sebesar 17% (tujuh belas persen); dan
4. 4.Proporsi jasa pelayanan untuk perawat sebesar 3% (tiga persen).
i.Pelayanan Pemeriksaan penunjang (tanpa konsultasi dan pemeriksaan lain):
1. 1.Proporsi jasa pelayanan untuk dokter umum sebesar 10% (sepuluh persen);
2. 2.Proporsi jasa pelayanan untuk perawat sebesar 10% (sepuluh persen); dan
3. 3.Proporsi jasa pelayanan untuk pelayanan penunjang (instalasi laboratorium atau instalasi radiologi) adalah 80% (delapan puluh persen).
j.Pelayanan sanitasi RSUD untuk sanitarian sebesar 100% (seratus persen);
k.Pelayanan magang/praktek kerja untuk pendamping magang sebesar 100% (seratus persen);
l.Pelayanan penelitian untuk pendamping penelitian sebesar 100% (seratus persen);
m.Pelayanan medical check up:
1. 1.Proporsi jasa pelayanan untuk dokter sebesar 60% (enam puluh persen);
2. 2.Proporsi jasa pelayanan untuk perawat sebesar 13% (tiga belas persen);
3. 3.Proporsi jasa pelayanan untuk pelayanan penunjang sebesar 22% (dua puluh dua persen); dan
4. 4.Proporsi jasa pelayanan untuk admin surat sebesar 5% (lima persen).
n.Pelayanan autopsi:
1. 1.Proporsi jasa pelayanan untuk dokter sebesar 70% (tujuh puluh persen); a) Dokter spesialis sebesar 80% (delapan puluh persen); dan b) Dokter umum sebesar 20% (dua puluh persen).
2. 2.Proporsi jasa pelayanan untuk petugas pemusalaran sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
3. 3.Proporsi jasa pelayanan untuk admin surat sebesar 5% (lima persen).
o.Pelayanan jenazah:
1. 1.Proporsi jasa pelayanan untuk dokter sebesar 20% (dua puluh persen); dan
2. 2.Proporsi jasa pelayanan untuk petugas pemulasaraan sebesar 80% (delapan puluh persen).
p.Pelayanan pengantaran pasien/jenazah pulang untuk supir sebesar 100% (seratus persen);
q.Pelayanan unit transfusi darah:
1. 1.Proporsi jasa pelayanan untuk dokter sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
2. 2.Proporsi jasa pelayanan untuk teknisi transfusi darah/pranata laboratorium sebesar 70% (tujuh puluh persen).
r.Pelayanan pemeriksaan swab antigen:
1. 1.Proporsi jasa pelayanan untuk dokter penanggung jawab laboratorium sebesar 10% (sepuluh persen);
2. 2.Proporsi jasa pelayanan untuk petugas pelaksana swab sebesar 50% (lima puluh persen);
3. 3.Proporsi jasa pelayanan untuk analis laboratorium sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
4. 4.Proporsi jasa pelayanan untuk admin surat sebesar 15% (lima belas persen).
s.Pelayanan pemeriksaan swab polymerase chain reaction (PCR):
1. 1.Proporsi jasa pelayanan untuk dokter penanggung jawab laboratorium sebesar 10% (sepuluh persen);
2. 2.Proporsi jasa pelayanan untuk petugas pelaksana swab sebesar 50% (lima puluh persen);
3. 3.Proporsi jasa pelayanan untuk analis laboratorium sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
4. 4.Proporsi jasa pelayanan untuk admin surat sebesar 15% (lima belas persen).
5. 4.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Distribusi jasa pelayanan tidak langsung diberikan kepada Direktur, pejabat struktural, jabatan fungsional/jabatan pelaksana, dan individu dan/atau kelompok yang tidak menghasilkan jasa pelayanan di lingkungan RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), ditentukan sebagai berikut:
1. a.45% (empat puluh lima persen) untuk penerima jasa pelayanan tidak langsung di bagian struktural, meliputi:
  1. 1.Proporsi untuk Direktur adalah 20% (dua puluh persen);
  2. 2.Proporsi untuk Kepala Bidang/Kepala Bagian adalah 40% (empat puluh persen); dan
  3. 3.Proporsi untuk Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian adalah 40% (empat puluh persen).
2. b.10% (sepuluh persen) untuk penerima jasa pelayanan tidak langsung untuk jabatan fungsional/jabatan pelaksana;
3. c.45% (empat puluh lima persen) untuk penerima jasa pelayanan tidak langsung bagi individu dan/atau kelompok yang tidak menghasilkan jasa pelayanan, meliputi:
  1. 1.Proporsi untuk individu dan/atau kelompok yang berkontribusi dalam pelayanan langsung sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
  2. 2.Proporsi untuk individu dan/atau kelompok yang tidak berkontribusi dalam pelayanan langsung sebesar 10% (sepuluh persen).
(2)Pembagian proporsi Kepala Bidang/Kepala Bagian dan Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 dibagi rata berdasarkan jumlah jabatan yang ada.
(3)Pembagian proporsi jabatan fungsional/jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi rata berdasarkan jumlah jabatan yang ada.
(4)Pembagian proporsi bagi individu dan/atau kelompok yang tidak menghasilkan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibagi rata berdasarkan jumlah individu dan/atau kelompok dalam unit kerja masing-masing.

5.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat

(1)huruf a dan huruf b, dalam unit kerja masing-masing dibagi berdasarkan indeks dan penilaian terhadap:
1. a.pengalaman dan masa kerja (basic index);
2. b.tingkat pendidikan (competency index);
3. c.resiko tinggi keterpaparan pekerjaan (risk index);
4. d.tingkat kegawatdaruratan (emergency index);
5. e.jabatan yang disandang (position index); dan
6. f.kehadiran (presence index).
  1. 6.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Pembagian Insentif RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dibagikan kepada pegawai terdiri atas:
1. a.total indeks dan penilaian terhadap individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
2. b.tim klaim (case mix);
3. c.kelebihan jam kerja bulanan;
4. d.beban kerja khusus yang ditetapkan oleh Direktur; dan
5. e.kriteria lainnya yang ditetapkan oleh Direktur.
(2)Ketentuan lebih lanjut terkait pembagian Insentif RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur.

7.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pengalaman dan masa kerja (basic index) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, ditentukan dengan menggunakan standar mulai bekerja di RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I dengan ketentuan: No Masa Kerja Indeks

1.< 3 bulan 0
2.3 bulan s/d 2 tahun 1
3.2 tahun s/d 4 tahun 2
4.4 tahun s/d 6 tahun 4
5.6 tahun s/d 8 tahun 6
6.8 tahun s/d 10 tahun 8
7.10 tahun s/d 12 tahun 10
8.12 tahun s/d 14 tahun 12
9.14 tahun s/d 16 tahun 14
10.16 tahun s/d 18 tahun 16
11.18 tahun s/d 20 tahun 18
12.20 tahun s/d 22 tahun 20
13.22 tahun s/d 24 tahun 22
14.24 tahun s/d 26 tahun 24
15.26 tahun s/d 28 tahun 26
16.28 tahun s/d 30 tahun 28
17.> 30 tahun 30
8.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Tingkat Pendidikan (competency index) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi (capacity) berdasarkan pendidikan pegawai bersangkutan atau keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut: No. Tingkat Pendidikan Indeks

1.Sekolah Dasar (SD)/Sederajat 4
2.Sekolah Menengah Pertama (SMP) 6
3.Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat 8
4.Diploma Satu (D1) 10
5.Diploma Tiga (D3) 20
6.Sarjana (S1)/Diploma Empat (D4) 23
7.dr. Umum/dr. Gigi/Apoteker/Ners 25 No. Tingkat Pendidikan Indeks
8.Dokter Spesialis 28
9.Magister (S2) 30
10.Dokter Spesialis Fellowship 32
11.Dokter Subspesialis 35
12.Doktor (S3) 40

(2)Piagam penghargaan sesuai dengan posisi kerja pegawai, diberikan penghargaan dengan tambahan nilai 2 (dua) dan hanya berlaku selama 3 (tiga) tahun.
(3)Kursus/pelatihan bersertifikat (paling cepat 24 jam) sesuai dengan posisi kerja pegawai, diberikan penghargaan dengan tambahan nilai 1 (satu) dan hanya berlaku 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan masa berlaku sertifikat.
(4)Kursus/pelatihan bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), paling banyak 5 (lima) sertifikat keahlian sebagai bentuk penghargaan kepada masing-masing pegawai yang diperhitungkan dalam sistem pembagian jasa ini.

9.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Resiko tinggi keterpaparan pekerjaan (risk index) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, merupakan nilai untuk risiko yang diterima pegawai RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I akibat pekerjaannya.
(2)Nilai resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) tingkatan (grade) yaitu:
1. a.grade 1 (satu) dengan nilai indeks 10 (sepuluh) yaitu pegawai yang bekerja di manajemen, kasir, pramutaman, PKRS, pendaftaran, rekam medis, satpam, sanitasi;
2. b.grade 2 (dua) dengan nilai indeks 12 (dua belas) yaitu pegawai yang bekerja di cleaning service, gizi, kamar jenazah, ambulance, IPSRS, laundry;
3. c.grade 3 (tiga) dengan nilai indeks 20 (dua puluh) yaitu pegawai yang bekerja di farmasi, laboratorium, radiologi, klinik rawat jalan, perinatologi, CSSD, nifas, rawat inap; dan
4. d.grade 4 (empat) dengan nilai indeks 25 (dua puluh lima) yaitu pegawai yang bekerja di IGD, ruang bersalin, kamar operasi, PONEK, ICU/ICCU/HCU/NICU/PICU.
  1. 10.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Tingkat kegawatdaruratan (emergency index) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan tugas kesehariannya yang membutuhkan tingkat kecepatan, ketepatan, dan penyegeraan pelayanan dalam rangka penyelamatan jiwa merupakan indeks dasar untuk penghargaan sebagai insentif bagi pegawai RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I yang bekerja pada daerah emergency yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu.
(2)Tingkat kegawatdaruratan (emergency index) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) tingkatan (grade) yaitu:
1. a.grade 1 (satu) dengan nilai indeks 10 (sepuluh) yaitu pegawai yang bekerja dibidang administrasi, petugas loket, supir non ambulance, pramutaman, gizi, laundry, farmasi, rawat jalan, cleaning service, rehabilitasi medik, security, sanitasi, radiologi, laboratorium, kasir, CSSD, kamar jenazah, IPSRS; dan
2. b.grade 2 (dua) dengan nilai indeks 20 (dua puluh) yaitu pegawai yang bekerja di rawat inap, IGD, ICU/ICCU/HCU/NICU/PICU, bedah sentral, ruang bersalin/VK, PONEK, perinatologi, nifas, ambulance.
  1. 11.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…