DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kayong Utara Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; TARGET DAN STRATEGI ELIMINASI TBC; PELAKSANAAN STRATEGI DAERAH ELIMINASI TBC; TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH DESA; KOORDINASI PERCEPATAN PENANGGULANGAN TBC; PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN; PENDANAAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyakit tuberkulosis masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kayong Utara, berdampak terhadap kualitas hidup, produktivitas, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga dibutuhkan regulasi yang dapat menggerakkan semua pihak untuk bersama-sama mengendalikan dan menanggulangi tuberkulosis secara komprehensif;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf i Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyusun dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan untuk mendorong pasien Tuberkulosis menjalankan pengobatan sampai selesai;

d.bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Tuberkulosis; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); SALINAN
2. 3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. 8.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
8. 9.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
9. 10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
10. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. 12.Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK01.07/MENKES/755/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tataklasana Tuberkulosis;
12. 13.Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 52); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, atau rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
6.Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
7.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyebabkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome.
8.Penanggulangan Tuberkulosis adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
9.Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
10.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11.Pasien TBC adalah orang yang terdiagnosis penyakit TBC.
12.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, komunitas, lembaga, atau organisasi profesi.
13.Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk Penanggulangan TBC yang selanjutnya disebut KOPI TBC adalah gabungan dari beberapa organisasi profesi yang mempunyai komitmen terlibat dalam upaya Penanggulangan TBC di Daerah.
14.Kader TBC adalah orang yang secara khusus dilatih untuk membantu dalam penanggulangan TBC.
15.District Public Private Mix selanjutnya disebut DPPM adalah konsep jejaring layanan TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah dan swasta di Daerah.

Pasal 2

Penanggulangan TBC bertujuan untuk:

a.melindungi Masyarakat dari penularan TBC;
b.menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat TBC; dan
c.mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat TBC pada Masyarakat.

BAB II

TARGET DAN STRATEGI ELIMINASI TBC

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan Penanggulangan TBC untuk mencapai target Eliminasi TBC tahun 2030.
(2)Target Eliminasi TBC tahun 2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada target Eliminasi TBC nasional.
(3)Target Eliminasi TBC tahun 2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi penurunan angka:
1. a.kejadian TBC menjadi 65 (enam puluh lima) per 100.000 (seratus ribu) penduduk; dan
2. b.kematian akibat TBC menjadi 6 (enam) per 100.000 (seratus ribu) penduduk;

Pasal 4

(1)Pencapaian target Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui penerapan strategi Daerah Eliminasi TBC.
(2)Strategi Daerah Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penguatan komitmen dan kepemimpinan;
2. b.peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien TBC;
3. c.intensifikasi upaya kesehatan;
4. d.peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang Penanggulangan TBC;
5. e.peningkatan peran serta dari masyarakat; dan
6. f.penguatan manajemen program.

BAB III

PELAKSANAAN STRATEGI DAERAH ELIMINASI TBC

Pasal 5

Penguatan komitmen dan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:

a.penyusunan target Eliminasi TBC Daerah mengacu pada target Eliminasi TBC nasional;
b.pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk mencapai target Eliminasi TBC;
c.penyelenggaraan Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan melalui Desa siaga TBC;
d.penyediaan pendanaan yang memadai untuk Penanggulangan TBC; dan
e.melibatkan peran serta pemangku kepentingan terkait dengan mewajibkan mendukung program nasional dalam Penanggulangan TBC.

Pasal 6

(1)Peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
1. a.penyediaan layanan yang bermutu penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayahnya;
2. b.optimalisasi jejaring layanan TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta;
3. c.pelaksanaan sistem rujukan Pasien TBC mengikuti alur layanan TBC yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
4. d.pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC;
5. e.pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara berjenjang; dan
6. f.penyediaan ruang rawat inap khusus Pasien TBC.
(2)Penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.deteksi dini;
2. b.diagnosis; dan
3. c.tata laksana yang komprehensif dan terintegrasi.
(3)Optimalisasi jejaring layanan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui DPPM.
(4)Pelaksanaan sistem rujukan Pasien TBC dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi rujukan:
1. a.diagnosis; dan
2. b.pengobatan.
(5)Pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan agar tersedianya obat anti TBC, obat terapi pencegahan TBC, serta logistik pendukung lainnya yang berkualitas untuk pasien, keluarga pasien dan juga kelompok rentan terhadap penularan TBC.
(6)Pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan.
(7)Ruang rawat inap khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan fasilitasi untuk program layanan kuratif dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan secara komprehensif bagi Pasien TBC yang memenuhi kriteria.
(8)Unsur DPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah;
2. b.fasilitas pelayanan kesehatan swasta; dan
3. c.KOPI TBC.

Pasal 7

Intensifikasi upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

a.promosi kesehatan;
b.pengendalian faktor risiko;
c.penemuan dan pengobatan;
d.pemberian kekebalan; dan
e.pemberian obat pencegahan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku Masyarakat mengenai TBC.
(2)Bentuk promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penyebarluasan informasi yang benar mengenai TBC ke Masyarakat melalui media komunikasi publik;
2. b.penyelenggaraan upaya perubahan perilaku Masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan TBC;
3. c.pelibatan tokoh Masyarakat, tokoh agama, dan penggiat media sosial untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC; dan
4. d.penyampaian informasi mengenai layanan TBC yang sesuai standar.
(3)Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dalam melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan lainnya.

Pasal 9

(1)Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui:
1. a.peningkatan derajat kesehatan perseorangan;
2. b.peningkatan kualitas rumah tinggal pasien TBC, perumahan, dan permukiman;
3. c.pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan ruang publik;
4. d.penatalaksanaan gizi untuk pasien TBC;
5. e.penyuluhan dan investigasi kontak bagi keluarga pasien/kontak erat TBC; dan
6. f.intervensi perubahan perilaku Masyarakat.
(2)Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dalam melaksanakan pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 10

(1)Penemuan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui:
1. a.optimalisasi upaya penemuan kasus TBC;
2. b.pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien TBC; dan
3. c.penyediaan sarana diagnostik untuk sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC.
(2)Optimalisasi upaya penemuan kasus TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara:
1. a.pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
2. b.aktif intensif berbasis institusi dan komunitas.
(3)Pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada Pasien TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan obat yang disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(4)Dalam menjalani pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasien TBC mendapatkan:
1. a.pendampingan dari keluarga dan Tenaga Kesehatan;
2. b.dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat; dan
3. c.perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakitnya.
(5)Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan sosial ekonomi bagi Pasien TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dalam bentuk bantuan sosial.
(6)Penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC dapat diakses oleh Masyarakat secara gratis sesuai alur jejaring tes cepat molekuler.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kayong Utara Nomor 34 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TARGET DAN STRATEGI ELIMINASI TBC

Pasal 3

Pasal 4

PELAKSANAAN STRATEGI DAERAH ELIMINASI TBC

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TARGET DAN STRATEGI ELIMINASI TBC

Pasal 3

Pasal 4

PELAKSANAAN STRATEGI DAERAH ELIMINASI TBC

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2021