DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara 100 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 100) diubah Ketentuan Pasal 5 diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 185);
10.Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 100); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 100 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara 100 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 100) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pedoman kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi dilakukan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini: Lampiran I : Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Lampiran II : Penyajian Laporan Keuangan Lampiran III : Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Lampiran IV : Neraca Lampiran V : Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas Lampiran VI : Catatan atas Laporan Keuangan Lampiran VIII : Kebijakan Akuntansi Piutang Lampiran IX : Kebijakan Akuntansi Kas, Persediaan Lampiran X : Investasi Lampiran XI : Aset Tetap Lampiran XII : Aset Lainnya Lampiran XIII : Kewajiban Lampiran XIV : Akuntansi Pembiayaan Lampiran XV : Pendapatan-LO Lampiran XVI : Beban Lampiran XVII : Belanja Lampiran XVIII : Transfer Lampiran XIX : Dana Cadangan Lampiran XX : Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak Dilanjutkan Lampiran XXI : Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi Lampiran XXII : Properti Investasi

2.Setelah Lampiran XX Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, ditambahkan 2 (dua) lampiran yakni Lampiran XXI dan Lampiran XXII sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II
1.Ketentuan kebijakan akuntansi mengenai perjanjian konsesi jasa-pemberi konsesi dan properti investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal I berlaku efektif dan digunakan untuk penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah mulai tahun anggaran 2024.
2.Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara. Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 5 Maret 3035 BUPATI KAYONG UTARA, TTD ROMI WIJAYA Diundangkan di Sukadana pada tanggal 5 Maret 2025 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, TTD RENE RIENALDY BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025 NOMOR 4 LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 100 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KEBIJAKAN AKUNTANSI PERJANJIAN KONSESI JASA – PEMBERI KONSESI PENDAHULUAN Tujuan
1.Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi konsesi. Ruang Lingkup
2.Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas perjanjian konsesi jasa.
3.Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan yang bertujuan umum.
4.Perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup kebijakan akuntansi ini adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi.
5.Perjanjian di luar ruang lingkup kebijakan akuntansi ini adalah perjanjian yang tidak terkait dengan penyediaan jasa pelayanan publik dan komponen penyediaan jasa pelayanan publik dimana aset yang digunakan tidak dikendalikan oleh pemberi konsesi (misalnya alih daya, kontrak jasa, atau privatisasi).
6.Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk akuntansi bagi mitra konsesi, dimana pedoman akuntansi untuk perjanjian konsesi jasa bagi mitra konsesi mengikuti standar akuntansi keuangan yang relevan. DEFINISI
7.Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertiannya: a) Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi 2 konsesi dan mitra dimana:

(1). mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
(2). mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa. b) Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya. c) Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra. d) Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi. e) Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
(1). disediakan oleh mitra, yang:
1. i.dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau ii. merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
(2). disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
1. i.merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau ii. merupakan peningkatan aset pemberi konsesi. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET KONSESI JASA
  1. 8.Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila: a) pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersbut diberikan, serta penerapan tarifnya; dan b) pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
  2. 9.Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam paragraf 8 huruf (a) terpenuhi.
  3. 10.Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsensi jasa yang diakui berdasarkan paragraf 8 (atau paragraf 9 – untuk selama umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana diatur dalam paragraf 11.
  4. 11.Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud paragraf 8 huruf (a) dan paragraf 8 huruf (b) (atau paragraf 9 – untuk selama umur aset) pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.
  5. 12.Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud.
  6. 13.Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra, dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.
  7. 14.Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasikan ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBAN
  8. 15.Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud dalam paragraf 8 (atau paragraf 9 – untuk selama umur aset), pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsensi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 11, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 16.
  9. 16.Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam paragraf 15 pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud dalam paragraf 10, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.
  10. 17.Sifat kewajiban yang diakui, ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.
  11. 18.Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari: a) Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (financial liability model); b) Pemberian hak usaha kepada mitra (grant of a right to the operator model), misalnya:
(1). pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
(2). pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik. SKEMA KEWAJIBAN KEUANGAN

19.Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud pada paragraf 15 sebagai kewajiban keuangan.
20.Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap: a) Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau b) Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 20 huruf (a), walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.
21.Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui sebagaimana dimaksud dalam paragraf 15 berpedoman pada standar akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dan dipandu dalam Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi ini.
22.Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai: a) Pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui sebagaimana dimaksud dalam paragraf 15; b) Bagian tagihan atas biaya keuangan; dan c) Bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.
23.Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 22 huruf (b) dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sebagaimana dimaksud dalam paragraf 22 huruf (c) sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.
24.Ketika kompenen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa: a) dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik. b) tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi. SKEMA PEMBERIAN HAK USAHA KEPADA MITRA
25.Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sesuai paragraf 15 sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.
26.Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) sebagaimana dimaksud dalam paragraf 25 berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.
27.Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsensi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban – pendapatan tangguhan.
28.Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban – pendapatan tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban. MEMBAGI PERJANJIAN
29.Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 19 dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra sebagaimana dimaksud dalam paragraf 25, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud paragraf 15 diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur sebagaimana dimaksud dalam paragraf 16.
30.Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban yang dimaksud dalam paragraf 29 berdasarkan masing-masing skema sebagaimana paragraf 19 sampai dengan paragraf 28. KEWAJIBAN LAINNYA, KOMITMEN, KEWAJIBAN KONTIJENSI DAN ASET KONTIJENSI
31.Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjesi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada kebijakan akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi, dan aset kontinjensi. PENDAPATAN LAINNYA
32.Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, selain dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 25 sampai dengan paragraf 28, berpedoman pada kebijakan akuntansi pendapatan dari transaksi pertukaran. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
33.Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan.
34.Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan: a) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan dengan perjanjian konsesi jasa; b) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat mempengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang); c) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari: (i) Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan; (ii) Hak untuk mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa; (iii) Nilai buku konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa; (iv) Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa; (v) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa; (vi) Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul); dan (vii) Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan. d) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.
35.Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 34 merupakan pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adanya perjanjian konsesi jasa. Pengungkapan atas perlakuan akuntansi yang secara khusus diatur dalam kebijakan akuntansi lain, mengikuti pengungkapan sesuai kebijakan akuntansi tersebut.
36.Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 34 disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok. BUPATI KAYONG UTARA, TTD ROMI WIJAYA LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 100 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI PENDAHULUAN Tujuan
1.Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait. Ruang Lingkup
2.Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum bagi Pemerintah Daerah dan tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
3.Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk: a) aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan b) hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui. DEFINISI
4.Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertiannya: a) Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. c) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan. d) Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. e) Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

i.digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau ii. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. f) Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan Pemerintah Daerah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. PROPERTI INVESTASI
1. 5.Pemerintah Daerah dapat memiliki properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut: a) Pemerintah Daerah mengelola portofolio properti dengan basis komersial; atau b) Pemerintah Daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh untuk membiayai program dan kegiatannya.
2. 6.Properti Investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Hal ini yang membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).
3. 7.Berikut ini adalah karakteristik properti investasi: a) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang (lebih dari 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan) dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain (antar Pemerintah Daerah, pemerintah desa, atau instansi vertikal) dalam jangka pendek (dalam 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan). Informasi mengenai penguasaan dan/atau kepemilikan dapat berdasarkan pada dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan; b) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Berdasarkan kepada dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan, apabila Pemerintah Daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain (antar Pemerintah Daerah, pemerintah desa, atau instansi vertikal) dalam jangka pendek, yaitu dalam 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai; c) bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dipersamakan; d) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi, sesuai dengan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan; e) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan.
4. 8.Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini: a) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, contohnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan; b) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dipersamakan; c) properti yang secara substansi digunakan sendiri, termasuk di antaranya properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan; d) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dipersamakan; e) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan tarif sewa di bawah harga pasar; f) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap. g) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan; h) properti yang keseluruhannya digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan.
5. 9.Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi aset properti investasi adalah sebagai berikut: a) apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah; b) apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 20% dari aset tetap) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
6. 10.Dalam beberapa kasus, Pemerintah Daerah menyediakan tambahan layanan kepada penyewa properti yang dimilikinya. Pemerintah Daerah memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan kepada para penyewa properti tidak signifikan terhadap nilai keseluruhan perjanjian. Contohnya, ketika pemilik gedung kantor menyediakan layanan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.
7. 11.Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas satuan kerja lainnya (entitas yang laporan keuangannya dikonsolidasikan). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansi penyewanya. Kondisi ini dapat terjadi jika Pemerintah Daerah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada Pemerintah Daerah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.
8. 12.Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan pada kedua entitas pelaporan. PENGAKUAN
9. 13.Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria: a) besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan b) biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
10. 14.Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, Pemerintah Daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Suatu kepastian bahwa Pemerintah Daerah akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan resiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.
11. 15.Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Bukti perolehan dapat berdasarkan kontrak/perjanjian kerja sama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Bupati/Sekretaris Daerah. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
12. 16.Pemerintah Daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
13. 17.Berdasarkan prinsip pengakuan pada paragraf 14, Pemerintah Daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Biaya-biaya tersebut diakui sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
14. 18.Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, Pemerintah Daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dari kebijakan akuntansi ini. PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL
15. 19.Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
16. 20.Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
17. 21.Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
18. 22.Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini: a) biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan); b) kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau c) pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
19. 23.Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
20. 24.Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, Pemerintah Daerah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.
21. 25.Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.
22. 26.Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
23. 27.Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non- moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar, kecuali: a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
24. 28.Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, Pemerintah Daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika: a) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau b) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan c) selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.
25. 29.Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
26. 30.Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika: a) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau b) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika Pemerintah Daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
27. 31.Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar. PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL
28. 32.Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
29. 33.Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur tentang Aset Tetap.
30. 34.Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
31. 35.Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
32. 36.Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
33. 37.Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
34. 38.Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
35. 39.Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
36. 40.Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah Daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
37. 41.Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf 40, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk: a) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut; b) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan c) proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
38. 42.Dalam melakukan revaluasi pemerintah daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen. PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI
39. 43.Properti investasi diklasifikasikan sebagai aset non lancar pada neraca.
40. 44.Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
41. 45.Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, Pemerintah Daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan Pemerintah Daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan. PENGUNGKAPAN
42. 46.Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain: a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); b) metode penyusutan yang digunakan; c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; e) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
i.penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset; ii. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan; iii. pelepasan; iv. penyusutan;
v.alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan vi. perubahan lain. f) apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
i.uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi; ii. dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi; iii. tanggal efektif penilaian kembali; iv. nilai tercatat sebelum revaluasi
v.jumlah penyesuaian atas nilai wajar; vi. nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi. g) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi; h) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari; i) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan; j) apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai; g) jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
i.penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi; ii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut; iii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut. l) kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan; m) properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan n) informasi lain terkait dengan properti investasi. ALIH GUNA
1. 47.Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan: a) dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, dialih gunakan dari properti investasi menjadi aset tetap; b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan; c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialih gunakan dari aset tetap menjadi properti investasi; d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
2. 48.Paragraf 47 (b) mengharuskan Pemerintah Daerah mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika Pemerintah Daerah memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka Pemerintah Daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika Pemerintah Daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti investasi.
3. 49.Pemerintah Daerah dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
4. 50.Pemerintah Daerah menggunakan metode biaya sehingga alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.
5. 51.Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan. PELEPASAN
6. 52.Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat: a) pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; dan b) tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.
7. 53.Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
8. 54.Pemerintah Daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi.
9. 55.Pemerintah Daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat dilakukan secara praktis.
10. 56.Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam Surplus/Defisit Non Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
11. 57.Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
12. 58.Pemerintah Daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
13. 59.Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.
14. 60.Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan akuntansi properti investasi ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam properti investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.
15. 61.Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini secara prospektif. BUPATI KAYONG UTARA, TTD ROMI WIJAYA LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 100 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KEBIJAKAN AKUNTANSI PERJANJIAN KONSESI JASA – PEMBERI KONSESI PENDAHULUAN Tujuan
16. 1.Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi konsesi. Ruang Lingkup
17. 2.Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas perjanjian konsesi jasa.
18. 3.Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan yang bertujuan umum.
19. 4.Perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup kebijakan akuntansi ini adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi.
20. 5.Perjanjian di luar ruang lingkup kebijakan akuntansi ini adalah perjanjian yang tidak terkait dengan penyediaan jasa pelayanan publik dan komponen penyediaan jasa pelayanan publik dimana aset yang digunakan tidak dikendalikan oleh pemberi konsesi (misalnya alih daya, kontrak jasa, atau privatisasi).
21. 6.Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk akuntansi bagi mitra konsesi, dimana pedoman akuntansi untuk perjanjian konsesi jasa bagi mitra konsesi mengikuti standar akuntansi keuangan yang relevan. DEFINISI
22. 7.Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertiannya: a) Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi 2 konsesi dan mitra dimana:

(1). mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
(2). mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa. b) Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya. c) Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra. d) Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi. e) Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
(1). disediakan oleh mitra, yang:
1. i.dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau ii. merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
(2). disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
1. i.merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau ii. merupakan peningkatan aset pemberi konsesi. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET KONSESI JASA
  1. 8.Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila: a) pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersbut diberikan, serta penerapan tarifnya; dan b) pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
  2. 9.Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam paragraf 8 huruf (a) terpenuhi.
  3. 10.Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsensi jasa yang diakui berdasarkan paragraf 8 (atau paragraf 9 – untuk selama umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana diatur dalam paragraf 11.
  4. 11.Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud paragraf 8 huruf (a) dan paragraf 8 huruf (b) (atau paragraf 9 – untuk selama umur aset) pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.
  5. 12.Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud.
  6. 13.Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra, dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.
  7. 14.Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasikan ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBAN
  8. 15.Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud dalam paragraf 8 (atau paragraf 9 – untuk selama umur aset), pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsensi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 11, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 16.
  9. 16.Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam paragraf 15 pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud dalam paragraf 10, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.
  10. 17.Sifat kewajiban yang diakui, ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.
  11. 18.Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari: a) Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (financial liability model); b) Pemberian hak usaha kepada mitra (grant of a right to the operator model), misalnya:
(1). pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
(2). pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik. SKEMA KEWAJIBAN KEUANGAN

19.Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud pada paragraf 15 sebagai kewajiban keuangan.
20.Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap: a) Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau b) Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 20 huruf (a), walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.
21.Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui sebagaimana dimaksud dalam paragraf 15 berpedoman pada standar akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dan dipandu dalam Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi ini.
22.Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai: a) Pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui sebagaimana dimaksud dalam paragraf 15; b) Bagian tagihan atas biaya keuangan; dan c) Bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.
23.Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 22 huruf (b) dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sebagaimana dimaksud dalam paragraf 22 huruf (c) sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.
24.Ketika kompenen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa: a) dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik. b) tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi. SKEMA PEMBERIAN HAK USAHA KEPADA MITRA
25.Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sesuai paragraf 15 sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.
26.Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) sebagaimana dimaksud dalam paragraf 25 berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.
27.Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsensi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban – pendapatan tangguhan.
28.Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban – pendapatan tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban. MEMBAGI PERJANJIAN
29.Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 19 dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra sebagaimana dimaksud dalam paragraf 25, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud paragraf 15 diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur sebagaimana dimaksud dalam paragraf 16.
30.Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban yang dimaksud dalam paragraf 29 berdasarkan masing-masing skema sebagaimana paragraf 19 sampai dengan paragraf 28. KEWAJIBAN LAINNYA, KOMITMEN, KEWAJIBAN KONTIJENSI DAN ASET KONTIJENSI
31.Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjesi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada kebijakan akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi, dan aset kontinjensi. PENDAPATAN LAINNYA
32.Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, selain dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 25 sampai dengan paragraf 28, berpedoman pada kebijakan akuntansi pendapatan dari transaksi pertukaran. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
33.Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan.
34.Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan: a) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan dengan perjanjian konsesi jasa; b) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat mempengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang); c) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari: (i) Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan; (ii) Hak untuk mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa; (iii) Nilai buku konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa; (iv) Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa; (v) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa; (vi) Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul); dan (vii) Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan. d) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.
35.Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 34 merupakan pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adanya perjanjian konsesi jasa. Pengungkapan atas perlakuan akuntansi yang secara khusus diatur dalam kebijakan akuntansi lain, mengikuti pengungkapan sesuai kebijakan akuntansi tersebut.
36.Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 34 disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok. BUPATI KAYONG UTARA, TTD ROMI WIJAYA LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 100 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI PENDAHULUAN Tujuan
1.Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi properti investasi dan pengungkapan yang terkait. Ruang Lingkup
2.Pernyataan kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan properti investasi dalam laporan keuangan untuk tujuan umum bagi Pemerintah Daerah dan tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
3.Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk: a) aset biologis yang terkait dengan aktivitas agrikultur; dan b) hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam dan sumber daya alam sejenis yang tidak dapat diperbaharui. DEFINISI
4.Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertiannya: a) Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. c) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan. d) Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. e) Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

i.digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau ii. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. f) Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan Pemerintah Daerah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. PROPERTI INVESTASI
1. 5.Pemerintah Daerah dapat memiliki properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut: a) Pemerintah Daerah mengelola portofolio properti dengan basis komersial; atau b) Pemerintah Daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh untuk membiayai program dan kegiatannya.
2. 6.Properti Investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Hal ini yang membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).
3. 7.Berikut ini adalah karakteristik properti investasi: a) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang (lebih dari 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan) dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain (antar Pemerintah Daerah, pemerintah desa, atau instansi vertikal) dalam jangka pendek (dalam 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan). Informasi mengenai penguasaan dan/atau kepemilikan dapat berdasarkan pada dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan; b) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Berdasarkan kepada dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan, apabila Pemerintah Daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain (antar Pemerintah Daerah, pemerintah desa, atau instansi vertikal) dalam jangka pendek, yaitu dalam 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai; c) bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dipersamakan; d) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi, sesuai dengan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan; e) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan.
4. 8.Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini: a) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, contohnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan; b) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dipersamakan; c) properti yang secara substansi digunakan sendiri, termasuk di antaranya properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan; d) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dipersamakan; e) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan tarif sewa di bawah harga pasar; f) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap. g) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan; h) properti yang keseluruhannya digunakan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah berdasarkan dokumentasi formal penatausahaan Barang Milik Daerah, asersi manajemen dalam laporan keuangan, atau informasi yang dipersamakan.
5. 9.Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi aset properti investasi adalah sebagai berikut: a) apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah; b) apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 20% dari aset tetap) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
6. 10.Dalam beberapa kasus, Pemerintah Daerah menyediakan tambahan layanan kepada penyewa properti yang dimilikinya. Pemerintah Daerah memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan kepada para penyewa properti tidak signifikan terhadap nilai keseluruhan perjanjian. Contohnya, ketika pemilik gedung kantor menyediakan layanan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.
7. 11.Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas satuan kerja lainnya (entitas yang laporan keuangannya dikonsolidasikan). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansi penyewanya. Kondisi ini dapat terjadi jika Pemerintah Daerah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada Pemerintah Daerah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.
8. 12.Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan pada kedua entitas pelaporan. PENGAKUAN
9. 13.Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria: a) besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan b) biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
10. 14.Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, Pemerintah Daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal. Suatu kepastian bahwa Pemerintah Daerah akan menerima manfaat ekonomi yang melekat dan resiko yang terkait dengan properti investasi tersebut.
11. 15.Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Bukti perolehan dapat berdasarkan kontrak/perjanjian kerja sama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Bupati/Sekretaris Daerah. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
12. 16.Pemerintah Daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
13. 17.Berdasarkan prinsip pengakuan pada paragraf 14, Pemerintah Daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi. Biaya-biaya tersebut diakui sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan.
14. 18.Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, Pemerintah Daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan penghentian pengakuan dari kebijakan akuntansi ini. PENGUKURAN SAAT PENGAKUAN AWAL
15. 19.Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan.
16. 20.Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
17. 21.Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.
18. 22.Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya di bawah ini: a) biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan); b) kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau c) pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
19. 23.Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
20. 24.Properti investasi dapat diperoleh melalui transaksi non pertukaran. Misalnya, Pemerintah Daerah menggunakan kewenangannya untuk mengalihkan properti. Dalam hal dilakukan pengalihan tersebut, nilai properti investasi yang diakui adalah sebesar nilai wajar.
21. 25.Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai sewa pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai liabilitas.
22. 26.Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari liabilitas. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
23. 27.Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non- moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar, kecuali: a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.
24. 28.Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, Pemerintah Daerah mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika: a) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau b) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan c) selisih antara (a) atau (b) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.
25. 29.Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
26. 30.Nilai wajar suatu aset di mana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika: a) variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau b) probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika Pemerintah Daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
27. 31.Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar. PENGUKURAN SETELAH PENGAKUAN AWAL
28. 32.Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
29. 33.Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur tentang Aset Tetap.
30. 34.Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
31. 35.Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
32. 36.Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
33. 37.Properti investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (costs and values) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (rolling basis) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui.
34. 38.Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
35. 39.Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai kenaikan dalam ekuitas. Sebaliknya, jika jumlah tercatat properti investasi turun akibat revaluasi, maka penurunan tersebut diakui sebagai penurunan dalam ekuitas.
36. 40.Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Pemerintah Daerah harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
37. 41.Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis seperti yang diuraikan pada paragraf 40, Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk: a) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut; b) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut, dan c) proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
38. 42.Dalam melakukan revaluasi pemerintah daerah dapat menggunakan penilaian secara internal ataupun penilai secara independen. PENYAJIAN PROPERTI INVESTASI
39. 43.Properti investasi diklasifikasikan sebagai aset non lancar pada neraca.
40. 44.Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
41. 45.Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, Pemerintah Daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan Pemerintah Daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan. PENGUNGKAPAN
42. 46.Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain: a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount); b) metode penyusutan yang digunakan; c) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; e) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
i.penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset; ii. penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan; iii. pelepasan; iv. penyusutan;
v.alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan vi. perubahan lain. f) apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
i.uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi; ii. dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi; iii. tanggal efektif penilaian kembali; iv. nilai tercatat sebelum revaluasi
v.jumlah penyesuaian atas nilai wajar; vi. nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi. g) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi; h) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari; i) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan; j) apabila Pemerintah Daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai; g) jumlah yang diakui dalam surplus/defisit untuk:
i.penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi; ii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut; iii. beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut. l) kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan; m) properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain; dan n) informasi lain terkait dengan properti investasi. ALIH GUNA
1. 47.Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan: a) dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, dialih gunakan dari properti investasi menjadi aset tetap; b) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan; c) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialih gunakan dari aset tetap menjadi properti investasi; d) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
2. 48.Paragraf 47 (b) mengharuskan Pemerintah Daerah mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual. Jika Pemerintah Daerah memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka Pemerintah Daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan. Demikian juga jika Pemerintah Daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti investasi.
3. 49.Pemerintah Daerah dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika pemerintah memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
4. 50.Pemerintah Daerah menggunakan metode biaya sehingga alih guna antara properti investasi, properti yang digunakan sendiri, dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.
5. 51.Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan. PELEPASAN
6. 52.Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat: a) pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; dan b) tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan.
7. 53.Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
8. 54.Pemerintah Daerah mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut dan jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui lagi.
9. 55.Pemerintah Daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun apabila jumlah tercatat dari bagian yang diganti tersebut tidak dapat dilakukan secara praktis.
10. 56.Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam Surplus/Defisit Non Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
11. 57.Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
12. 58.Pemerintah Daerah mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
13. 59.Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai surplus/defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.
14. 60.Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan akuntansi properti investasi ini dengan mengklasifikasikan asetnya ke dalam properti investasi pada saat pertama kali dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.
15. 61.Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini secara prospektif. BUPATI KAYONG UTARA, TTD ROMI WIJAYA LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 4 TAHUN2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 100 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KEBIJAKAN AKUNTANSI PERJANJIAN KONSESI JASA – PEMBERI KONSESI PENDAHULUAN Tujuan
16. 1.Tujuan dari pernyataan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi konsesi. Ruang Lingkup
17. 2.Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan akuntansi ini untuk akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas perjanjian konsesi jasa.
18. 3.Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan yang bertujuan umum.
19. 4.Perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup kebijakan akuntansi ini adalah perjanjian yang melibatkan mitra untuk menyediakan jasa publik yang berkaitan dengan aset konsesi jasa atas nama pemberi konsesi.
20. 5.Perjanjian di luar ruang lingkup kebijakan akuntansi ini adalah perjanjian yang tidak terkait dengan penyediaan jasa pelayanan publik dan komponen penyediaan jasa pelayanan publik dimana aset yang digunakan tidak dikendalikan oleh pemberi konsesi (misalnya alih daya, kontrak jasa, atau privatisasi).
21. 6.Kebijakan akuntansi ini tidak berlaku untuk akuntansi bagi mitra konsesi, dimana pedoman akuntansi untuk perjanjian konsesi jasa bagi mitra konsesi mengikuti standar akuntansi keuangan yang relevan. DEFINISI
22. 7.Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertiannya: a) Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi 2 konsesi dan mitra dimana:

(1). mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
(2). mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa. b) Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya. c) Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra. d) Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi. e) Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
(1). disediakan oleh mitra, yang:
1. i.dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau ii. merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
(2). disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
1. i.merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau ii. merupakan peningkatan aset pemberi konsesi. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN ASET KONSESI JASA
  1. 8.Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila: a) pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersbut diberikan, serta penerapan tarifnya; dan b) pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
  2. 9.Kebijakan akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan dalam paragraf 8 huruf (a) terpenuhi.
  3. 10.Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsensi jasa yang diakui berdasarkan paragraf 8 (atau paragraf 9 – untuk selama umur aset) sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi sebagaimana diatur dalam paragraf 11.
  4. 11.Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan sebagaimana dimaksud paragraf 8 huruf (a) dan paragraf 8 huruf (b) (atau paragraf 9 – untuk selama umur aset) pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.
  5. 12.Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud.
  6. 13.Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra, dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi Aset Tidak Berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.
  7. 14.Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasikan ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset. PENGAKUAN DAN PENGUKURAN KEWAJIBAN
  8. 15.Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud dalam paragraf 8 (atau paragraf 9 – untuk selama umur aset), pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsensi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 11, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 16.
  9. 16.Pengakuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam paragraf 15 pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa sebagaimana dimaksud dalam paragraf 10, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.
  10. 17.Sifat kewajiban yang diakui, ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.
  11. 18.Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari: a) Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (financial liability model); b) Pemberian hak usaha kepada mitra (grant of a right to the operator model), misalnya:
(1). pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
(2). pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik. SKEMA KEWAJIBAN KEUANGAN

19.Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagaimana dimaksud pada paragraf 15 sebagai kewajiban keuangan.
20.Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap: a) Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau b) Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 20 huruf (a), walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.
21.Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui sebagaimana dimaksud dalam paragraf 15 berpedoman pada standar akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dan dipandu dalam Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi ini.
22.Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai: a) Pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui sebagaimana dimaksud dalam paragraf 15; b) Bagian tagihan atas biaya keuangan; dan c) Bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.
23.Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 22 huruf (b) dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sebagaimana dimaksud dalam paragraf 22 huruf (c) sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.
24.Ketika kompenen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa: a) dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik. b) tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi. SKEMA PEMBERIAN HAK USAHA KEPADA MITRA
25.Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sesuai paragraf 15 sebagai bagian tangguhan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.
26.Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tangguhan) sebagaimana dimaksud dalam paragraf 25 berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.
27.Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsensi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban – pendapatan tangguhan.
28.Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi jasa ataupun pengurang nilai kewajiban – pendapatan tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban. MEMBAGI PERJANJIAN
29.Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 19 dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra sebagaimana dimaksud dalam paragraf 25, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul sebagaimana dimaksud paragraf 15 diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur sebagaimana dimaksud dalam paragraf 16.
30.Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban yang dimaksud dalam paragraf 29 berdasarkan masing-masing skema sebagaimana paragraf 19 sampai dengan paragraf 28. KEWAJIBAN LAINNYA, KOMITMEN, KEWAJIBAN KONTIJENSI DAN ASET KONTIJENSI
31.Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjesi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada kebijakan akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi, dan aset kontinjensi. PENDAPATAN LAINNYA
32.Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, selain dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 25 sampai dengan paragraf 28, berpedoman pada kebijakan akuntansi pendapatan dari transaksi pertukaran. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN
33.Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan.
34.Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan: a) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan dengan perjanjian konsesi jasa; b) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat mempengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang); c) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari: (i) Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan; (ii) Hak untuk mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa; (iii) Nilai buku konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa; (iv) Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa; (v) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa; (vi) Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul); dan (vii) Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan. d) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.
35.Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 34 merupakan pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adanya perjanjian konsesi jasa. Pengungkapan atas perlakuan akuntansi yang secara khusus diatur dalam kebijakan akuntansi lain, mengikuti pengungkapan sesuai kebijakan akuntansi tersebut.
36.Pengungkapan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 34 disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok. BUPATI KAYONG UTARA, TTD ROMI WIJAYA

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…