DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2025 ini mengatur pengarusutamaan gender (PUG) sebagai strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan daerah guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Materi pokok mencakup: Ketentuan Umum: Definisi istilah (gender, PUG, analisis gender, Pokja PUG, Focal Point, RAD PUG) dan asas (penghormatan HAM, keadilan, partisipatif, kesetaraan, non-diskriminasi, sinergitas). Tugas dan Kewenangan: Pemerintah daerah bertugas merumuskan kebijakan PUG, berwenang menetapkan kebijakan, koordinasi, pemantauan, fasilitasi anggaran, dan penguatan kelembagaan. Perencanaan: Penyusunan kebijakan/program responsif gender melalui analisis gender, dituangkan dalam dokumen seperti RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, dan RKA Perangkat Daerah; dikoordinasikan oleh perangkat daerah bidang perencanaan. Pelaksanaan: Bupati bertanggung jawab, dapat dilimpahkan ke Wakil Bupati; implementasi melalui prasyarat PUG; pembentukan Pokja PUG (ketua: kepala perangkat perencanaan, sekretaris: kepala perangkat pemberdayaan perempuan) dengan tugas promosi, sosialisasi, pemantauan; Focal Point di setiap perangkat daerah; komitmen dalam bentuk produk hukum/program; penyusunan RAD PUG memuat PUG dalam perundang-undangan, siklus pembangunan, kelembagaan, dan peran masyarakat. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan: Bupati melakukan pemantauan/evaluasi; Focal Point laporkan ke Pokja, Pokja ke Bupati, Bupati ke gubernur setiap 6 bulan; laporan memuat capaian, program, data terpilah, dll. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat, organisasi, akademisi, LSM, dunia usaha, media dapat berpartisipasi melalui perencanaan responsif, pengorganisasian usaha, penerapan PUG, dan penyediaan informasi. Kerja Sama: Sinergitas dengan pusat/provinsi; kerjasama dengan daerah lain/pihak ketiga/asing melalui pertukaran info, technical assistance, kajian, dll. Pembinaan dan Pengawasan: Bupati bina melalui panduan, penguatan kapasitas, pembinaan; pengawasan oleh perangkat pemberdayaan perempuan (teknis) dan pengawasan (umum). Penghargaan: Diberikan berupa piagam/piala/program pembinaan sesuai kemampuan keuangan. Pendanaan: Dari APBD dan sumber sah lainnya. Ketentuan Lain-Lain: Pedoman perencanaan/penganggaran dan pengawasan diatur Ketua Pokja. Ketentuan Peralihan: Pokja/Focal Point existing tetap berlaku jika tidak bertentangan. Ketentuan Penutup: Berlaku sejak diundangkan (5 Maret 2025)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan indeks pembangunan gender, upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan instansi vertikal serta pemangku kepentingan lainnya;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Kayong Utara, dan melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, diperlukan pengaturannya dalam suatu Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengarusutamaan Gender; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan SALINAN Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 217); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Daerah.
7.Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab antara laki- laki dan perempuan.
8.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
9.Focus Point adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
10.Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian kesetaraan dan keadilan Gender melalui PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah, PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, penguatan kelembagaan PUG dan penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Pasal 2

(1)PUG berasaskan:
1. a.penghormatan terhadap hak asasi manusia;
2. b.keadilan;
3. c.partisipatif;
4. d.kesetaraan;
5. e.non diskriminasi; dan
6. f.sinergitas.
(2)Asas penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
(3)Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proposional, patut, benar, baik dan tertib, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial dalam setiap kondisi dan situasi dan sebagainya.
(4)Asas partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
(5)Asas kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias bagi setiap orang untuk mewujudkan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.
(6)Asas non diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah untuk menghargai persamaan derajat tidak membeda-bedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, status sosial, Gender dan sebagainya.
(7)Asas sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah upaya membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan serta perwujudan kesetaraan dan keadilan Gender.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif Gender.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan di Daerah;
b.mewujudkan Perencanaan Responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
d.mewujudkan pengelolaan ARB;
e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB II

TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah memiliki tugas merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan PUG di Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang:

a.menetapkan kebijakan Daerah untuk pelaksanaan PUG di Daerah;
b.melakukan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG di Daerah;
c.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah;
d.memfasilitasi anggaran untuk kegiatan PUG di Daerah;
e.memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG bersama lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga lain non pemerintah;
f.mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif Gender;
g.memberikan bantuan teknis, fasilitasi pelaksana PUG, Analisis Gender, perencanaan analisis responsif Gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG di Daerah;
h.melaksanakan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, sosial, politik, pemerintahan dan ketenagakerjaan; dan
i.memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin dalam kondisi dan situasi tertentu.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang dilakukan melalui Analisis Gender.
(2)Dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
2. b.rencana kerja Pemerintah Daerah;
3. c.rencana strategis Perangkat Daerah;
4. d.rencana kerja Perangkat Daerah; dan
5. e.rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
(3)Penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan.
(4)Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender atau metode analisis lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Analisis Gender terhadap dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, dapat dilaksanakan dengan bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
(3)Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
(4)Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS dan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kerja dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 9

(1)Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
(3)Pelaksanaan PUG dilakukan melalui implementasi prasyarat PUG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG, dibentuk Pokja PUG.
(2)Bupati menetapkan kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan sebagai ketua Pokja PUG dan kepala Perangkat Daerah yang menyenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai sekretaris Pokja PUG.
(3)Anggota Pokja PUG meliputi:
1. a.kepala Perangkat Daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. b.unsur instansi vertikal di Daerah;
3. c.unsur perguruan tinggi;
4. d.unsur organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan/atau
5. e.unsur organisasi perempuan.
(4)Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksid pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…