DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 6 Tahun 2025 ini mengatur teknis pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Materi pokok mencakup: Ketentuan Umum: Definisi istilah seperti Daerah, Bupati, PNS, PPPK, dan Hari Raya. Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas: Diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, PNS, PPPK, calon PNS, pimpinan dan anggota DPRD, serta pimpinan badan layanan umum daerah. Komponen THR/gaji ke-13 meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan/umum (disesuaikan dengan jabatan). Tidak diberikan kepada PNS yang cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi dengan gaji dari tempat penugasan. Untuk PPPK dengan masa kerja <1 tahun, diberikan proporsional; <1 bulan sebelum Hari Raya atau 1 Juni, tidak diberikan. Pembayaran: THR dibayarkan paling cepat 15 hari kerja sebelum Hari Raya (berdasarkan penghasilan Februari 2025); gaji ke-13 paling cepat Juni 2025 (berdasarkan penghasilan Mei 2025). Tidak ada potongan iuran, tapi dikenakan PPh yang ditanggung pemerintah. Pendanaan: Bersumber dari APBD.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); SALINAN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji ketiga belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 217);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 229); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kayong Utara.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Bupati, Wakil Bupati, PNS, PPPK, calon PNS, pimpinan dan anggota DPRD, dan pimpinan badan layanan umum Daerah pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi pratama atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi pratama;
2. b.administrator atau jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional ahli madya;
5. e.fungsional ahli muda;
6. f.fungsional ahli pertama;
7. g.fungsional penyelia;
8. h.fungsional mahir;
9. i.fungsional terampil;
10. j.fungsional pemula;
11. k.pelaksana; dan
12. l.jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS, dalam hal:
1. a.sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi Bupati dan Wakil Bupati, terdiri atas:

a.gaji pokok;
b.tunjangan keluarga; dan
c.tunjangan jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala Daerah dan wakil kepala Daerah.

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Tunjangan Hari Raya bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima; dan
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi pimpinan dan anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Pasal 6

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi calon PNS, terdiri atas:

a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan pangan; dan
d.tunjangan umum, sesuai jabatan pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bagi pimpinan badan layanan umum Daerah yang bertugas pada Perangkat Daerah atau unit pelaksana teknis Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada badan layanan umum Daerah tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai penerima, komponen, dan besaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian gaji ketiga belas.

Pasal 9

PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 10

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.

Pasal 11

(1)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat bulan Juni Tahun 2025.
(2)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(3)Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan yakni mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2025.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…