DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2025 ini mengatur pemberian cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Tujuannya untuk menjamin kesehatan jasmani dan rohani ASN, meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian, serta memberikan kepastian hukum. Materi pokok mencakup: BAB I Ketentuan Umum: Definisi istilah seperti Daerah, Bupati, Pemerintah Daerah, ASN (PNS dan PPPK), cuti (waktu istirahat di luar tanggungan negara), dan tim pemeriksa kesehatan. BAB II Jenis Cuti dan Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti: Jenis cuti meliputi cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara. Pejabat berwenang memberikan cuti tercantum dalam lampiran (misalnya, Bupati untuk cuti besar, atasan langsung untuk cuti tahunan). Cuti bersama ditetapkan Bupati berdasarkan keputusan nasional. BAB III Cuti PNS: Rincian cuti tahunan (12 hari kerja setelah 1 tahun kerja, bisa diakumulasi max 3 tahun); cuti besar (max 3 bulan setelah 6 tahun kerja berturut-turut); cuti sakit (berdasarkan surat dokter, max 1 tahun 6 bulan dengan perpanjangan); cuti melahirkan (3 bulan untuk anak 1-2, 2 bulan untuk anak 3 dst.); cuti alasan penting (untuk keluarga sakit/meninggal, dll.); cuti luar tanggungan negara (untuk alasan pribadi, tidak dihitung masa kerja). Selama cuti, PNS tetap terima gaji kecuali cuti luar tanggungan. BAB IV Cuti PPPK: Mirip dengan PNS, tapi cuti tahunan max 12 hari setelah 1 tahun; cuti sakit max 1 bulan full gaji, kemudian proporsional; cuti melahirkan 3 bulan; cuti alasan penting max 1 bulan; tidak ada cuti besar. Cuti bersama berlaku mutatis mutandis. BAB V Tata Cara Permohonan dan Pemberian Cuti: Permohonan cuti diajukan secara hierarkis (tertulis/oral untuk sakit), dengan persyaratan seperti surat dokter untuk cuti sakit. Pemberian cuti mempertimbangkan kebutuhan dinas; cuti tahunan bisa dibagi, cuti sakit diperiksa tim kesehatan jika >14 hari. BAB III Format Permintaan, Pertimbangan, dan Keputusan Pemberian Cuti (kemungkinan penomoran ulang): Format disiapkan oleh perangkat daerah kepegawaian. BAB IV Pendokumentasian: Dokumen cuti didokumentasikan oleh perangkat daerah kepegawaian untuk pembaruan data ASN. BAB V Ketentuan Lain-Lain: ASN cuti tahunan/bersama bisa dipanggil kembali jika darurat; cuti tidak boleh digunakan untuk kegiatan dilarang; berlaku mutatis mutandis untuk calon PNS. BAB VI Ketentuan Penutup: Berlaku sejak diundangkan; pencabutan peraturan lama.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian guna terciptanya budaya tertib administrasi di bidang kepegawaian serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian hak cuti bagi Aparatur Sipil Negara, perlu ditetapkan pengaturan tentang pemberian hak cuti Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
c.bahwa Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Cuti Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik SALINAN Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
8.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 406); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang mendapat delegasi sebagian wewenang dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberikan Cuti.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9.Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
10.Tim Penguji Kesehatan adalah suatu tim yang dibentuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang beranggotakan dokter pemerintah untuk menguji kesehatan PNS.

BAB II

JENIS CUTI DAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI

Pasal 2

(1)Setiap PNS dan PPPK berhak mendapatkan cuti.
(2)Cuti bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.cuti tahunan;
2. b.cuti besar;
3. c.cuti sakit;
4. d.cuti melahirkan;
5. e.cuti karena alasan penting;
6. f.cuti bersama; dan
7. g.cuti di luar tanggungan negara.
(3)Cuti bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.cuti tahunan;
2. b.cuti sakit;
3. c.cuti melahirkan; dan
4. d.cuti bersama.
(4)Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
(5)Bupati dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya untuk memberikan Cuti.
(6)Pendelegasian wewenang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

FORMAT PERMINTAAN, PERTIMBANGAN, DAN KEPUTUSAN PEMBERIAN CUTI

Pasal 3

(1)PNS yang sudah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus- menerus berhak mendapatkan cuti tahunan.
(2)Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja.
(3)Permintaan cuti tahunan dapat diberikan paling sedikit 1 (satu) hari kerja.

Pasal 4

(1)Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan pada tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan bagi PNS yang memiliki masa kerja di atas 2 (dua) tahun.
(2)Sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 (enam) hari kerja.
(3)Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan bagi PNS yang memiliki masa kerja di atas 3 (tiga) tahun.

Pasal 5

(1)Dalam hal cuti tahunan akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender.
(2)Tempat yang sulit perhubungannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan lokasi yang sulit dijangkau dan lokasi dengan alat transportasi sangat terbatas.
(3)Penambahan jangka waktu untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender dilakukan pada saat permintaan cuti tahunan atau saat menjalankan cuti tahunan.

Pasal 6

(1)Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak dan dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.
(2)Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.
(3)Dalam hal terdapat PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan dan masih terdapat sisa hak atas cuti tahunan untuk tahun berjalan, dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk tahun berikutnya apabila terdapat kepentingan dinas mendesak.
(4)Hak atas sisa cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung penuh dalam tahun berikutnya.

Pasal 7

PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, berhak mendapatkan cuti tahunan.

Pasal 8

(1)PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan.
(2)PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.
(3)PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun berjalan, hak atas cuti besar yang bersangkutan diberikan dengan memperhitungkan hak atas cuti tahunan yang telah digunakan.
(4)Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kepentingan agama yaitu menunaikan ibadah haji pertama kali dengan melampirkan jadwal keberangkatan/kelompok terbang (kloter) yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji.

Pasal 9

(1)PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan, sisa cuti besar yang menjadi haknya hapus.
(2)Selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.
(3)Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila terdapat kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama.
(2)Cuti besar yang akan dipergunakan untuk memenuhi kewajiban agama, diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal keberangkatan.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…