DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Penetapan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kayong Utara Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan sektor sanitasi daerah, yang mencakup: Arah kebijakan dan strategi pengelolaan sanitasi (air limbah domestik, persampahan, drainase lingkungan). Rencana aksi dan target pembangunan sanitasi lima tahunan. Mekanisme koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan SSK. Peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan sanitasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Pelayanan Sanitasi Berkelanjutan Tahun 2022- 2024, dokumen strategi sanitasi kabupaten ditetapkan dengan peraturan bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 102);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 228);
15.Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 17);
16.Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 38); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui Pembangunan Sanitasi.
6.Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Dokumen Strategi Sanitasi Kabupeten yang selanjutnya disebut Dokumen SSK adalah dokumen perencanaan Sanitasi Daerah yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
12.Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
13.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Pasal 2

Dokumen SSK disusun dengan tujuan:

a.sebagai pedoman dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi pengelolaan Pembangunan Sanitasi dan rencana pengembangan 5 (lima) tahun ke depan di Daerah; dan
b.sebagai acuan dalam mengupayakan percepatan target akses Sanitasi Daerah.

Pasal 3

Dokumen SSK disusun dengan ruang lingkup di bidang:

a.pengelolaan air limbah domestik di Daerah; dan
b.pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah rumah tangga di Daerah.

Pasal 4

(1)Dokumen SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.profil pembangunan sanitasi Daerah;
3. c.kerangka pengembangan pembangunan Sanitasi Daerah;
4. d.strategi pengembangan Sanitasi;
5. e.program, kegiatan, dan indikasi pendanaan Sanitasi;
6. f.monitoring dan evaluasi capaian SSK; dan
7. g.penutup.
(2)Dokumen SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan Daerah.
(3)Dokumen SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PENGINTEGRASIAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

Pasal 5

(1)Pelaksanaan pengintegrasian Dokumen SSK dalam dokumen perencanaan Daerah, yaitu:
1. a.RPJMD;
2. b.RKPD;
3. c.Renstra Perangkat Daerah; dan
4. d.Renja Perangkat Daerah.
(2)Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.gambaran umum kondisi Daerah dengan profil kondisi pengelolaan Pembangunan Sanitasi;
2. b.gambaran pengelolaan keuangan Daerah dan kerangka pendanaan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan untuk pengelolaan Pembangunan Sanitasi;
3. c.permasalahan dan isu strategis Daerah dengan permasalahan sanitasi dan isu strategis pengelolaan Pembangunan Sanitasi;
4. d.strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah dengan strategi, kebijakan dan program Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pembangunan Sanitasi; dan
5. e.kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah dengan program dan indikasi pendanaan Perangkat Daerah yang diperuntukkan dalam pengelolaan Sanitasi.
(3)Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.gambaran umum kondisi Daerah dengan profil kondisi pencapaian dalam pengelolaan Pembangunan Sanitasi;
2. b.kerangka ekonomi dan keuangan Daerah dengan kemampuan pendanaan sanitasi dan besaran anggaran kebutuhan Pembangunan Sanitasi;
3. c.sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dengan sasaran dan target capaian pemenuhan kebutuhan Pembangunan Sanitasi dalam rencana kerja tahunan; dan
4. d.rencana kerja dan pendanaan Daerah dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan Pembangunan Sanitasi.
(4)Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.gambaran pelayanan Perangkat Daerah dengan pelaksanaan Perangkat Daerah dalam Pembangunan Sanitasi;
2. b.permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah dengan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Perangkat Daerah dalam Pembangunan Sanitasi;
3. c.tujuan dan sasaran dengan tujuan dan sasaran dalam Pembangunan Sanitasi;
4. d.strategi dan arah kebijakan dengan strategi dan kebijakan Pembangunan Sanitasi; dan
5. e.rencana program dan kegiatan serta pendanaan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan Pembangunan Sanitasi.
(5)Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dengan hasil monitoring dan evaluasi capaian Pembangunan Sanitasi;
2. b.tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam Pembangunan Sanitasi; dan
3. c.rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan Perangkat Daerah dalam Pembangunan Sanitasi.
(6)Terhadap pelaksanaan pengintegrasian dokumen SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan verifikasi pengintegrasian dokumen SSK ke dalam RPJMD dan RKPD.
(7)Terhadap pelaksanaan pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, Perangkat Daerah yang membidangi air limbah domestik dan persampahan memastikan program dan kegiatan Pembangunan Sanitasi diintegrasikan ke dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
(8)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) memprioritaskan anggaran program dan kegiatan Pembangunan Sanitasi setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.
(9)Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program dan kegiatan Pembangunan Sanitasi dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB III

KELOMPOK KERJA

Pasal 6

(1)Dalam rangka menjalankan pelaksanaan dokumen SSK, Bupati dibantu oleh kelompok kerja yang membidangi Sanitasi di Daerah.
(2)Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dengan menyelenggarakan fungsi:
1. a.koordinasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi Dokumen SSK;
2. b.advokasi peningkatan kesadaran, kepedulian, dan komitmen para pemangku kepentingan di Daerah untuk menjalankan pelaksanaan Dokumen SSK; dan
3. c.pemberian saran untuk peningkatan kinerja layanan Sanitasi berkelanjutan.
(3)Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Dokumen SSK dapat melakukan kerja sama untuk mendukung capaian target, rencana aksi serta program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen SSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
1. a.pemerintah daerah lainnya;
2. b.pihak ketiga;
3. c.pemerintah desa; dan/atau
4. d.lembaga di luar negeri
(3)Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.masyarakat/kelompok masyarakat;
2. b.perguruan tinggi/lembaga pendidikan;
3. c.lembaga keagamaan/sosial;
4. d.media; dan
5. e.dunia usaha.

Pasal 8

Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat untuk mendukung terlaksananya capaian target, program, dan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen SSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen SSK.
(2)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan implementasi Dokumen SSK.
(3)Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui kunjungan langsung ke lokasi Pembangunan Sanitasi dan/atau melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

Pasal 10

(1)Evaluasi pelaksanaan Dokumen SSK dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran atau jika diperlukan sesuai kebutuhan.
(2)Hasil evaluasi pelaksanaan dokumen SSK digunakan sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 87 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 87 Tahun 2022