DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 5 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Materi Muatan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, Penyesuaian Nomenklatur Program Kegiatan, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka sinergi perencanaan program kerja tahunan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, perlu mengatur pedoman penyusunannya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, ketentuan mengenai pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2027; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914)
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 227); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Bupati adalah Bupati Kebumen.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
7.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
8.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
9.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut BAPPEDA Provinsi adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kebumen.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
12.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Rencana Pembangunan Tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah dokumen rencana keuangan pemerintah Indonesia yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah dokumen rencana keuangan pemerintah daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
19.Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disngkat LKPJ adalah laporan berupa informasi penyelenggaran pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran.
20.Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah Laporan yang mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
21.Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP adalah laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja selama 1 (satu) tahun.
22.Prioritas Nasional adalah penjabaran, visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23.Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
24.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi.
25.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
26.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan tugas dan fungsi.
27.Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
28.Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu Program.
29.Subkegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
30.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar Pemangku Kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.
31.Pokok-pokok pikiran DPRD adalah salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD.
32.Pagu Indikatif adalah pagu anggaran sementara yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
33.Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah untuk merumuskan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
34.Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi Pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah.
35.Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang telah menyiapkan suatu rancangan kebijakan dengan masyarakat secara umum yang akan memberikan masukan terhadap kebijakan tersebut sebagai bahan untuk penyempurnaan.

BAB II

MATERI MUATAN

Pasal 2

(1)RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025- 2029.
(2)RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 berpedoman pada RKP Tahun 2027, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027.
(3)Dalam hal RKP dan RKPD Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 mengacu pada rancangan RKP Tahun 2027 dan rancangan RKPD Provinsi yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi Tahun 2027.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), memuat:

a.rancangan kerangka ekonomi Daerah;
b.arah kebijakan dan prioritas pembangunan Daerah; dan
c.rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB III

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan tahapan:

a.persiapan penyusunan;
b.penyusunan rancangan awal;
c.penyusunan rancangan;
d.pelaksanaan Musrenbang;
e.perumusan rancangan akhir;
f.konsultasi untuk RKPD; dan
g.penetapan.

Pasal 5

Persiapan Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

a.membentuk tim penyusun RKPD yang ditetapkan oleh Bupati;
b.orientasi mengenai RKPD;
c.penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
d.penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 6

Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.

Pasal 7

(1)Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD dan diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana.
(2)BAPPERIDA mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap:
1. a.rancangan RKPD; dan
2. b.pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Pasal 8

(1)Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah Musrenbang RKPD Kabupaten yang merupakan forum pembahasan rancangan RKPD di tingkat kabupaten yang melibatkan para pemangku kepentingan dan dilaksanakan pada bulan Maret 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana.
(2)Sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan terlebih dahulu Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah.
(3)Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas Pembangunan Daerah di wilayah kecamatan yang melibatkan para pemangku kepentingan dan dilaksanakan pada bulan November 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.
(4)Forum Perangkat Daerah adalah forum penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan dan dilaksanakan pada bulan Februari 1 (satu) tahun sebelum tahun rencana.

Pasal 9

Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang rancangan akhir RKPD kepada DPRD untuk dilakukan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sebelum disampaikan kepada Gubernur untuk fasilitasi.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…