Pemerintah Kabupaten Kebumen
Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah lembaga pelaksana otonomi daerah yang memiliki mandat utama untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Lembaga ini sangat signifikan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah, memastikan pelayanan publik, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Kebumen. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Kebumen mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program. Secara regulasi, lembaga ini menyusun dan mengajukan rancangan Perda terkait perencanaan dan keuangan daerah; dalam pelayanan, bertanggung jawab memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; serta secara program, menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kebumen
Pemerintah Kabupaten Kebumen mengemban mandat utama untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Lembaga ini memiliki signifikansi penting sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat, demi memastikan pelayanan publik, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Kebumen.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Kebumen mencakup aspek regulatori, pelayanan, dan program. Secara regulatori, lembaga ini bertugas menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dalam aspek pelayanan, Pemerintah Kabupaten Kebumen bertanggung jawab memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan.
Intervensi program strategis Pemerintah Kabupaten Kebumen meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selain itu, program-program ini juga berfokus pada upaya pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta penyusunan rancangan peraturan daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
Kontribusi Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam isu nasional adalah melalui implementasi kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional, Kabupaten Kebumen berperan dalam mencapai target-target pembangunan nasional, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, serta memastikan pelayanan dasar bagi masyarakat. Peran ini juga mencakup adaptasi dan pelaksanaan program-program nasional yang relevan dengan kondisi lokal.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk berbagai layanan, seperti pengurusan perizinan dan non-perizinan di tingkat kabupaten, serta pelaporan masalah ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Masyarakat juga dapat mengakses informasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah daerah, serta berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Kebumen merupakan lembaga pemerintah daerah yang esensial dalam menjalankan otonomi daerah, dengan mandat yang luas mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pemeliharaan ketertiban. Kontribusinya terhadap isu nasional terwujud melalui implementasi kebijakan pusat di tingkat lokal. Interaksi warga negara dengan lembaga ini sangat beragam, mulai dari layanan publik hingga partisipasi dalam pembangunan daerah.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 70 Tahun 2025
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 3.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 56 Tahun 2025
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Forum, Perencanaan dan Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan, Penghargaan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 52 Tahun 2025
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 3.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2025
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp3.000.799.969.000,00 (tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 58 Tahun 2025
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kebijakan, Metode, Sarana dan Prasarana, Pelaksanaan, Berita Acara dan Daftar Arsip, Autentifikasi, Keamanan Pengelolaan Arsip Hasil Alih Media, Pengawasan dan Monitoring dan Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Pendirian Bum Desa, Pengurusan Dan Pengelolaan Bum Desa, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2024
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis dan Fungsi Pesantren, Jenis dan Fungsi Pendidikan Keagamaan, Bentuk dan Mekanisme Fasilitasi Pengembangan, Tim Fasilitasi Pengembangan, Pengelolaan Data dan Informasi, Pendanaan, Kerja Sama, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besaran Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarif, Pelayanan Yang Dikenakan Tarif, Wilayah Pemungutan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran Dan Penundaan Pembayaran, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Tata Cara Penagihan Retribusi, Kedaluwarsa Retribusi Dan Penghapusan Piutang Retribusi, Pemanfaatan Retribusi, Insentif Pemungutan, Pelayanan Dengan Penjamin, Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup.