DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2026

Nomor: 11
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162); SALINAN
5.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 11); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Kebumen.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD Adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Angaran/Pengguna Barang atau dengan sebutan lain.
8.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS Adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100% (seratus persen).
11.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
12.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disebut PPPK Paruh Waktu adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
13.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
16.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
17.Dokumen Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat DBA BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja BLUD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan BLUD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pimpinan BLUD.
18.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS yang berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada:
1. a.PNS dan CPNS;
2. b.Bupati dan Wakil Bupati;
3. c.Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. d.Pimpinan BLUD;
5. e.Pegawai non-Pegawai ASN yang bertugas pada instansi Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD;
6. f.PPPK; dan
7. g.PPPK Paruh Waktu.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
1. a.PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya;
2. b.PNS penerima uang tunggu;
3. c.PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan; dan
4. d.penerima tunjangan atau yang disebut juga sebagai gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas.
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS dalam hal:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d terdiri atas Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Pegawai non-Pegawai ASN pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau sejak penandatanganan perjanjian kerja pada instansi yang bersangkutan;
3. c.pendanaan belanja pegawainya bersumber dari APBD; dan
4. d.diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam hal Pegawai Non-Pegawai ASN pada BLUD belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas dapat diberikan apabila:
1. a.telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas; atau
2. b.telah ditetapkan menerima tunjangan Hari Raya dan/atau gaji ketiga belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam Keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PNS terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai tunjangan beras dalam bentuk uang;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.50% (lima puluh persen) dari pagu TPP, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Komponen tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas berupa TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tidak diberikan kepada PNS yang bertugas pada instansi Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi CPNS terdiri atas:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai tunjangan beras dalam bentuk uang; dan
4. d.tunjangan umum, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(4)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai tunjangan beras dalam bentuk uang; dan
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(5)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK Paruh Waktu sebesar jasa atau upah yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(6)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Bupati dan Wakil Bupati terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan atau yang disebut juga sebagai tunjangan beras dalam bentuk uang; dan
4. d.tunjangan jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
(7)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi pimpinan dan anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
(8)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:
1. a.pimpinan BLUD; dan
2. b.pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada instansi Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi penerima tunjangan atau yang disebut juga sebagai gaji terusan sebesar tunjangan yang diterima oleh penerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dan PPPK Paruh Waktu dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proposional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
2. b.perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan bulan bekerja dengan formula (n/12) dikalikan dengan penghasilan 1 (satu) bulan, dimana n merupakan lamanya bulan bekerja sebagai PPPK dan PPPK Paruh Waktu:
3. c.PPPK dan PPPK Paruh Waktu dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2026, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
4. d.PPPK dan PPPK Paruh Waktu dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2026, tidak diberikan gaji ketiga belas.

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak termasuk:

a.insentif kinerja;
b.insentif kerja;
c.tunjangan pengelolaan arsip statis;
d.tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
e.tunjangan pengamanan;
f.tunjangan bagi guru;
g.insentif khusus;
h.tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan atau peraturan internal instansi pemerintah; dan
i.tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 6

(1)Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari tahun 2026.
(4)Dalam hal terdapat perubahan besaran tunjangan Hari Raya dari yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan tunjangan Hari Raya.

Pasal 7

(1)Gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat bulan Juni tahun 2026.
(2)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2026.
(3)Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2026.
(4)Dalam hal terdapat perubahan besaran kelebihan gaji ketiga belas dari yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan gaji ketiga belas.

Pasal 8

(1)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 9

(1)Pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g dibebankan pada DPA SKPD masing-masing dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah.
(2)Pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas untuk PPPK Paruh Waktu pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah.
(3)Pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas untuk PPPK Paruh Waktu pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g dibebankan pada DBA BLUD masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas untuk Pimpinan dan Pegawai non-Pegawai ASN pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan huruf e dibebankan pada DBA BLUD masing- masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas untuk Pegawai non-Pegawai ASN pada BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dibebankan pada DBA BLUD masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Dalam hal DBA BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat tidak mencukupi, pembayaran gaji ketiga belas untuk Pegawai non-Pegawai ASN pada BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari :

a.APBD; dan/atau
b.sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen. Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 12 Maret 2026 BUPATI KEBUMEN, ttd. LILIS NURYANI Diundangkan di Kebumen pada tanggal 12 Maret 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. EDI RIANTO BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026 NOMOR 11 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, AKHMAD HARUN, S.H. Pembina Tk. I NIP 19690809 199803 1 006

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…