DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2026

Nomor: 13
Tahun: 2026
Ditetapkan: 13 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 9, perubahan ayat (3) Pasal 10, perubahan Pasal 11, perubahan Pasal 14, perubahan ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 15, perubahan Pasal 17, perubahan Pasal 22, perubahan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 23, perubahan Pasal 24, perubahan Pasal 25, perubahan ayat (2) Pasal 26, perubahan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 27, perubahan Pasal 29, perubahan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 32, perubahan Pasal 34, perubahan Pasal 36, perubahan ayat (2) Pasal 37, perubahan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 38, perubahan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa, Lampiran IIIb, Lampiran IVa dan Lampiran IVb.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 83 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 83 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 83 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati:

a.Nomor 3 Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 Nomor 3);
b.Nomor 9 Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 Nomor 9); diubah sebagai berikut : 3
1. 1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.917.511.908.000,00 (dua triliun sembilan ratus tujuh belas miliar lima ratus sebelas juta sembilan ratus delapan ribu rupiah) yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli Daerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
1. 2.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.333.968.728.000,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.199.272.872.000,00 (dua triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp134.695.856.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

3.Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yang terdiri atas:
1. a.dana desa; 4
2. b.dana bagi hasil;
3. c.dana alokasi umum; dan
4. d.dana alokasi khusus.
(2)Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp373.297.790.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
(3)Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.659.545.000,00 (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).
(4)Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.316.471.531.000,00 (satu triliun tiga ratus enam belas miliar empat ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
(5)Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp491.844.006.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus empat puluh empat juta enam ribu rupiah).

4.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sebesar Rp134.695.856.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) terdiri atas:
1. a.pendapatan bagi hasil; dan
2. b.bantuan keuangan.
(2)Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp123.298.856.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah.
(3)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.397.000.000,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah). 5

5.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.004.096.977.000,00 (tiga triliun empat miliar sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
1. 6.Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp2.060.544.149.946,00 (dua triliun enam puluh miliar lima ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja subsidi;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.219.965.113.840,00 (satu triliun dua ratus sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp749.147.919.396,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah). 6
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.83.264.904.710,00 (delapan puluh tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.216.212.000,00 (enam miliar dua ratus enam belas juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

7.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
2. b.belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
3. c.belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
4. d.belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
5. e.belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
6. f.belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
7. g.belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
8. h.belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
9. i.belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
10. j.belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara;
11. k.belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara; dan
12. l.belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara.
(2)Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp588.005.473.198,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
(3)Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.491.371.998,00 (enam puluh miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah). 7
(4)Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.910.761.100,00 (lima miliar sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu seratus rupiah).
(5)Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.483.864.654,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
(6)Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.806.944.400,00 (empat miliar delapan ratus enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah).
(7)Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp33.933.362.640,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah).
(8)Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.106.187.891,00 (tiga belas miliar seratus enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
(9)Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp32.619.524,00 (tiga puluh dua juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
(10)Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp42.836.605.431,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
(11)Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.044.606.613,00 (dua miliar empat puluh empat juta enam ratus enam ribu enam ratus tiga belas rupiah).
(12)Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.391.392.110,00 (empat miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah). 8
(13)Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp39.445.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

8.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.belanja barang;
2. b.belanja jasa;
3. c.belanja pemeliharaan;
4. d.belanja perjalanan dinas;
5. e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
6. f.belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan;
7. g.belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas; dan
8. h.belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
(2)Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp86.058.988.077,00 (delapan puluh enam miliar lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp239.766.507.651,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).
(4)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.171.144.138,00 (tiga puluh tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
(5)Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.549.556.330,00 (empat belas miliar lima ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
(6)Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp6.138.379.200,00 (enam miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). 9
(7)Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp86.803.649.000,00 (delapan puluh enam miliar delapan ratus tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
(8)Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp21.933.312.000,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).
(9)Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp260.726.383.000,00 (dua ratus enam puluh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

9.Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.belanja barang pakai habis;
2. b.belanja barang tak habis pakai; dan
3. c.belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
(2)Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp85.098.537.418,00 (delapan puluh lima miliar sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas rupiah).
(3)Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp960.450.659,00 (sembilan ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).

10.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri atas: 10
1. a.belanja jasa kantor;
2. b.belanja iuran jaminan/asuransi;
3. c.belanja sewa peralatan dan mesin;
4. d.belanja sewa gedung dan bangunan;
5. e.belanja sewa aset tetap lainnya;
6. f.belanja jasa konsultansi konstruksi;
7. g.belanja jasa konsultansi non konstruksi;
8. h.belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
9. i.belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara.
(2)Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp128.201.605.153,00 (seratus dua puluh delapan miliar dua ratus satu juta enam ratus lima ribu seratus lima puluh tiga rupiah).
(3)Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp82.362.465.488,00 (delapan puluh dua miliar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).
(4)Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.437.586.600,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
(5)Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.960.381.410,00 (enam miliar sembilan ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah).
(6)Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp102.800.000,00 (seratus dua juta delapan ratus ribu rupiah).
(7)Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.495.560.000,00 (lima miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
(8)Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.582.851.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah). 11
(9)Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.791.370.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
(10)Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.831.888.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

11.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…