DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang PPK yang mendelegasikan wewenang pemberian cuti bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Dikecualikan untuk Cuti tahunan, Cuti besar, Cuti sakit, Cuti melahirkan, Cuti alasan penting yang dijalankan di luar negeri, Cuti pelaksanaan ibadah haji dan Cuti di luar tanggungan negara wewenangnya tetap pada PPK. Pejabat yang diberikan kewenangan apabila berhalangan, maka wewenang memberikan Cuti bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah ditarik ke atas sesuai dengan hierarki.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kebumen.
4.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang undangan.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8.Cuti Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

(1)Jenis Cuti PNS terdiri dari :
1. a.Cuti tahunan;
2. b.Cuti besar;
3. c.Cuti sakit;
4. d.Cuti melahirkan;
5. e.Cuti karena alasan penting;
6. f.Cuti bersama; dan
7. g.Cuti di luar tanggungan negara.
(2)Jenis Cuti PPPK terdiri dari :
1. a.Cuti tahunan;
2. b.Cuti sakit;
3. c.Cuti melahirkan;
4. d.Cuti besama; dan
5. e.Cuti pelaksanaan ibadah haji.

Pasal 3

(1)Cuti diberikan oleh PPK,
(2)PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pemerintah Daerah adalah Bupati.
(3)PPK mendelegasikan wewenang pemberian cuti bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) untuk Cuti tahunan, Cuti besar, Cuti sakit, Cuti melahirkan, Cuti alasan penting yang dijalankan di luar negeri, Cuti pelaksanaan ibadah haji dan Cuti di luar tanggungan negara wewenangnya tetap pada PPK.

Pasal 5

Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) apabila berhalangan, maka wewenang memberikan Cuti bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah ditarik ke atas sesuai dengan hierarki.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen. Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 3 Maret 2025 BUPATI KEBUMEN, ttd. LILIS NURYANI Diundangkan di Kebumen pada tanggal 3 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, ttd. EDI RIANTO BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 15 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, AKHMAD HARUN, S.H. Pembina Tk. I NIP 19690809 199803 1 006 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DAFTAR PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN NO . PEJABAT YANG MENETAPKAN JENIS CUTI KETERANGAN 1 2 3 4

1.Bupati Kebumen a. Cuti Tahunan;

b.Cuti Besar;
c.Cuti Sakit;
d.Cuti Melahirkan;
e.Cuti Karena Alasan Penting;
f.Cuti Pelaksanaan Ibadah Haji; dan
g.Cuti di Luar Tanggungan Negara. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di luar negeri.
1. 2.Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen a. Cuti Tahunan;
b.Cuti Besar;
c.Cuti Sakit;
d.Cuti Melahirkan; dan
e.Cuti Karena Alasan Penting. Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator Eselon III.a di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. 1 2 3 4
1. 3.Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen
a.Cuti Tahunan;
b.Cuti Besar;
c.Cuti Sakit;
d.Cuti Melahirkan; dan
e.Cuti Karena Alasan Penting.
a.Untuk Jabatan Administrator Eselon III.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
b.Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
1. 4.Kepala Perangkat Daerah selain Sekretariat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
a.Cuti Tahunan;
b.Cuti Besar;
c.Cuti Sakit kurang dari 14 hari;
d.Cuti Melahirkan; dan
e.Cuti Karena Alasan Penting Untuk Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan kerjanya.
1. 5.Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen Cuti Sakit lebih dari 14 hari Untuk Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen BUPATI KEBUMEN, ttd. LILIS NURYANI

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…