DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9, perubahan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 10, perubahan Pasal 14, perubahan Pasal 15, perubahan ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 16, perubahan Pasal 17, perubahan ayat (3) Pasal 18, perubahan ayat (11) Pasal 20, perubahan Pasal 22, perubahan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 23, perubahan Pasal 24, perubahan Pasal 25, perubahan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26, perubahan ayat (2) Pasal 27, perubahan Pasal 30, perubahan ayat (3) Pasal 31, perubahan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 33, perubahan Pasal 35, perubahan ayat (2) Pasal 36, perubahan ayat (3) Pasal 37, perubahan Pasal 39, perubahan Pasal 47.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; SALINAN 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 14); 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 71 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 71 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 4) diubah menjadi sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp2.964.195.993.000,00 (dua triliun sembilan ratus enam puluh empat miliar seratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli Daerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
1. 2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.401.528.820.000,00 (dua triliun empat ratus satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar Daerah. 4
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.291.534.807.000,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tujuh ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp109.994.013.000,00 (seratus sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga belas ribu rupiah).

3.Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yang terdiri atas:
1. a.dana desa;
2. b.insentif fiskal;
3. c.dana bagi hasil;
4. d.dana alokasi umum; dan
5. e.dana alokasi khusus.
(2)Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp434.223.563.000,00 (empat ratus tiga puluh empat miliar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
(3)Dana insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.263.191.000,00 (dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
(4)Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.116.461.000,00 (tiga puluh delapan miliar seratus enam belas juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).
(5)Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.272.048.621.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh dua miliar empat puluh delapan juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
(6)Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp522.882.971.000,00 (lima ratus dua puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). 5

4.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan Rp3.050.964.890.980,00 (tiga triliun lima puluh miliar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer
1. 5.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp2.226.857.364.027,00 (dua triliun dua ratus dua puluh enam miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja subsidi;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.364.260.450.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh empat miliar dua ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp766.256.848.111,00 (tujuh ratus enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus sebelas rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). 6
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp71.062.169.416,00 (tujuh puluh satu miliar enam puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus enam belas rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp24.577.896.500,00 (dua puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

6.Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.belanja gaji dan tunjangan ASN;
2. b.belanja tambahan penghasilan ASN;
3. c.belanja gaji dan tunjangan DPRD;
4. d.belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
5. e.belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
(2)Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp932.436.452.000,00 (sembilan ratus tiga puluh dua miliar empat ratus tiga puluh enam juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).
(3)Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp395.923.185.200,00 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus rupiah).
(4)Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp34.107.206.000,00 (tiga puluh empat miliar seratus tujuh juta dua ratus enam ribu rupiah).
(5)Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp765.486.800,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah). 7
(6)Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.028.120.000,00 (satu miliar dua puluh delapan juta seratus dua puluh ribu rupiah).

7.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Anggaran Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.belanja gaji pokok ASN;
2. b.belanja tunjangan keluarga ASN;
3. c.belanja tunjangan jabatan ASN;
4. d.belanja tunjangan fungsional ASN;
5. e.belanja tunjangan fungsional umum ASN;
6. f.belanja tunjangan beras ASN;
7. g.belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN;
8. h.belanja pembulatan gaji ASN;
9. i.belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
10. j.belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
11. k.belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
12. l.belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
(2)Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp724.869.894.518,00 (tujuh ratus dua puluh empat miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan belas rupiah).
(3)Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp63.029.438.800,00 (enam puluh tiga miliar dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
(4)Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.022.746.000,00 (enam miliar dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah). 8
(5)Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.647.358.000,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
(6)Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.911.636.000,00 (empat miliar sembilan ratus sebelas juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
(7)Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp36.59.597.076,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah).
(8)Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.332.200.203,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus ribu dua ratus tiga rupiah).
(9)Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp43.898.139,00 (empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
(10)Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp48.079.491.114,00 (empat puluh delapan miliar tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat belas rupiah).
(11)Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.825.056.174,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh lima juta lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).
(12)Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.875.690.976,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah). 9
(13)Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp39.445.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

8.Ketentuan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; dan
2. b.Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN
(2)Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp105.352.396.000,00 (seratus lima miliar tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
(3)Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp290.570.789.200,00 (dua ratus sembilan puluh miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

9.Ketentuan ayat (11) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d terdiri dari:
1. a.belanja gaji pokok KDH/WKDH;
2. b.belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
3. c.belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
4. d.belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
5. e.belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
6. f.belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
7. g.belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH;
8. h.belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; 10
9. i.belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
10. j.belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak Daerah; dan
11. k.belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
(2)Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.400.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
(3)Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.068.000,00 (delapan juta enam puluh delapan ribu rupiah).
(4)Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp102.200.000,00 (seratus dua juta dua ratus ribu rupiah).
(5)Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.176.000,00 (delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
(6)Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
(7)Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp108.550.000,00 (seratus delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
(8)Belanja iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah).
(9)Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
(10)Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). 11
(11)Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp379.590.800,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah).
(12)Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp83.502.000,00 (delapan puluh tiga juta lima ratus dua ribu rupiah).

10.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…