DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pagu Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Kriteria Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Pengusulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, Penelaahan dan Finalisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyusunan dan penelaahan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, perlu mengatur pelaksanaannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 215); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Bupati adalah Bupati Kebumen.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitan dan pengembangan.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
10.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur dengan tugas dan fungsi.
11.Program Prioritas Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
12.Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD.
13.Pagu Indikatif adalah pagu anggaran sementara yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
14.Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disingkat SIPD- RI adalah pengelolaan informasi pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
15.Asas Manfaat yaitu hasil program dan kegiatan yang diusulkan dapat memberikan nilai guna.
16.Asas Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
17.Asas Efisien yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.
18.Reses adalah masa di mana anggota DPRD bekerja di luar gedung atau di luar kantor untuk menyerap aspirasi masyarakat.
19.Risalah rapat dengar pendapat adalah catatan mengenai apa yang telah dibicarakan dan diputuskan dalam suatu pertemuan atau rapat dengar pendapat.
20.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pengusulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar:
1. a.Pokok-Pokok Pikiran DPRD selaras dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta kemampuan keuangan Daerah;
2. b.Pokok-Pokok Pikiran DPRD sesuai dengan tahapan perencanaan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. c.Perangkat Daerah dan DPRD mempunyai pemahaman yang sama dalam menelaah usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

a.pagu Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
b.kriteria Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
c.pengusulan Pokok -Pokok Pikiran DPRD; dan
d.penelaahan dan finalisasi Pokok- Pokok Pikiran DPRD.

BAB III

PAGU POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Pasal 4

Besaran pagu Pokok-Pokok Pikiran DPRD hasil kegiatan Reses DPRD disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV

KRITERIA POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Pasal 5

(1)Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari anggota DPRD berdasarkan hasil penyerapan aspirasi melalui reses, risalah rapat dengar pendapat dan usulan hasil Musrenbang RKP Desa.
(2)Kajian permasalahan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal RKPD disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
(3)Hasil telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
(4)Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
(5)Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang diusulkan dapat berupa:
1. a.belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa; dan/atau
2. b.belanja kegiatan prioritas pembangunan Daerah.
(6)Belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dialokasikan paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari pagu Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang berlaku untuk setiap anggota DPRD.
(7)Belanja kegiatan prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dialokasikan paling banyak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang berlaku untuk setiap anggota DPRD.

Pasal 6

(1)Belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a berupa kegiatan pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan poros desa dan/atau jembatan desa.
(2)Belanja kegiatan prioritas pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b berupa kegiatan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
(3)Belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan syarat pemerintah desa menganggarkan kontribusi pendanaan paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu bantuan keuangan yang diterima.
(4)Ketentuan mengenai belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

PENGUSULAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Pasal 7

(1)Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Bappeda.
(2)Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam satu dokumen yang memuat seluruh usulan Pokok-Pokok Pikiran anggota DPRD.
(3)Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.landasan hukum;
3. c.maksud dan tujuan;
4. d.ruang lingkup;
5. e.kondisi umum dan permasalahan;
6. f.program dan kegiatan yang diusulkan; dan
7. g.Perangkat Daerah pelaksana.
(4)Pokok-Pokok Pikiran DPRD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD dalam bentuk dokumen serta lampiran program dan kegiatan yang telah dientri melalui aplikasi SIPD-RI.
(5)Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan APBD sesuai tahun perencanaan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.
(6)Mekanisme mengenai entri usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENELAAHAN DAN FINALISASI POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf g melakukan koordinasi dengan anggota DPRD pengusul dalam rangka penelaahan Pokok- Pokok Pikiran DPRD.
(2)Perangkat Daerah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan validasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD sesuai kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan prioritas, asas manfaat, efektif dan efisien.
(3)Perangkat Daerah pelaksana merumuskan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak keluarnya rekomendasi usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dari Bappeda.
(4)Dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memenuhi prioritas, asas manfaat, efektif dan efisien, maka Perangkat Daerah pelaksana melakukan validasi dengan memberikan rekomendasi dan anggaran melalui aplikasi SIPD-RI.

Pasal 9

Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang tidak memenuhi prioritas, asas manfaat, efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) akan dikoordinasikan kembali oleh Perangkat Daerah pelaksana dan Bappeda dengan anggota DPRD untuk penggantian usulan Pokok-Pokok Pikiran.

Pasal 10

Ketentuan penelaahan dan finalisasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 berlaku mutatis mutandis untuk penelaahan dalam finalisasi usulan penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…