DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sumber dan Besaran, Kriteria Penerima, Tata Cara Penyaluran, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabuaten Kebumen, ketentuan pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan diatur dalam Peraturan Bupati masing-masing;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125); MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN UNTUK BEASISWA BAGI SISWA KURANG MAMPU DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Bupati adalah Bupati Kebumen.
3.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen.
4.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atau dengan sebutan lain yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.
5.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
6.Belanja Bantuan Sosial Pendidikan untuk Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu di Kabupaten Kebumen yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Sosial adalah Bantuan Sosial yang diberikan kepada siswa kurang mampu, yatim/piatu/yatim piatu, dan penyandang disabilitas pada SD/MI/Kelompok Belajar Paket A, SMP/MTs/Kelompok Belajar Paket B, dan Kelompok Belajar Paket C di Kabupaten Kebumen.
7.Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat SD/MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8.Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9.Kelompok Belajar Paket A yang selanjutnya disebut Kejar Paket A adalah satuan pendidikan non formal setara dengan SD yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
10.Kelompok Belajar Paket B yang selanjutnya disebut Kejar Paket B adalah satuan pendidikan non formal setara dengan SMP yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
11.Kelompok Belajar Paket C yang selanjutnya disebut Kejar Paket C adalah satuan pendidikan non formal setara dengan Sekolah Menengah Atas yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.

BAB II

SUMBER DAN BESARAN

Pasal 2

(1)Belanja Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
(2)Besaran Belanja Bantuan Sosial untuk masing-masing penerima sebagai berikut :
1. a.Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk tingkat SD/MI/Kejar Paket A; dan
2. b.Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk tingkat SMP/MTs/Kejar Paket B dan Kejar Paket C.

BAB III

KRITERIA PENERIMA

Pasal 3

(1)Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada siswa kurang mampu yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.siswa SD/MI/Kejar Paket A;
2. b.siswa SMP/MTs/Kejar Paket B;
3. c.siswa Kejar Paket C;
4. d.anak yatim/piatu/yatim piatu;
5. e.penyandang disabilitas; dan
6. f.berasal dari keluarga kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah atau yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Kementrian Sosial dan/atau terdaftar pada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim;
(2)Penerima Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

Tata Cara Penyaluran Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut :

a.Kepala Dinas membuat daftar alokasi Bantuan Sosial untuk jenjang SD/MI/Kejar Paket A, SMP/MTs/Kejar Paket B dan Kejar Paket C, dengan mempertimbangkan jumlah siswa keseluruhan, jumlah siswa kurang mampu dan jumlah siswa putus sekolah di wilayah yang bersangkutan;
b.berdasarkan alokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala SD/MI/Ketua Penyelenggara Kejar Paket A, Kepala SMP/MTs/Ketua Penyelenggara Kejar Paket B dan Ketua Penyelenggara Kejar Paket C mengajukan permohonan usulan penerima Bantuan Sosial kepada Bupati c.q. Kepala Dinas dengan melampirkan: 1) Berita Acara penjaringan calon penerima; 2) bukti tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah dan/atau Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; 3) Surat Keterangan Berkelakuan Baik bagi Siswa dari Kepala SD/MI/Ketua Penyelenggara Kejar Paket A, SMP/MTs/Ketua Penyelenggara Kejar Paket B dan Ketua Penyelenggara Kejar Paket C; dan 4) fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali dan Kartu Keluarga.
c.Dinas melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima Bantuan Sosial dengan membentuk Tim yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
d.berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Kepala Dinas mengajukan penetapan penerima Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati;
e.penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati;
f.berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
g.berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar;
h.berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf g, Kepala Dinas mengajukan Surat Perintah Membayar yang dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala BPKPD;
i.berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam huruf h, Kepala BPKPD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
j.setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran membuat Surat Pengantar untuk melaksanakan pemindahbukuan melalui Bank yang ditunjuk dengan virtual account; dan
k.penyaluran Belanja Bantuan Sosial dilakukan oleh Dinas kepada penerima melalui Bank Penyalur.

Pasal 5

(1)Belanja Bantuan Sosial diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mencukupi biaya pribadi siswa dalam pendidikan, antara lain: pembelian seragam sekolah, sepatu, alat tulis, buku, dan uang saku.
(3)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengambilan pada virtual account masing-masing penerima paling lambat tanggal 30 Desember tahun berkenaan.
(4)Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Belanja Bantuan Sosial tidak diambil, maka Belanja Bantuan Sosial dikembalikan ke Kas Daerah, atau dipindah bukukan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenan.
(5)Apabila tanggal batas waktu pengambilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, pengambilan dilakukan pada hari berikutnya.

Pasal 6

(1)Kepala SD/MI/Ketua Penyelenggara Kejar Paket A, Kepala SMP/MTs/Ketua Penyelenggara Kejar Paket B dan Ketua Penyelenggara Kejar Paket C melaporkan hasil pencairan Bantuan Sosial kepada Kepala Dinas.
(2)Kepala SD/MI/Ketua Penyelenggara Kejar Paket A, dan Kepala SMP/MTs/Ketua Penyelenggara Kejar Paket B dan Ketua Penyelenggara Kejar Paket C bertanggungjawab sepenuhnya atas penyaluran Belanja Bantuan Sosial.
(3)Pertanggungjawaban Dinas atas pemberian Belanja Bantuan Sosial meliputi :
1. a.Usulan dari Kepala SD/MI/Ketua Penyelenggara Kejar Paket A, Kepala SMP/MTs/Ketua Penyelenggara Kejar Paket B dan Ketua Penyelenggara Kejar Paket C;
2. b.Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Belanja Bantuan Sosial; dan
3. c.Pakta Integritas dari penerima Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 7

Kepala Dinas menyampaikan laporan penggunaan Belanja Bantuan Sosial kepada Bupati.

Pasal 8

Realisasi Belanja Bantuan Sosial dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dengan format sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Kepala Dinas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

(1)Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah Cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…