DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 6 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3, perubahan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9, perubahan Pasal 11, perubahan Pasal 14, perubahan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 15, perubahan Pasal 17, perubahan Pasal 22, perubahan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 23, perubahan Pasal 24, perubahan Pasal 25, perubahan ayat (2) Pasal 26, perubahan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 27, perubahan Pasal 29, perubahan Pasal 34, perubahan ayat (6), ayat (7) dan ayat (10) Pasal 36, perubahan ayat (2) Pasal 37, perubahan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 38, perubahan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa, Lampiran IIIb, Lampiran IVa dan Lampiran V.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 83 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 83 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 83 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 84) diubah menjadi sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 3

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.917.511.900.000,00 (dua triliun sembilan ratus tujuh belas miliar lima ratus sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli Daerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
1. 2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.333.968.720.000,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar Daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.199.272.864.000,00 (dua triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp134.695.856.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

3.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sebesar Rp134.695.856.000,00 (seratus tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) terdiri atas:
1. a.pendapatan bagi hasil; dan
2. b.bantuan keuangan. 4
(2)Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp123.298.856.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah.
(3)Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.397.000.000,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

4.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp3.004.096.969.000,00 (tiga triliun empat miliar sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
1. 5.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp2.066.119.283.946,00 (dua triliun enam puluh enam miliar seratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja subsidi;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.219.965.113.840,00 (satu triliun dua ratus sembilan belas miliar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah). 5
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp754.935.773.646,00 (tujuh ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp83.052.184.460,00 (delapan puluh tiga miliar lima puluh dua juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.216.212.000,00 (enam miliar dua ratus enam belas juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

6.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Anggaran belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.belanja gaji pokok aparatur sipil negara;
2. b.belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
3. c.belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
4. d.belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
5. e.belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
6. f.belanja tunjangan beras aparatur sipil negara;
7. g.belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
8. h.belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara;
9. i.belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara;
10. j.belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara;
11. k.belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara; dan
12. l.belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara. 6
(2)Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp590.478.968.718,00 (lima ratus sembilan puluh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
(3)Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.976.007.950,00 (enam puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
(4)Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.911.806.100,00 (lima miliar sembilan ratus sebelas juta delapan ratus enam ribu seratus rupiah).
(5)Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.497.694.654,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
(6)Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.811.512.400,00 (empat miliar delapan ratus sebelas juta lima ratus dua belas ribu empat ratus rupiah).
(7)Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp34.034.165.740,00 (tiga puluh empat miliar tiga puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
(8)Belanja tunjangan pajak penghasilan/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp9.892.175.171,00 (sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
(9)Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp39.232.672,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah). 7
(10)Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp42.968.826.431,00 (empat puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
(11)Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.043.556.613,00 (dua miliar empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah).
(12)Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.389.243.110,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu seratus sepuluh rupiah).
(13)Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp39.445.000,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

7.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.belanja barang;
2. b.belanja jasa;
3. c.belanja pemeliharaan;
4. d.belanja perjalanan dinas;
5. e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
6. f.belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan;
7. g.belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas; dan
8. h.belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
(2)Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp86.068.345.907,00 (delapan puluh enam miliar enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh rupiah). 8
(3)Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp239.333.039.771,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah).
(4)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.266.999.138,00 (tiga puluh tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
(5)Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.609.144.830,00 (empat belas miliar enam ratus sembilan juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
(6)Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp6.354.258.000,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
(7)Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp92.644.291.000,00 (sembilan puluh dua miliar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
(8)Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp21.933.312.000,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu rupiah).
(9)Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp260.726.383.000,00 (dua ratus enam puluh miliar tujuh ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

8.Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 9

Pasal 23

(1)Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.belanja barang pakai habis;
2. b.belanja barang tak habis pakai; dan
3. c.belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
(2)Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp85.084.731.126,00 (delapan puluh lima miliar delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus dua puluh enam rupiah).
(3)Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp983.614.781,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).

9.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.belanja jasa kantor;
2. b.belanja iuran jaminan/asuransi;
3. c.belanja sewa peralatan dan mesin;
4. d.belanja sewa gedung dan bangunan;
5. e.belanja sewa aset tetap lainnya;
6. f.belanja jasa konsultansi konstruksi;
7. g.belanja jasa konsultansi non konstruksi; dan
8. h.belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
9. i.belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara.
(2)Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp128.074.844.303,00 (seratus dua puluh delapan miliar tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga rupiah). 10
(3)Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp82.064.897.958,00 (delapan puluh dua miliar enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).
(4)Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.437.826.600,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus rupiah).
(5)Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.855.020.410,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh lima juta dua puluh ribu empat ratus sepuluh rupiah).
(6)Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp102.800.000,00 (seratus dua juta delapan ratus ribu rupiah).
(7)Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.472.816.500,00 (lima miliar empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah).
(8)Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.612.851.000,00 (satu miliar enam ratus dua belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah).
(9)Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.880.095.000,00 (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
(10)Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.831.888.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

10.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 11

Pasal 25

(1)Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
2. b.belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
3. c.belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
4. d.belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
(2)Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.527.026.464,00 (empat miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
(3)Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.963.536.674,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).
(4)Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp22.774.719.000,00 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).
(5)Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.717.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).

11.Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…